Modal e-KTP Bisa Nyoblos di Mana Saja Saat Pilkada 2024? Cek Dulu Aturannya

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia baru saja melaksanakan Pemilu Serentak 2024 untuk memilih pasangan capres-cawapres, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta Anggota DPD. Pesta demokrasi tahun 2024 kali ini diikuti lebih dari 204 juta pemilih.

Setelah Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersiap menyelenggarakan Pilkada Serentak pada September hingga Desember 2024. Menjelang pelaksanaannya, salah satu yang perlu kita waspadai adalah sebaran hoaks.

Konten palsu semacam ini terus berulang. Salah satunya hoaks pemilih bisa nyoblos di tempat pemungutan suara (TPS) mana saja hanya dengan menggunakan e-KTP.

Misinformasi ini pernah muncul menjelang Pilkada 2018 lalu. Informasi palsu tersebut beredar lewat pesan berantai di aplikasi percakapan WhatsApp. Isinya imbauan untuk mengawasi jalannya pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2018.

Dalam pesan berantai itu disebutkan bahwa pemilih bisa menggunakan hak suaranya di TPS mana saja hanya dengan menggunakan e-KTP.

Jelang Pemilu 2019 lalu juga pernah beredar konten hoaks terkait penggunaan e-KTP untuk mencoblos. Hoaks yang beredar di aplikasi percakapan itu berisi klaim mengenai pemilih diperbolehkan nyoblos hanya dengan e-KTP walaupun tidak memiliki surat undangan atau formulir A5.

Konten hoaks terkait e-KTP ini turut menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terutama menjelang Pilkada Serentak pada September hingga Desember 2024 mendatang.

"Nah ini kadang-kadang misinformasi ini keluar di masyarakat seolah-olah orang yang punya e-KTP di mana pun asalnya kita boleh nyoblos, nah itu informasi yang kurang pas," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata kepada Liputan6.com pada Senin (29/4/2024).

Warga yang memiliki e-KTP memang punya hak suara saat Pemilu maupun Pilkada. Namun, pemilih yang memiliki hak suara harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Misalnya, jika pemilih beralamat sesuai e-KTP di wilayah Jakarta Pusat, maka dia tidak bisa nyoblos di tempat lain.

Karena itu, KPU menjelaskan, tidak semua orang yang sudah punya hak pilih bisa mencoblos hanya menggunakan e-KTP saat Pemilu maupun Pilkada.

Dalam Pasal 348 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS harus memiliki e-KTP. Hanya saja, dalam ayat (1) secara tegas tertulis bahwa pemiliih yang memiliki e-KTP harus terdaftar dalam DPT.

Pemilih yang memiliki e-KTP tetapi tidak terdaftar dalam DPT, tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Ada ketentuan lain yang mengikuti sebagaimana tertuang dalam Pasal 349 UU Pemilu. Mereka yang memiliki hak pilih diperbolehkan mencoblos dengan ketentuan:

• Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai alamat yang tertera pada e-KTP.
• Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.
• Pendaftaran dilakukan satu jam sebelum pemungutan suara TPS setempat selesai.

Bagi Anda yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi berhalangan hadir saat hari pemungutan suara di domisilinya, apakah masih bisa mencoblos di luar kota? Misalnya, Anda sedang menempuh pendidikan atau sedang bekerja di luar kota yang tidak sesuai dengan alamat KTP.

Tenang, Anda tetap bisa berpartisipasi menggunakan hak suara pada Pilkada 2024. Hal ini sudah diatur oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Anda bisa mengajukan surat pindah tempat memilih kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU Kabupaten/Kota asal atau tempat tujuan paling lambat 7 hari sebelum hari pencoblosan. Setelah mengurus pindah tempat memilih di Pilkada 2024 ini, Anda bisa menggunakan hak suara untuk berpartisipasi.

Berikut cara mengajukan pindah tempat memilih di Pemilu 2024:

• Datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU Kabupaten/Kota
• Bawa bukti dukung alasan pindah memilih (Misalkan karena tugas, bawa surat tugas)
• KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan (masuk di Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb)
• Pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A-Surat Pindah Memilih

Siapa yang boleh mencoblos di luar kota? Berikut syarat untuk dapat mengajukan pindah TPS atau lokasi pemilihan pada Pilkada 2024:

• menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
• menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
• penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
• menjalani rehabilitasi narkoba;
• menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
• tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
• pindah domisili;
• tertimpa bencana alam;
• bekerja di luar domisilinya; dan/atau
• keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagi pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang, perlu mewaspadai hoaks yang beredar terutama terkait penggunaan e-KTP saat nyoblos. Berikut beragam tips mengenali hoaks e-KTP bisa nyoblos di mana saja.

1. Waspada Pesan Berantai Berisi Ajakan Nyoblos Hanya dengan e-KTP

Konten hoaks terkait e-KTP bisa nyoblos di mana saja sering beredar lewat pesan berantai di aplikasi percakapan. Sebaiknya dicek terlebih dahulu informasi tersebut. Caranya bisa dengan membaca lebih rinci aturan dari KPU.

2. Sumber Informasi yang Tidak Dapat Dipercaya

Ajakan untuk nyoblos di mana saja hanya dengan menggunakan e-KTP perlu diwaspadai. Pesan atau informasi tersebut biasanya tidak menampilkan sumber yang jelas.

3. Isi Pesan Sensasional

Narasi dalam pesan ajakan nyoblos di mana saja hanya dengan e-KTP cenderung sensasional dan menggunakan dengan font tebal. Hati-hati ketika menerima pesan tersebut, patut dicurigai sebagai hoaks.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.