Petrochina Susah Beri Data Produksi, Pemda Ngadu ke Wamen ESDM

Wakil Menteri ESDM mendeksa manajemen Petrochina agar lebih transparan dalam memaparkan kegiatan produksi perusahaan.

oleh Dian Ihsan Siregar diperbarui 07 Jul 2013, 13:15 WIB
Diterbitkan 07 Jul 2013, 13:15 WIB
wamen-esdm-130707b.jpg
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo, mendesak perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) asal China, PetroChina, untuk lebih transparan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini terkait kegiatan produksi dan lifting Migas yang diperoleh PetroChina dari ladang Migas Tanjung Jabung, Jambi.

"Saya mohon ada transparansi mengenai produksi dan lifting Migas, harus ada kerjasama dengan daerah, harus melibatkan kontraktor lokal agar bisa merata," ujar Susilo ketika ditemui di kantor PetroChina Tanjung Jabung, Jambi (7/7/2013).

Menurut Susilo, dengan transparansi diantara perusahaan dengan semua perangkat pemerintah daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan pemangku kebijakan lainnya, pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung semua proses produksi dan perolehan lifting dari PetroChina Tanjung Jabung.

Pada tempat yang sama, Bupati Tanjung Barat, Usman Ermulan mengeluhkan proses mengatakan transparansi yang diperolehnya dari perusahaan Migas asal China tersebut. Bahkan dirinya mengaku pernah meributkan masalah produksi dan lifting Migas yang diperoleh Petro China.

"Harus ada keterbukaan mengenai produksi dan lifting Migas dari Petro China. Selama ini kami meminta data tersebut sangat susah, kami seperti mengemis untuk meminta data tersebut. Kami juga bisa hitung-hitungan mengenai soal lifting Migas yang diperoleh dari mereka," tegasnya.

Sementara Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar meminta harus ada transparansi dari PetroChina mengenai soal produksi dan lifting Migas, biar pemerintah daerah mengetahui secara langsung kegiatan operasi Petro China.

"Harus transparansi, biar tidak ada dusta diantara kita. Sangat penting mengenai produksi dan lifting Migas yang diperoleh untuk pemerintah Indonesia, khusus pemerintah daerah setempat," cetusnya. (Dis/Shd)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya