Prabowo Punya 77 PSN, Mana Saja yang Bisa Digarap Swasta?

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilik sejumlah PSN yang bisa digarap oleh swasta.

oleh Arief Rahman H Diperbarui 06 Mar 2025, 09:32 WIB
Diterbitkan 06 Mar 2025, 09:32 WIB
Melihat Kesibukan Dapur Penyedia dan Penyuplai Makan Bergizi Gratis
Pihak swasta akan mendapat peran dalam menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, tidak semua PSN bisa dikerjakan oleh pihak swasta. (merdeka.com/Arie Basuki)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pihak swasta akan mendapat peran dalam menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, tidak semua PSN bisa dikerjakan oleh pihak swasta.

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilik sejumlah PSN yang bisa digarap oleh swasta. Hal ini untuk menutup kebutuhan dana pemerintah atas PSN tersebut.

"Jadi, makanya pemerintah mengajak, termasuk juga proyek strategis berupa pembaruan kilang minyak, eksplorasi potensi minyak yang baru, itu strategis," ungkap Ronny kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

Dia menilai, proyek minyak dan gas bumi (migas), tambang, hingga perumahan menarik bagi pengusaha swasta. 

"Itu proyek sangat menarik bagi swasta, migas, begitu juga dengan tambang, nikel, dan sebagainya, itu bisa menjadi proyek strategis nasional yang melibatkan swasta, termasuk juga perumahan," bebernya.

Soal perumahan, Ronny menilai pemerintah bisa masuk pada aspek insentif atau kemudahan yang diberikan kepada pengusaha. Sehingga semakin menarik bagi swasta untuk ikut menggarap PSN.

"Tinggal pemerintah mungkin membicarakan bentuk kerjasamanya seperti apa, insentif yang bisa diberikan seperti apa, kemudahan regulasi yang bisa diberikan seperti apa, atau penyedaan modal sekian persen bisa disertakan seperti apa, walaupun tetap ujungnya dikerjakan oleh swasta. Bisa saja, sangat bisa," beber dia.

Diawasi Bappenas

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Bappenas menerapkan manajemen risiko dalam PSN untuk memastikan pelaksanaan PSN berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional," kata Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com.

Promosi 1

Dukung RPJMN

Sumedi mengatakan hal ini dilakukan guna memastikan proyek-proyek yang dijalankan benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

Ia menjelaskan, PSN dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang selaras dengan Program Prioritas Presiden. Adapun program-program utama yang menjadi fokus PSN mencakup, Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia dan Budaya, Hilirisasi Komoditas Unggulan, Perumahan dan Permukiman, Konektivitas dan Transportasi.

PSN yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 terdiri dari dua kategori utama, yaitu PSN Carry Over, yaitu proyek-proyek yang masih berjalan dan belum selesai dari periode sebelumnya. Kemudian, PSN Baru, yaitu proyek yang ditetapkan untuk pertama kali dalam periode perencanaan ini. 

 

Fleksibilitas dan Evaluasi PSN

PSN yang masuk dalam RPJMN 2025-2029 bersifat indikatif, yang berarti dapat mengalami perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Evaluasi tersebut mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu kesiapan proyek (readiness criteria), ketersediaan pembiayaan dan investasi, serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.

"Perubahan PSN diputuskan oleh Presiden berdasarkan hasil evaluasi," ujarnya.

Adapun terkait perencanaan kebijakan PSN dilakukan secara kolaboratif oleh Bappenas bersama Kementerian Koordinator, dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah daerah, Badan usaha (swasta maupun BUMN).

Proses ini dilakukan melalui mekanisme perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memastikan bahwa setiap proyek yang masuk dalam daftar PSN memiliki manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya