KONI Jatim Minta PON 2020 Ditunda Karena Virus Corona Covid-19

Jakarta KONI Jawa Timur meminta pemerintah pusat untuk menunda Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 Papua. Pandemi virus corona covid-19 menjadi alasan.

PON 2020 akan digelar pada 20 Oktober hingga 2 November. Namun, KONI Jatim memilih ajang itu ditunda karena belum ada jaminan pandemi virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini mereda dalam dua bulan ke depan.

"Kalau memang keselamatan atlet dan anggota kontingen tidak terjamin, lebih baik ditunda," kata Wakil Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Nabil menambahkan, penundaan adalah langkah yang tepat karena persiapan PON 2020 terhambat. Pasalnya, pemerintah pusat dan daerah saat ini fokus pada penanggulangan wabah, terutama perihal pendanaan. 

Kondisi itu seharusnya cukup menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memundurkan PON 2020 ke tahun depan.

"Keputusan kan ada di pusat. Kalau dari pusat tidak ada jaminan keselamatan mesti ditunda," ujarnya.

Selain itu, akibat wabah virus corona, persiapan atlet di daerah untuk PON 2020 terganggu. Beberapa daerah sudah menghentikan pemusatan latihan karena atlet harus menjalani physical distancing dengan berada di rumah.

"Keselamatan atlet bagi kami nomor satu, performa atlet nomor dua, dan prestasi nomor tiga," kata Nabil menegaskan.

Di sisi lain, pada Rabu (8/4/2020), pemerintah provinsi Papua meningkatkan status penanganan wabah virus corona dari siaga menjadi tanggap darurat.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan, status tanggap darurat di Papua dari 9 April-6 Mei. Saat ini, di Papua, ada 45 orang yang terinfeksi, lima di antaranya meninggal dunia.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai menyiapkan opsi penundaan PON 2020 Papua sebagai pilihan alternatif seandainya pandemi COVID-19 tak kunjung mereda menjelang penyelenggaraan pesta olahraga nasional itu.

Menpora Zainudin Amali mengatakan, hanya ada dua perencanaan terkait pelaksanaan PON 2020, yakni tetap berjalan tahun ini atau ditunda.

"Kami tentu harus mempersiapkan opsi penundaan. Tetapi itu bukan kewenangan Menpora. Tetap harus melalui keputusan presiden melalui rapat kabinet," ujar Zainudin.

Sumber: Antara