Kominfo Ingatkan Masyarakat tentang Ancaman Deepfake pada Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi menyebabkan penyebarluasaan informasi dan akses ke ruang digital sangat mudah dan cepat, tetapi sayangnya sangat sulit untuk dikontrol.

Hal ini tentu menyebabkan terjadinya pergeseran pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan masyarakat dalam mengakses dan mendistribusikan informasi, khususnya informasi terkait Pemilu 2024 mendatang.

Berdasarkan data dari Mafindo, ditemukan sekitar 1.900 hoaks terkait politik dan non-politik dalam jangka waktu dari Januari hingga Oktober 2023. Semakin dekat dengan pesta Pemilu 2024, terjadi hoaks dan misinformasi.

"Jelang Pemilu ini memang intensitas dari hoaks politik sudah pasti meningkat. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia," ucap Direktur Pengelolaan Media Kominfo, Nursodik Gunarjo dalam acara Seminar Nasioanl yang bertema 'Kolaborasi Lawan Disinformasi Untuk Pemilu Damai pada Tahun 2024' di Jakarta, Kamis 23 November 2023.

Nursodik menyatakan bahwa ada 95.820 total video deepfake yang berkeliaran di jagat maya pada 2023. Hoaks video Presiden Jokowi berpidato dengan bahasa China adalah salah satu contoh deepfake.

Kehebatan AI sudah tidak terbendung lagi, Nursodik meminta, seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih waspada terhadap deepfake. Kekhawatiran ini disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya paham terkait deepfake dan masih beranggapan bahwa informasi berbentuk video sudah pasti benar adanya.

Oleh karena itu, Kominfo menegaskan bahwa kolaborasi mutlak dilakukan untuk menyelesaikan isu tersebut. Kolaborasi ini dimaksud bukan hanya melibatkan pihak lembaga pemerintah, organisasi, dan masyarakat sipil saja. Namun juga partai politik dan ketiga pasang peserta Pemilu 2024.

"Saya kira, kita perlu melibatkan partai politik dan para peserta pemilu untuk turut aktif bersama-sama dengan kita dalam memberantas hoaks, terkhusus untuk Pemilu 2024," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nursodik menjabarkan langkah Kominfo dalam mencegah dan membasmi hoaks politik yang bertebaran di jagat maya melalui level hulu, tengah, dan hilir.

Hulu atau Langkah Preventif

Dalam menyelesaikan persoalan hoaks dan misinformasi terkait Pemilu 2024 dari sebelah Hulu, Kominfo sudah sejak lama dan hingga saat ini terus menyerukan dan mengadakan kegiatan literasi digital.

"Di Hulu harus ada yang bertugas mendidik masyarakat melalui literasi digital, artinya membuat masyarakat lebih pintar dan tidak gampang terkena hoaks," jelasnya.

Level Tengah

Kominfo mengontrol penyebaran informasi yang menyebarluas kepada masyarakat dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang berlandaskan kebenaran dengan membasmi hoaks dan misinformasi melalui kolaborasi dengan Mafindo dan berbagai pihak lainnya.

"Saya bersyukur dari kolaborasi ini akan dilakukan juga prebunking, jadi semacam vaksinasi supaya orang-orang itu kebal terhadap hoaks," tambah Nursodik.

Hilir atau Langkah Represif

Nursodik menegaskan akan ada penegakkan hukum yang tegas dari pihak yang berwajib kepada pelaku yang menyebarkan hoaks dan mereka berpotensi menghancurkan kedamaian Pemilu 2024.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.