Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebutkan penyerapan anggaran di instansinya baru mencapai 39% sampai September 2013. Lambatnya penyerapan anggaran tersebut karena masih ada proses pencairan anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, total anggaran dana Kementerian PU yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 mencapai Rp 83,7 triliun. Namun, dalam pencairan anggaran tersebut masih dalam proses Kementerian Keuangan.
 "Dipa kita masih ada dalam progress. Jadi pembagi anggaran kita besar dalam APBN-P hasilnya persentasenya kecil," kata Djoko dalam rapat kerja dengan komisi V DPR di Jakarta, Selasa (3/9/2013).
Djoko mengungkapkan, anggaran yang tercantum dalam APBN-P sebesar Rp 83,7 triliun baru terserap 39 %. Dengan alokasi 12,3 % untuk belanja barang, 64,3 % untuk belanja modal dan sekitar 9,1 % untuk belanja sosial.
"Progres pelaksanaan acuannya ada tiga penghitungan. Per 2 September didasarkan pagu awal penyerapan kita 42,67%, pagu dipotong penghematan 44,86 %, sedangkan pagu akhir dalam APBN-P 39,72 %," tutur dia.
Djoko mengaku, kementeriannya dua kali mengalami perubahan anggaran. Pada awalnya anggaran untuk Kementerian PU sebesar Rp 77,9 triliun. Namun anggaran tersebut dipotong dalam program penghematan sebanyak Rp 3,8 triliun sehingga menjadi Rp 74,1 triliun, kemudian ada penambahan anggaran kembali.
"Perubahan ketiga dalam APBN-P ada tambahan lagi Rp 9,6 triliun dari Rp 74,1 triliun. Sehingga anggaran kita menjadi Rp 83,7 triliun," tutup dia. (Pew/Nur)
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, total anggaran dana Kementerian PU yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 mencapai Rp 83,7 triliun. Namun, dalam pencairan anggaran tersebut masih dalam proses Kementerian Keuangan.
 "Dipa kita masih ada dalam progress. Jadi pembagi anggaran kita besar dalam APBN-P hasilnya persentasenya kecil," kata Djoko dalam rapat kerja dengan komisi V DPR di Jakarta, Selasa (3/9/2013).
Djoko mengungkapkan, anggaran yang tercantum dalam APBN-P sebesar Rp 83,7 triliun baru terserap 39 %. Dengan alokasi 12,3 % untuk belanja barang, 64,3 % untuk belanja modal dan sekitar 9,1 % untuk belanja sosial.
"Progres pelaksanaan acuannya ada tiga penghitungan. Per 2 September didasarkan pagu awal penyerapan kita 42,67%, pagu dipotong penghematan 44,86 %, sedangkan pagu akhir dalam APBN-P 39,72 %," tutur dia.
Djoko mengaku, kementeriannya dua kali mengalami perubahan anggaran. Pada awalnya anggaran untuk Kementerian PU sebesar Rp 77,9 triliun. Namun anggaran tersebut dipotong dalam program penghematan sebanyak Rp 3,8 triliun sehingga menjadi Rp 74,1 triliun, kemudian ada penambahan anggaran kembali.
"Perubahan ketiga dalam APBN-P ada tambahan lagi Rp 9,6 triliun dari Rp 74,1 triliun. Sehingga anggaran kita menjadi Rp 83,7 triliun," tutup dia. (Pew/Nur)