Menko AHY: Proyek NCICD Krusial Lindungi Pesisir Utara Jawa

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menegaskan bahwa proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) akan menjadi prioritas. Langkah ini untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman banjir ROB dan penurunan tanah (land subsidence).

“Ini adalah suatu keharusan bagi kita untuk menjadikannya sebagai proyek utama. Presiden mengatakan, ini bukan hanya proyek, melainkan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup rakyat kita, terutama mereka yang berada di pesisir utara, sepanjang pantai utara Jawa,” ujar Menko AHY dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025).

Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menekankan agar proyek ini tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga dijalankan dengan strategi yang matang dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan menyangkut masa depan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana lingkungan.

Menko AHY juga menyoroti kompleksitas proyek ini, yang mencakup lima provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maupun sekitar 30 kabupaten/kotamadya. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri.

“Kita harus memastikan, mulai dari hari ini, kita bekerja sama, membuat strategi, dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Ini proyek besar, kompleks, tetapi jika berhasil, Indonesia bukan saja bisa melindungi masyarakat di sepanjang pesisir utara pulau Jawa, melainkan juga bisa mewujudkan proyek yang terbaik di masa depan dalam hal ukuran dan skala,” tegasnya.

Proyek NCICD menjadi perhatian utama pemerintah, koordinasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana, baik dalam aspek teknis, pembiayaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Langkah strategis yang diambil, termasuk pembentukan satuan tugas khusus dan rencana konferensi infrastruktur internasional, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan proyek ini sebagai solusi jangka panjang bagi ketahanan pesisir. Dengan visi yang jelas dan dukungan berbagai pihak, proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga warisan berharga bagi masa depan Indonesia.

Sebagai langkah konkret, Menko AHY akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelaraskan perencanaan dan implementasi proyek ini. Sinergi antara Kementerian dan Lembaga terkait akan memastikan pembangunan berjalan efektif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, regulasi, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengecek hasil pembangunan proyek tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Kalibaru di Cilincing, Jakarta Utara.

AHY memperkirakan, tanggul pantai setinggi 4,8 meter tersebut mampu melindungi pesisir utara Jakarta dari banjir rob hingga 2034.

"Tanggul laut di pesisir utara Jakarta ini kita bangun 4,8 meter diatas permukaan air laut, ini bisa sampai dengan 2033," ujar AHY di Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Tanggul pantai NCICD Kalibaru sendiri merupakan salah satu dari proyek penahan banjir yang berlokasi di pesisir utara Jakarta. Total, ada 33 km proyek tanggul pantai di Jakarta Utara yang menjadi tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov DKI Jakarta, dan PT Pelindo II.

Tak hanya tanggul pantai, pemerintah juga berencana menyiapkan proyek lebih besar untuk menghadang banjir. Dengan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Namun, tahap konstruksinya saat ini masih dipikirkan.

"Lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir untuk mencegah terjadinya penurunan muka tanah. Apakah kita perlu tanggul yang lebih besar lagi, sering dikatakan sebagai giant sea wall, nah kita sedang pelajari lebih dalam lagi," ungkapnya.

Di samping pembangunan tanggul, AHY melanjutkan, pemerintah juga meminta warga pesisir Jakarta untuk tak lagi memakai air tanah. Sehingga permukaan tanah tidak terus mengalami degradasi.

Sebagai pengganti, pemerintah bakal menyuplai air baku ke penduduk Jakarta dari dua titik, yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian dan Jatiluhur.

"Contohnya, ketika kita mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah karena begitu besarnya mengambil air dari dalam tanah. Ini terjadi eksploitasi tentu setelah puluhan tahun. Kita berupaya agar ada suplai air, termasuk air baku, yang juga bisa mensupport kebutuhan warga," ungkapnya.

"Itulah mengapa kami memastikan agar SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai kurang lebih 3.200 liter per detik. Dan kami juga berupaya agar Karian dari Banten bisa juga segera berproduksi atau operasional," kata AHY.