Moratorium Pengiriman PMI ke Timur Tengah Dicabut, RI Bakal Kebanjiran Devisa Rp 400 Triliun per Tahun

PMI Ilegal — Kementerian Ketenagakerjaan kembali berhasil menggagalkan 63 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan ditempatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi, setelah melakukan inspeksi mendadak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (15/12/2022).

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perlindungan PMI Nofel Saleh Hilabi berharap pemerintah untuk mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara Timur Tengah.

Pernyataan ini disampaikan merespons dampak kebijakan moratorium tersebut. Dia menilai moratorium pengiriman membuat hilangnya devisa negara dari sektor pengiriman PMI, remitansi yang ikut terpengaruh dan over kapasitas pengangguran di dalam negeri karena terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat resesi ekonomi dunia yang sebetulnya bisa dicarikan solusi dengan pengiriman tenaga kerja yang terampil ke kawasan Timur Tengah.

Nofel menilai moratorium telah memberikan efek domino perekonomian nasional, terutama bagi sektor penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.

"Pasar kerja di Timur Tengah merupakan salah satu destinasi terbesar bagi peningkatan kesejahteraan PMI, sehingga larangan pengiriman tenaga kerja ke wilayah tersebut sangat merugikan negara secara ekonomi dan masa depan PMI dan keluarganya," ujar Nofel Saleh Hilabi dikutip Rabu (16/4/2025).

Kondisi ini menegaskan bahwa jika pengiriman PMI terus dibatasi, potensi pemasukan devisa negara yang mencapai triliunan rupiah akan semakin menguap dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo hingga 8 persen.

Moratorium Dicabut, Cegah Bencana Ekonomi Makro

Nofel menyebut potensi devisa Timur Tengah mencapai Rp 400 Triliun per tahun jika moratorium dicabut. "Kemudian diproyeksikan pengiriman 600 ribu PMI ini dapat menghasilkan devisa Rp 48.6 Triliun," bebernya.

Data menyebutkan bahwa Indonesia harus mengakui negara di kawasan Asean yakni Vietnam dan Filipina yang unggul jauh dalam pengiriman PMI resmi hingga mampu mendulang devisa besar.

Dari perbandingan PMI 2024 Filipina mampu menyumbang jumlah tenaga kerjanya sebanyak 2,1 juta orang dengan devisa $36,1 miliar dan skilled worker sebesar 68%. Kemudian Vietnam 1,8 juta orang dengan devisa $29,4 miliar, dan skilled worker 72%.

2 dari 3 halaman

Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia sendiri hanya mampu mengambil 298.302 ribu PMI saja dan devisa yang diulang hanya USD 12,8 miliar dan dan skilled worker 19℅ saja.

"Kenyataan pahit harus dirasakan Indonesia karena Filipina bisa mengirimkan 5.750 PMI per hari ke Timur Tengah. Lalu Vietnam memiliki 132 pusat pelatihan bersertifikat GCC. Sedangkan Indonesia masih berkutat soal moratorium yang distatusquokan dan harus menerima kenyataan pahit adanya 1.200 PMI ilegal/minggu yang masuk ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Tanpa negara bisa mengawasi keberadaan dan keselamatan mereka jika terjadi masalah hukum," beber Nofel.

Sementara proyeksi Bank Dunia 2025-2030 mencatat pertumbuhan ekonomi akan menurun 0,8% sehingga berakibat remitansi terhambat. Lalu pengangguran meningkat 3,2 juta di 2030. Sehingga kerugian kumulatif Rp 1.200 Triliun dalam 5 tahun.

3 dari 3 halaman

Atasi Pengangguran

Ilustrasi pemberangkatan TKI ke luar negeri (Istimewa)

Kadin juga menilai pencabutan moratorium krusial untuk mengatasi pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 sebesar 5,82%, dengan 8,5 juta orang menganggur. Ironisnya ledakan pengangguran berasal dari usia produktif (25-40 tahun).

"Ini sungguh berdampak bagi sisi demografi dan ekonomi. Maka jika tidak bertindak untuk pencabutan moratorium ini akan berdampak pada 500 ribu orang mengalam 'kiamat' PHK baru di Q2 2025 dan harus menelan kerugian Rp300 Triliun hingga 2030 karena fulus tidak masuk ke negara," jelasnya.

"Akan tetapi justru memberikan pundi-pundi oknum pengiriman PMI Indonesia ilegal. Tragisnya Indonesia jadi surga human trafficking. Setiap jam karena moratorium berlaku secara terus menerus maka 14 pekerja kehilangan peluang kerja. Dan sedikitnya ada 3 PMI berisiko menjadi korban perdagangan manusia," ungkap Nofel.