Prabowo Bangun 77 PSN, DPR Ingatkan Program Mandatori

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Keputusan PSN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada 10 Februari 2025.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan bahwa ia optimis 29 PSN baru di era pemerintahan Presiden Prabowo dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial yang besar pada masyarakat.

Hal itu mengingat 77 PSN akan diarahkan pada penguatan sektor pangan, SDM (pendidikan dan kesehatan), hilirisasi, perumahan, konektivitas, dan pengelolaan sampah.

“Kebutuhan Pembangunan Nasional sangat besar karena banyak hal yg perlu dibangun baik infrastruktur, pelayanan, pemberdayaan. Oleh karena itu diperlukan Prioritas dan strategi pendanaannya,” ujar Dolfie kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Dolfie lebih lanjut mengungkapkan, pihaknya akan mencermati terkait dengan pemenuhan alokasi anggaran 77 PSN.

“Karena selain PSN inisiatif baru, pemerintah juga punya kewajiban untuk memenuhi program yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan program mandatory seperti 20% anggaran pendidikan,” ia menjelaskan.

Menurutnya, apapun sektor yang difokuskan dalam suatu PSN, pada akhirnya yg menjadi ukuran adalah tingkat kesejahteraan rakyat, penghasilan rakyat, peluang lapangan kerja, hingga angka kemiskinan menurun.

“Prioritas pada mengamankan Pemenuhan kebutuhan dasar: Pangan, Kesehatan, Pendidikan, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Pelayanan Sosial,” imbuh Dolfie.

Sebagai informasi, PSN dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun badan usaha swasta.

Kontribusi dari berbagai pihak ini sangat penting untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2025-2029.

Berikut daftar lengkap 77 PSN yang akan dilaksanakan di era Presiden Prabowo:

PSN Baru

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah
• Pembangunan Sekolah Unggul
• Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
• Program Penuntasan TBC
• Pengembangan Lumbung Pangan (Food Estate)
• Ketahanan Pangan Berbasis Perhutanan Masyarakat
• Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional
• Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi
• Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara
• Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura
• Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa
• PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi
• Bioetanol Berbasis Tebu
• Biorefinery Sumatera
• RDMP RU VI Balongan (Rescoping)
• Hilirisasi Sagu, Singkong, dan Ubi Jalar
• Hilirisasi Garam (Pembangunan Soda Ash)
• Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut
• Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, dan Tembaga
• Pengembangan Industri Dirgantara (Pengembangan N219 Amfibi)
• Pengembangan Industri Kimia (Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride)
• Layanan Digital Pemerintah Terpadu
• Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) untuk Seluruh Wilayah Indonesia
• Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu
• Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas
• Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua
• Pembangunan 3 Juta Rumah
• Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

PSN Carry Over dari Pemerintahan Jokowi

• Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia
• Bendungan Way Apu di Maluku
• Bendungan Jragung di Jawa Tengah
• Bendungan Mbay di NTT
• Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo
• SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah
• SPAM Regional Benteng - Kobema di Bengkulu
• Pengembangan Lapangan Abadi Masela di Maluku
• Kilang Minyak Tuban di Jawa Timur
• Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Bojonegoro
• North Hub Development Project di Selat Makassar
• RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah
• Biorefinery Cilacap
• Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan
• Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
• Pengembangan KEK Sei Mangkei
• Pengembangan KEK Galang Batang
• Kawasan Industri Terpadu Batang
• Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana
• Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
• Kawasan Industri Weda Bay
• Kawasan Industri Bantaeng
• Kawasan Industri Teluk Bintuni
• Kawasan Industri Tanah Kuning
• Kawasan Industri Pulau Ladi
• Kawasan Industri Fakfak
• Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing
• Kawasan Industri Indonesia Huali
• Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy
• Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
• Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
• Kawasan Industri ASPIRE Stargate
• Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
• Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara
• Kawasan Industri Futong
• Kawasan Industri Pulau Penebang
• Kawasan Industri Kumai Multi Energi
• Kawasan Industri Alumina Toba
• Kawasan Industri Indo Mineral Mining
• Kawasan Industri Tabuk
• Kawasan Industri Rimau
• Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
• Pembangunan Pelabuhan Patimban
• Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat
• Jalan Tol Serang-Panimbang
• Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
• Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
• Jakarta Sewerage System

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pihaknya tengah melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dia menegaskan, evaluasi periodik telah dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Di mana saat ini sudah pada tahap menyampaikan hasil evaluasi serta meminta kementerian teknis pengusul atau pemberi rekomendasi untuk menindaklanjutinya.

“Evaluasi PSN sudah dilakukan dan sedang dimintakan tindaklanjutnya ke seluruh K/L teknis yang menyampaikan usulan atau rekomendasi," tutur Susiwijono dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Dia menambahkan, evaluasi terhadap seluruh PSN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan dilakukan evaluasi periodik, dan sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap PSN.

"Terutama untuk PSN yang capaian tingkat penyelesaiannya masih rendah, kementerian pengusul atau pemberi rekomendasi diminta melakukan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutannya," tegas Susiwijono.

Evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh Proyek PSN, baik yang sudah selesai atau sudah beroperasi, akan selesai di tahun 2025 maupun proyek PSN yang akan selesai melewati tahun 2025.