Masa Depan Indonesia Pasca APEC

Citizen6, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang berlangsung 1-8 Oktober 2013 di Nusa dua Bali Indonesia banyak menuai pujian dari beberapa pemimpin negara seperti dari Presiden Rusia, Vladimir Putin hingga Presiden Filipina, Beniqno Aquino. Dalam konferensi yang menghadirkan 21 pemimpin negara dan 1200 CEO dunia yang menjadi tamu penting, ada tujuh poin penting dalam deklarasi yang dibacakan SBY, Selasa (8/10/2013).

Pertama, SBY menegaskan bahwa semua pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk bekerja lebih keras lagi mewujudkan Bogor Goals. Dalam hal ini, salah satu poin Bogor Goals yang belum tercapai adalah mewujudkan liberalisasi perdagangan di kalangan ekonomi berkembang pada 2020. Kedua adalah APEC sepakat mendukung dan meningkatkan perdagangan di dalam kawasan Asia Pasifik melalui kerjasama multilateral, seperti WTO. Terkait WTO para pemimpin APEC sepakat untuk menyukseskan konferensi WTO di Bali, Indonesia pada Desember 2013 mendatang.

Sejumlah isu penting yang akan dibahas pada pertemuan WTO itu adalah soal ketahanan pangan dan hambatan perdagangan yang juga menjadi agenda APEC pada pertemuan pejabat senior di Nusa Dua. Ketiga, para pemimpin ekonomi di Asia Pasifik ini juga sepakat untuk mempercepat pengupayaan pembangunan yang berkaitan dengan konektivitas antar wilayah. Keempat, para pemimpin APEC setuju untuk bekerjasama menerapkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pimpinan APEC sepakat memfasilitasi kelompok UKM (usaha kecil dan menengah) dan juga kelompok pengusaha perempuan agar kedua group ini bisa mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.

Kelima, para pemimpin ekonomi APEC setuju untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi, ketahanan pangan dan keamanan sumber daya mineral (air). Kerjasama ini penting dilakukan untuk mengantisipasi masalah rawan pangan dan menipisnya sumber daya alam global di masa mendatang. Keenam, para pimpinan ekonomi APEC ini juga sepakat untuk aktif mendukung sejumlah pertemuan multilateral lainnya seperti KTT ASEAN dan KTT G20. Ketujuh, para pimpinan ekonomi APEC sepakat berkolaborasi melalu ABAC (APEC Business Advisory Council) untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

Berdasarkan ketujuh hasil APEC tersebut, kiranya pemerintah mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar. Pemerintah harus mampu memanfaatkan hasil KTT tersebut sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekoomian pasca APEC adalah menyinkronkan arus barang yang berbasis sumber daya alam (SDA) dengan arus devisa hasil ekspor, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, kelancaran arus barang serta peningkatan daya saing, yaitu dengan menghidupkan letter of credit (L/C).

Melalui dihidupkannya kewajiban L/C kiranya dapat mendukung cadangan devisa Indonesia dengan kewajiban disalurkannya pembayaran L/C ekspor melalui bank devisa yang berlokasi di Indonesia (Bank Devisa Dalam Negeri). Tanpa meninggalkan devisa bebas, aturan ini membuat devisa ekspor komoditi utama masuk lebih cepat tanpa harus terbengkalai atau menunggu di luar negeri.

Selain itu, negara-negara Asia-Pasifik juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkaran kerja sama ekonomi yang lebih terintegrasi dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi yang lebih merata. KTT APEC harus mampu dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan diplomasi investasi yang sejalan dengan kepentingan nasional. Seperti, menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, mengurangi pengangguran dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Kiranya Pemerintah juga perlu memanfaatkan hasil APEC guna menghadapi krisis ekonomi yang sedang dialami oleh beberapa negara besar di dunia, terutama di AS. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah karena resesi ekonomi AS kemungkinan semakin parah sehingga bisa berdampak hebat terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Untuk itu, ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi krisis ekonomi global. Pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik. Kedua, Para Pelaku usaha harus mampu mengembangkan pasar di negara-negara tetangga, terutama di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS dan menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat. Ketiga, memperkuat basis ekonomi kerakyatan dan koperasi dalam hal ini Usaha Kecil Menengah (UKM). (Arman Ndupa/kw)

Arman Ndupa, Alumni Pascasarjana KSI UI dan Analis Kajian Strategis Nusantara Bersatu adalah pewarta warga

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.