Selain Joko Driyono, 2 Ketua Umum PSSI Ini Juga Pernah Merasakan Jeruji Besi Penjara

Jakarta - Sejak didirikan pada 19 April 1930, tercatat 18 sosok pernah menduduki posisi sebagai Ketua Umum PSSI. Mulai Soeratin Sosrosoegondo hingga yang terkini Joko Driyono yang berstatus caretaker menggantikan Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri pada saat kongres tahunan awal 2019 ini.

Sejak pertama kali berdiri PSSI sering mencuatkan banyak kontroversial. Mulai dari keberanian PSSI melakukan perlawanan ke penjajah Belanda dan Jepang, kasus-kasus yang melibatkan Timnas di pentas internasional, hingga kisruh internal organisasi yang tak berkesudahan sejak 2011 silam.

Sebagai organisasi yang memayungi sepak bola, olahraga paling populer di Indonesia, merupakan sesuatu hal yang wajar jika PSSI seringkali mendapat sorotan dari banyak pihak. Di sepanjang sejarahnya mencuat sejumlah figur kontroversial yang duduk di singgasana kepemimpinan PSSI.

Joko Driyono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan masuk bui dalam kasus dugaan pengrusakan barang bukti kasus pengaturan skor oleh Satgas Antimafia Bola bentukan Mabes Polri, bukan orang pertama yang tersandung kasus hukum.

Sebelum Joko Driyono, ada dua orang lainnya Ketua Umum PSSI yang juga harus berurusan dengan pihak berwajib. Mereka bahkan sempat merasakan derita ada di balik jeruji besi.

Simak cerita detail yang sarikan oleh Bola.com di bawah ini.

Menggantikan Agum Gumelar, Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Rapat Anggota PSSI di Hotel Indonesia tahun 2003. Ia dikenal sebagai sosok kontroversial karena beberapa kali memimpin organisasi dari balik terali besi penjara.

Pada 16 Juli 2004, pria asal Makassar tersebut ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam distribusi minyak goreng.

Pada tanggal 16 Juni 2005, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Hanya saja putusan itu kemudian dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007. MA memvonis Nurdin dua tahun penjara.

Selanjutnya ia kemudian dituntut dalam kasus yang gula impor pada September 2005, namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum.