Liputan6.com, Jakarta - Keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membentuk Tim Transisi Kemenpora disebut hanya sebuah langkah politis. Direktur Members & Development PSSI Budi Setiawan mengatakan, pembentukan tim transisi Kemenpora lebih kepada keputusan melindungi Menpora Imam Nahrawi dari resfhulle oleh Presiden Joko Widodo.
”Yang lebih aneh lagi, semua anggotanya mau saja diperalat Imam Nachrawi.Janganlah karena tidak mendapatkan posisi di Kementrian atau pensiunan sebuah institusi-institusi menggadaikan nama baik diri sendiri,”ujar Budi kepada wartawan.
Budi juga menyoroti komentar-komentar yang dilontarkan anggota tim transisi yang terdengar klise. "Seharusnya jangan pula mengelak bahwa ada kalimat saya diminta, atau mendapatkan tugas baru, mengabdi pada negara, memperbaiki tata kelola. Menurut saya itu adalah alasan yang umum disampaikan politisi atau non birokrat pada saat mereka mendapatkan kesempatan menjadi elite,” sambungnya.
Sementara itu, anggota Exco PSSI Djamal Azis juga melontarkan hal yang sama. Mantan anggota DPR itu meminta pemerintah idealnya menyediakan infrastruktur dasar olahraga bukan malah membuat tim yang mengurusi sepak bola.
"Bebaskan itu lahan-lahan yang jadi Mall, Perkantoran, dan lain-lain. Toh, juga selama ini publik memakainya juga tidak gratis alias bayar. Sebaiknya Pemerintah tidak usah ngurusin lembaga-lembaga begini. Masuk akal kalau Menpora ingin punya kendaraan politik, sepakbola adalah penghimpun massa paling efektif di Indonesia, apalagi di Jawa Timur, termasuk juga di Jawa Barat,”tandasnya.
Baca Juga:
Kemenpora Belum Ada Dana, PSSI Tanggung Biaya Program Timnas
Advertisement
Pieter Huistra Pilih Asisten Berpengalaman untuk Timnas Senior
Klub ISL Ini Tolak Ikut Kompetisi Bikinan Tim Transisi