Menteri Perindustrian MS Hidayat memastikan pelunasan pembayaran pembelian saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) telah dilakukan pemerintah. Pembayaran tersebut langsung diberikan kepada pemegang saham mayoritas Inalum, PT Nippon Asahan Aluminium (NAA).
"Sudah dibayar. Kalau nggak dibayar, nanti sahamnya nggak dikasih," ujar Hidayat usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Usai pembayaran tersebut, pemerintah menjadwalkan penyelesaian administrasi dan penyerahan legalitas dokumen dari perusahaaan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis, 19 Desember.
"Kalau dirancang besok, berarti udah dibayar. Ya hari ini dia (NAA) sudah terima. Kalau tanggal 19 diterima (legalitas dokumen) ya tanggal 18 Desember ini dibayar," lanjutnya.
Terkait pemilihan para pejabat baru yang akan menduduki jajaran direksi di perusahaan ini, Hidayat menyatakan keputusan tersebut akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menperin rencananya akan diundang untuk dimintai pendapatnya terkait direksi Inalum dan rencana bisnis perusahaan ke depan.
Hidayat sendiri mengaku telah menyiapkan rekomendasi untuk perusahaan yang akan menjadi BUMN ini. Sayangnya, mantan Ketua Umum Kadin Indonesia ini masih enggan memaparkannya secara rinci. "(Rekomendasi) Ada, (tapi) belum tahu," tandasnya.(Dny/Shd)
Baca Juga
"Sudah dibayar. Kalau nggak dibayar, nanti sahamnya nggak dikasih," ujar Hidayat usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Usai pembayaran tersebut, pemerintah menjadwalkan penyelesaian administrasi dan penyerahan legalitas dokumen dari perusahaaan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis, 19 Desember.
"Kalau dirancang besok, berarti udah dibayar. Ya hari ini dia (NAA) sudah terima. Kalau tanggal 19 diterima (legalitas dokumen) ya tanggal 18 Desember ini dibayar," lanjutnya.
Terkait pemilihan para pejabat baru yang akan menduduki jajaran direksi di perusahaan ini, Hidayat menyatakan keputusan tersebut akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menperin rencananya akan diundang untuk dimintai pendapatnya terkait direksi Inalum dan rencana bisnis perusahaan ke depan.
Hidayat sendiri mengaku telah menyiapkan rekomendasi untuk perusahaan yang akan menjadi BUMN ini. Sayangnya, mantan Ketua Umum Kadin Indonesia ini masih enggan memaparkannya secara rinci. "(Rekomendasi) Ada, (tapi) belum tahu," tandasnya.(Dny/Shd)
Baca Juga