Suntik Modal Kerja, Kadin Bidik UKM Daerah

Di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang sedang mengalami penurunan, terindikasi dari adanya berbagai permasalahan yang dialami seperti defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, sektor UKM daerah diharapkan kembali dapat menjadi andalan penopang perekonomian nasional.

Wakil ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani mengatakan, kontribusi UKM bagi penguatan ekonomi daerah sangat besar sehingga semua pihak harus melakukan upaya-upaya penguatan UKM agar bisa meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing.

“UKM bisa menjadi salah satu penopang ekonomi ketika krisis dan itu sudah terbukti. Karena itu penguatan UKM harus dilakukan agar bisa berkontribusi tidak hanya bagi penguatan ekonomi daerah saja, tetapi juga nasional,” ungkap Rosan dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2013).

Rosan juga menilai, dengan potensi yang ada, masa depan Indonesia ada di daerah-daerah. Di tingkat daerah, kata dia, potensi demikian beragam mulai dari perkembangan pariwisata, pertambangan, pertanian hingga industri kecil-menengah, dan lain-lain.

“Masing-masing daerah memiliki keunggulannya, kita harapkan pemerintah daerah juga bisa semakin menyadari dan mempraktekkan akan pentingnya kebijakan daerah yang business friendly,” jelas dia.

Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sebagian besar pelaku UKM menemui kendala seperti minimnya dukungan pembiayaan karena aksesnya yang terbatas kepada lembaga perbankan.

“Sebagian besar pelaku UKM dinilai masih belum bankable sehingga terkendala dalam akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha,” kata Rosan.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya merekomendasikan kepada para pelaku UKM untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan untuk mengembangkan usaha, sehingga tidak terpaku pada perbankan saja.

”PT Palapa Nusantara Berdikari, lembaga pembiayaan bentukan Kadin akan membina badan usaha atau pelaku UKM yang memiliki potensi untuk lebih berkembang,” ujar Rosan yang juga merupakan salah satu Komisaris Palapa Nusantara Berdikari.

Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, tambah dia, melalui program klinik bisnis UKM daerah selama ini tidak hanya sekedar memberikan pinjaman modal kerja saja, tetapi juga berusaha mengedukasi para pelaku UKM dalam pengelolaan usahanya terutama dari sisi manajemen keuangannya.

“Jika sebelumnya tidak bankable, semoga nantinya bisa jadi bankable dengan sistem keuangan yang lebih baik, misalnya dengan membuat neraca atau laporan keuangan,” kata Rosan.

Sekadar informasi, Palapa Nusantara Berdikari telah merealisasikan bantuan pinjaman modal kerja sebesar Rp 350 Juta kepada pelaku UKM Olahan Keripik Buah CV Tamita Takengon di Medan, Perkebunan Kopi CV Sandy Putra di Bandung sebesar Rp 500 juta, Pengrajin Rotan CV Palunesia Rattan di Palu sebesar Rp 260 juta, Pembudidaya Jamur Tiram CV Citi Mandiri Agritech di Bandung sebesar Rp 100 juta dan dalam waktu dekat akan diberikan kepada UKM di Sorowako, Makassar.

Dikatakan Rosan, Palapa Nusantara memang membidik UKM di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.  Pihaknya menargetkan dapat menyalurkan pinjaman modal kerja kepada 17 UKM hingga akhir 2013 dengan total senilai Rp 10 miliar hingga Rp 12 Miliar.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura Safari Azis mengatakan, untuk plafon pembiayaan modal kerja Palapa, jumlahnya minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 500 juta.

“UKM yang mendapat bantuan pinjaman modal kita targetkan bisa naik kelas dan nantinya bisa memenuhi persyaratan kredit perbankan seiring dengan pendampingan keuangan seperti yang Palapa lakukan."

Dijelaskan Safari, UKM yang bisa mendapatkan permodalan dari Palapa Nusantara Berdikari merupakan usulan dari Kadin Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Asosiasi terutama yang bersifat padat karya, komoditas unggulan daerah, terlebih jika produknya ternyata berbasis ekspor.

“Karena defisit, ekspor juga harus terus didorong. Tidak hanya untuk korporasi besar saja yang bisa melakukan ekspor, diharapkan UKM juga bisa melakukannya sehingga UKM harus melakukan persiapan agar dapat memasuki era pasar bebas dengan minimal dapat sejajar dengan UKM negara lain yang sudah lebih maju,” kata Safari. (Ndw)