Liputan6.com, Jakarta Tengah viral di media sosial X (dahulunya Twitter) dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur independen.
Netizen protes karena tiba-tiba dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah tersebut. Padahal, mayoritas dari netizen mengaku tak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharma-Kun ataupun mendukung pasangan tersebut.
Baca Juga
Lalu, siapakah sosok Dharma Pongrekun yang maju lewat jalur perseorangan tersebut sebagai calon gubernur DKI Jakarta?
Advertisement
WARGA JAKARTA CEK KTP LO PADA SEKARANG!gua gak tau ini siapa dan gua gak pernah merasa daftarin dukungan gua ke orang ini, tiba tiba NIK gua DICATUT sebagai PENDUKUNG DUA ORANG INI BUAT MAJU JADI CAGUB DKI??????yang bener aja lah @dukcapiljakarta @kpu_dki https://t.co/Lu9F0D2d6d pic.twitter.com/FZkXU4gaFt
— imad🍉 (@ayamdreampop) August 15, 2024
Profil Dharma Pongrekun
Lahir di Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Januari 1966, Dharma Pongrekun adalah seorang purnawirawan Polri. Jabatan terakhir yang ia emban di kepolisian adalah Perwira Tinggi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atau Pati Lemdiklat Polri.
Menurut laman p2k.stekom.ac.id, ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1988. Pemilik marga Pongrekun ini memiliki pengalaman di bidang reserse atau penyelidikan pemecahan kasus kriminal.
Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
Ia memulai pendidikan sekolah dasar pada 1977, kemudian melanjutan pendidikan di SMP Bruderan Purwokerto pada 1981 dan SMAN 34 Jakarta pada 1984. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan ke AKABRI A di Akademi Kepolisian seperti disebutkan di atas.
Ia lalu melanjutkan pendidikan magister manajemen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan luluspada 2003, kemudian melanjutkan kuliah di magister jurusan ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada hingga 2006. Terakhir, ia mendapatkan gelar pendidikan doktor kehormatan bidang kemanusiaan dari MBC University Depok pada 2023.
Dalam rangka pensiun, Dharma dimutasi sebagai Perwira Tinggi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian RI alias Pati Lemdiklat pada 24 Januari 2024 lalu.
KPU Bantah Sengaja Loloskan Calon Independen di Pilkada Jakarta untuk Hindari Kotak Kosong
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta membantah isu yang menyebut pihaknya dengan sengaja meloloskan bakal pasangan calon (Paslon) gubernur jalur independen untuk menghindari Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti satu calon tunggal melawan kotak kosong.
Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya mengatakan, tiap proses yang dilakukan pihaknya terhadap bakal paslon jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah sesuai dengan peraturan yang ada.
Dody menegaskan, dalam proses yang berjalan KPU Jakarta tidak memiliki kuasa untuk mengatur dengan sengaja lolos atau tidaknya bakal paslon gubernur jalur independen untuk Pilkada Jakarta 2024.
"Ya, KPU pada prinsipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos," kata Dody di kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 15 Agustus 2024.
Menurut Dody, segala proses verifikasi hingga rekapitulasi syarat dukungan yang diserahkan Dharma dan Kun di lapangan juga didampingi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Proses verifikasi faktual di lapangan dengan diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu, juga ada teman-teman pemantau," jelas Dody.
Advertisement
Ahok Siap Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta Jika Ditugaskan Megawati
Ketua DPP Bidang Perekonomian PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, siap maju melawan Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 bila mendapatkan rekomendasi partai.
"Kalau sebagai kader kemana pun, kita siap-siap saja, diperintah, ya siap. Kan tugas, nanti tugaskan," kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Jakarta dilansir dari Antara, Kamis (15/8/2024).
Ia pun menyerahkan, keputusan pencalonan Pilkada Jakarta kepada Tim Desk Pilkada DPP PDIP, Sekjen PDIP, dan nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Adapun Tim Desk Pilkada PDIP terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain, terutama PKB dan PKS.
"Dari sekjen sama tim pilkada, ya, mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai terutama dengan PKS dan PKB," ucap Ahok.
Ahok mengatakan, dirinya akan menjalankan apa pun keputusan PDIP. Sebagai kader, dia mengaku, selalu menerima dan menjalankan keputusan dan aturan partai.
"Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor PDIP itu adalah disiplin berorganisasi. Apapun keputusan dari partai, itu seluruh kader harus taat. Kalau tidak, ya keluar," tegas Ahok.
Soal Peluang Anies Diusung PDIP Maju Pilkada Jakarta, Ahok: Tidak Mungkin Ambil Orang Luar
Ketua DPP Bidang Perekonomian PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara soal peluang Anies Baswedan diusung oleh PDIP maju Pilkada Jakarta 2024.
Mantan Gubernur DKI jakarta itu mengungkapkan bahwa partainya kemungkinan tidak akan mengusung Anies Baswedan untuk maju Pilkada Jakarta.
"Jadi, kita itu, yang saya tahu, PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih," kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (15/8/2024).
Dia menjelaskan bahwa PDIP merupakan partai pelopor dan partai kader, karena itu partai berlambang banteng moncong putih itu selalu mengedepankan kader yang siap diusung untuk maju dalam Pilkada.
"Selama ada kader terbaik, itu deretan kader terbaik banyak banget, tidak (bisa) disebut namanya, banyak banget," tambah Ahok.
Menurut Ahok, partainya akan mengambil sosok di luar PDIP jika memang tidak ada kader yang dianggap mumpuni. Kendati demikian, dia menegaskan PDIP memiliki banyak kader yang mumpuni dan layak diusung.
Advertisement