244 Ribu Murid Bolos, Kota Toda di Jepang Pakai Metaverse untuk Absensi

Liputan6.com, Jakarta - Metaverse mulai dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pendidikan saat ini. Kota Toda, di Jepang,  sedang memerangi masalah ketidakhadiran anak di sekolah dengan menggunakan alat berbasis metaverse. 

Anak-anak, yang dikatakan memiliki masalah kehadiran di sekolah, menggunakan alat yang dibuat oleh organisasi nirlaba tahun lalu dengan ide membiarkan anak-anak berkeliaran di dunia maya.

Dilansir dari Bitcoin.com, Senin (31/10/2022), dunia digital ini memungkinkan anak-anak untuk menjelajahi kampus virtual dan menghadiri kelas virtual, membiarkan mereka bersiap untuk mulai menghadiri kelas reguler lagi.

Setidaknya inilah yang diharapkan pejabat kota, setelah juga mengusulkan untuk menghitung kelas metaverse ini sebagai waktu reguler di sekolah jika kepala sekolah menyetujui.

Ketidakhadiran di sekolah menjadi masalah besar di Jepang. Sebuah survei baru-baru ini yang dilakukan oleh kementerian pendidikan di Jepang menemukan 244.940 siswa tidak hadir selama 30 hari atau lebih dari sekolah pada 2021. 

Para pejabat menyatakan ini mungkin terkait dengan pandemi Covid-19 dan bagaimana hal itu memengaruhi cara anak-anak berhubungan dengan yang lain. Lingkungan yang diciptakan oleh langkah-langkah Covid-19 juga telah dikutip oleh media Jepang sebagai kemungkinan alasan untuk rekor bunuh diri siswa pada 2020.

Dunia Virtual dan Pendidikan

Berbagai lembaga pendidikan dari berbagai daerah telah menganut metaverse sebagai sarana pendidikan. Pada Juli, Universitas Tokyo Jepang mengumumkan akan mulai menawarkan serangkaian kursus teknik di metaverse akhir tahun ini. 

Di Cina, Universitas Nanjing sedang mempersiapkan untuk mendirikan salah satu jurusan metaverse pertama di negara itu, untuk melatih para pekerja yang nantinya akan dapat mengambil pekerjaan terkait metaverse.

Pada September, sepuluh universitas di AS mengumumkan mereka telah membuat kampus digital mereka dengan kerja sama dari Meta, sebagai bagian dari proyek pembelajaran imersif senilai USD 150 juta. 

Dengan cara yang sama, Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong juga melaporkan pada Juli tentang pembuatan kampus metaverse untuk menjangkau siswa yang tidak dapat menghadiri kelas reguler.

Sebelumnyam Raksasa pembayaran Visa mengajukan dua aplikasi merek dagang ke kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat (USPTO) terkait dompet kripto, token yang tidak dapat dipertukarkan dan metaverse.

Bagian dari salah satu aplikasi berlaku untuk merek dagang yang terkait dengan perangkat lunak untuk manajemen transaksi digital digunakan sebagai dompet mata uang digital dan perangkat lunak layanan penyimpanan. Ini digunakan sebagai dompet cryptocurrency dan mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain.

Sementara yang lain adalah aplikasi yang terkait dengan menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh bagi pengguna untuk melihat, mengakses, menyimpan, memantau, mengelola, memperdagangkan, mengirim, menerima, mengirimkan, dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, dan token non-fungible (NFT).

Bagian lain dari aplikasi terkait dengan barang virtual yang tidak dapat diunduh dan serangkaian token yang tidak dapat dipertukarkan, serta menyediakan lingkungan virtual tempat pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi, rekreasi, atau hiburan yang dapat diakses di dunia virtual.  

Permohonan diajukan pada 22 Oktober.

Aplikasi Visa seharusnya tidak mengejutkan muncul setelah banyak perusahaan besar, termasuk American Express dan New York Stock Exchange telah mengajukan aplikasi serupa selama setahun terakhir.

Pada 2020, Visa mengajukan permohonan paten untuk proses mengubah mata uang fiat fisik menjadi versi digital yang baru.

"Di Visa, kami terus mengeksplorasi teknologi yang mungkin mengarah pada inovasi pembayaran baru dan inklusi keuangan yang lebih besar," kata juru bicara perusahaan kepada CoinDesk, dikutip Minggu (30/10/2022).

Juru bicara itu menambahkan setiap tahun pihaknya mencari paten untuk ratusan ide baru.  "Meskipun tidak semua paten akan menghasilkan produk atau fitur baru, Visa menghormati kekayaan intelektual dan kami secara aktif bekerja untuk melindungi ekosistem kami, inovasi kami, dan merek Visa," kata dia.

Sebelumnya, Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah mengajukan rancangan peraturan yang lebih ketat, bertujuan untuk membatasi perdagangan kripto bagi investor ritel dengan tujuan mengurangi risiko bagi konsumen, sambil meningkatkan pengembangan stablecoin.

Langkah-langkah yang diusulkan telah dirinci dalam dua makalah konsultasi yang diterbitkan oleh otoritas. Rencananya adalah untuk memperkenalkan aturan baru sebagai pedoman sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam Undang-Undang Layanan Pembayaran.

“Perdagangan dalam cryptocurrency sangat berisiko dan tidak cocok untuk masyarakat umum,” isi pernyataan MAS, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (28/10/2022).

Dalam sebuah pengumuman pada Rabu, otoritas moneter menjelaskan proposal tersebut mencakup tiga bidang utama akses konsumen, perilaku bisnis, dan risiko teknologi. Ini bermaksud untuk membatasi risiko perdagangan spekulatif dengan memperkenalkan kewajiban tertentu untuk penyedia layanan kripto.

Perusahaan-perusahaan ini harus memastikan pelanggan mereka membuat keputusan yang tepat dengan memberikan pengungkapan risiko, termasuk tentang fluktuasi harga dan ancaman siber. Bank sentral menyarankan mereka tidak boleh mengizinkan atau menawarkan investor ritel opsi untuk membayar dengan kredit.

Platform cryptocurrency juga akan diminta untuk menjaga aset pelanggan terpisah dari dana mereka sendiri dan dapat dicegah untuk meminjamkan aset investor kepada pihak ketiga. Namun, terlepas dari tindakan ini, pengguna pada akhirnya akan tetap bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.

Memuji potensi stablecoin yang diatur dengan baik dan didukung dengan aman untuk memfasilitasi transaksi di ruang aset digital, MAS mengindikasikan mereka berencana untuk memperluas kerangka peraturan bagi mereka untuk memastikan stabilitasnya. 

Ini akan fokus pada penerbitan stablecoin yang dipatok ke satu mata uang dan dengan sirkulasi melebihi 5 juta dolar Singapura. 

Berdasarkan aturan yang diusulkan, penerbit akan diminta untuk memiliki cadangan aset yang setara dengan setidaknya 100 persen dari nilai nominal koin, yang hanya dapat dipatok ke dolar Singapura atau mata uang Kelompok Sepuluh (G10). 

Mereka harus menerbitkan buku putih, memenuhi persyaratan modal dasar dan memelihara aset likuid. Bank domestik akan diizinkan untuk mengeluarkan stablecoin.