Menpora Tanggapi Fenomena Pejabat Negara Maju di KLB PSSI

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan tak akan ada intervensi pemerintah terhadap PSSI, terlepas dari banyaknya pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai sebagai pengurus baru jelang Kongres Luar Biasa (KLB) pada 16 Februari.

Seperti diketahui, terdapat setidaknya dua menteri yang ikut meramaikan bursa calon pengurus baru PSSI periode 2023-2027. Menteri BUMN Erick Thohir maju menjadi kandidat ketua umum, sementara Zainudin Amali mendaftar sebagai calon wakit ketua umum.

Sejumlah pihak khawatir kondisi ini bakal memicu munculnya intervensi pemerintah dalam tubuh federasi. Namun, Menpora menegaskan keikutsertaan pejabat negara bukanlah bentuk campur tangan, melainkan hak pribadi mereka untuk mendaftar.

“(Harus bisa) membedakan intervensi, keikutsertaan, dan memfasilitasi. Itu ada klasifikasi-klasifikasinya. Intervensi itu (kalau) pemerintah memaksakan Liga 2 harus jalan (setelah dihentikan,” paparnya kepada awak media di Auditorium Kemenpora, Senin (13/2/2023).

“Ini kan tidak. Kongres (Luar Biasa PSSI) adalah sesuatu yang biasa saja. Setiap orang punyak hak untuk ikut, mau siapa pun dia, karena tidak ada pembatasan di situ. Intervensi itu ranahnya kebijakan. Kalau keikutsertaan secara personal tidak ada masalah,” sambungnya.

Sekadar informasi, Zainudin Amali dan Erick Thohir sebelumnya telah dianggap memenuhi syarat sesuai statuta untuk maju menjadi calon pengurus baru PSSI. Nama keduanya pun diumumkan sebagai calon tetap oleh Komite Pemilihan (KP) pada Senin (6/2/2023).

Menpora juga menjelaskan, belum ada jaminan bagi dirinya dan Erick Thohir untuk menjadi bagian dari kepengurusan PSSI periode 2023-2027. Mereka harus lebih dulu mengantongi suara dari voters yang hadir saat Kongres Luar Biasa (KLB).

“Bagaimana ke depannya kan kita belum tahu. (Belum diketahui juga) apakah (pejabat negara) yang muncul (dalam bursa calon pengurus) itu bisa terpilih atau tidak. Jadi saya tidak bisa mengandai-andai,” ujarnya.

“Akan tetapi yang jelas, saya sampaikan tadi bahwa pemerintah punya keinginan sangat kuat untuk membangun sepak bola. Buktinya ada Inpres (nomor 3 tahun 2019). Apakah Inpres itu intervensi? Tidak, karena itu ranahnya pemerintah memberi dukungan bagi pesepakbolaan nasional,” pungkas dia.