Pandemi Corona Covid-19, Kemenpora Pertimbangkan Opsi Penundaan PON 2020

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai menyiapkan opsi penundaan PON 2020 seandainya pandemi virus Corona tidak kunjung mereda jelang ajang. PON Papua dijadwalkan bergulir pada 20 Oktober-2 November.

"Kita tentu harus mempersiapkan opsi penundaan. Tetapi itu bukan kewenangan Menpora. Tetap harus melalui keputusan presiden melalui rapat kabinet," ujar Menpora Zainudin Amali.

Saat ini Kemenpora masih mengumpulkan data dan informasi, termasuk usulan dari berbagai pihak, yang nantinya disampaikan kepada Presiden untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan pelaksanaan PON 2020.

Salah satu pertimbangan adalah kondisi atlet yang kesulitan berlatih secara maksimal di tengah pandemi virus Corona. Maka, opsi penundaan PON, menurut Zainudin, sangat memungkinkan.

Namun, Menpora belum bisa memberikan kepastian batas akhir penentuan keputusan pelaksanaan PON 2020. Presiden Joko Widodo bakal melakukannya dalam rapat kabinet nanti.

Apabila harus ditunda, Menpora akan memperhitungkan ulang terkait anggaran peralatan dan pelaksanaan. Terlebih banyak event olahraga lain yang juga digelar di tahun 2021.

"Kita juga harus mencari waktu supaya tidak bertabrakan dengan agenda (olahraga) lain, baik itu Piala Dunia U-20 2021 maupun multi event lain," ujar Zainudin.

"Yang paling diutamakan adalah keselamatan, baik itu keselamatan para atlet maupun ofisial. Jadi itu yang menjadi pertimbangan utamanya."

Hingga kini persiapan PON 2020 tetap berjalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap menyelesaikan pembangunan arena olahraga.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan empat venue olahraga tetap dikerjakan agar dapat selesai tepat waktu, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, protokol kesehatan, dan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

"Pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung PON XX 2020 di Papua harus diperhatikan secara detail mulai dari tahap desain, tahap pembangunan hingga tahap pengawasannya," kata Menteri Basuki Hadimuljono.