Industri Kripto Rusia Minta Pemerintah Sosialisasi Hukuman bagi Penambang yang Langgar Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi yang mewakili sektor kripto Rusia telah meminta pemerintah di Moskow untuk mengklarifikasi proposal untuk memperkenalkan tanggung jawab pidana bagi penambang "abu-abu".

Rancangan undang-undang tersebut berusaha untuk menghukum mereka yang gagal melaporkan pendapatan mereka kepada negara dan berbagi informasi tentang aset digitalnya.

Melansir Bitcoin, Minggu (19/3/203), Asosiasi Ekonomi Kripto Rusia, Kecerdasan Buatan dan Blockchain (Racib) telah meminta Menteri Keuangan Anton Siluanov untuk menjelaskan proposal yang dibuat oleh departemennya untuk memperkenalkan hukuman bagi penambang cryptocurrency yang melanggar hukum.

Dalam surat yang ditujukan kepada Siluanov, organisasi industri tersebut meminta kesempatan untuk mengenal rancangan amandemen KUHP yang diajukan oleh Kementerian Keuangan, yang mengatur penuntutan penambang karena penggelapan pajak, misalnya.

Racib mengacu pada paket teks yang dikirim oleh Wakil Menteri Keuangan Alexey Moiseev ke Kementerian Pembangunan Ekonomi, Kementerian Kehakiman, Layanan Pajak Federal, Bank Sentral Rusia, dan lembaga pemerintah lainnya pada Februari.

Ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan pertambangan di Rusia untuk melaporkan pendapatan mereka dan memberikan informasi terperinci kepada otoritas pajak tentang kepemilikan aset digital mereka, termasuk alamat dompet, untuk menghindari tanggung jawab pidana.  

Hukuman untuk kegagalan dalam melakukannya termasuk denda besar dan bahkan waktu penjara. Dikutip oleh RBC Crypto, surat Racib menyatakan dokumen itu menimbulkan banayk kebingungan.

"Dokumen ini telah menimbulkan banyak kebingungan dan pertanyaan di komunitas bisnis ekonomi digital,” katanya.

Asosiasi tersebut meminta Anton Siluanov untuk membagikan proposal tersebut agar para ahlinya dapat mempelajarinya. Racib menegaskan, menteri memasukkan perwakilannya dalam kelompok kerja yang menyusun undang-undang yang akan mengatur cryptocurrency di Rusia.  

Sementara itu, RUU yang ditujukan untuk penambangan kripto harus diajukan kembali ke Duma Negara bersama dengan amandemen KUHP.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance, memberlakukan pembatasan transaksi P2P dalam dolar AS dan euro untuk pedagang Rusia. Hal ini sesuai dengan putaran ke-10 sanksi UE terhadap Rusia yang diumumkan pada peringatan pertama perang Ukraina pada akhir Februari

Dilansir dari Bitcoin.com, Sabtu (11/3/2023), langkah-langkah tersebut berarti warga negara Rusia, serta warga negara asing yang tinggal di Federasi Rusia, tidak akan lagi dapat membeli dan menjual mata uang fiat Amerika Serikat dan Zona Euro melalui layanan P2P Binance. Pada saat yang sama, warga negara UE tidak akan diizinkan untuk bertransaksi dalam rubel Rusia.

Untuk terus menggunakan Binance P2P, pelanggan yang terdampak pembatasan dapat memilih mata uang fiat lain yang tersedia. Saat mencoba memulai transaksi dalam dolar atau euro, platform meminta pengguna untuk memilih mata uang lokal, sesuai dengan aturan Binance untuk negara yang ditentukan selama verifikasi akun mereka.

Investor kripto Rusia beralih ke perdagangan kripto peer-to-peer ketika pemroses pembayaran terkemuka Visa dan Mastercard menghentikan operasi di Rusia pada Maret 2022 dan pemerintah Barat memberlakukan pembatasan transfer SWIFT setelah invasi Moskow ke Ukraina pada 24 Februari.

Pada April tahun lalu, Binance membatasi akses ke layanannya untuk pengguna terkait Rusia sesuai dengan paket sanksi sebelumnya yang diadopsi oleh Uni Eropa. 

Awal bulan itu, negara-negara anggota UE setuju untuk melarang penyediaan layanan aset kripto "bernilai tinggi" untuk bisnis dan warga negara Rusia.

Sebelumnya, Asosiasi Ekonomi kripto Rusia, Kecerdasan Buatan dan Blockchain (Racib) telah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendukung komunitas kripto dalam membentuk kerangka peraturan negara untuk cryptocurrency dan teknologi terkait.

Dalam sebuah surat kepada kepala negara Rusia, para anggotanya memperingatkan sikap pemerintah terhadap regulasi aset digital menimbulkan risiko serius ekonomi yang tertinggal dalam pengenalan teknologi keuangan baru.

Asosiasi tersebut bersikeras kebijakan negara saat ini tidak mengizinkan perusahaan Rusia untuk mengambil keuntungan dari potensi instrumen keuangan baru dan memaksa mereka untuk pindah ke yurisdiksi lain yang menyebabkan kerugian keuangan langsung bagi perbendaharaan.

“Pendekatan yang sangat konservatif dan penghalang ini dapat menyebabkan Rusia kehilangan kecepatan dalam pengembangan ekonomi digital dan menghilangkan peluang negara untuk menjadi pemimpin dalam penerapan sistem pembayaran dan akuntansi digital,” kata Racib dalam suratnya, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (9/3/2023).

Racib juga mengingatkan Putin tentang pertemuannya dengan asosiasi TI pada 2019 dan pembahasan tentang undang-undang baru. Namun, pada kenyataannya, rezim hukum eksperimental yang dijanjikan untuk fintech tidak digunakan.

Sementara itu amandemen yang diusulkan untuk undang-undang negara "Aset Keuangan Digital" mempersulit penerapan teknologi digital.

Surat tersebut, yang ditulis bersama oleh kemitraan nirlaba pengembang perangkat lunak, Russoft, meminta presiden untuk mengadakan pertemuan yang ditujukan untuk masalah ini dengan partisipasi ruang kripto. 

Mereka juga menyarankan pembentukan kelompok kerja untuk menyiapkan proyek percontohan untuk pengenalan teknologi keuangan digital, termasuk pembayaran lintas batas yang relevan untuk Rusia di tengah sanksi.

Sebelumnya, tiga orang asal Rusia akan menghabiskan waktu di penjara dengan keamanan tinggi karena mencuri cryptocurrency senilai lebih dari USD 1 juta.

Selain itu, pengadilan juga telah memerintahkan mereka untuk memberikan kompensasi penuh kepada korban atas kerugian kripto tersebut.

Melansir Bitcoin.com, Rabu (8/3/2023), sebuah pengadilan di Kota Omsk Rusia telah mengeluarkan vonis dalam kasus pidana terhadap tiga pria asal Moskow yang memeras sejumlah mata uang digital dari seorang pria di Siberia.

Dua dari mereka dinyatakan bersalah atas perampokan dan pemalsuan dokumen, serta satu lainnya dinyatakan bersalah atas penipuan.

Pada Juli 2021, orang-orang ini mengetahui bahwa penduduk Omsk memiliki aset kripto yang signifikan. Mereka lantas melakukan perjalanan jauh dari ibu kota ke Siberia di mana mereka mengintai korban selama sekitar 10 hari, memeriksa gerakan dan rutinitas sehari-harinya.

Kantor Kejaksaan setempat menjelaskan, pada hari penyerangan, para pelaku menghentikan korban di jalan, menunjukkan kartu identitas palsu dan memaksa korban masuk ke dalam mobil.

Kemudian pelaku mengambil uang tunai 3 juta rubel atau sekitar USD 40 ribu dan memaksanya mentransfer 84 juta rubel atau USD 1,1 juta dalam cryptocurrency.

Para perampok kemudian ditahan oleh polisi tetapi tidak mengaku bersalah. Menurut putusan pengadilan, mereka sekarang akan menjalani hukuman antara 6,5—9 tahun penjara. Pengadilan juga memerintahkan mereka untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan pada korban.

Ada semakin banyak kasus serupa yang terjadi di Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Pada pertengahan Februari, media crypto Rusia melaporkan dua penduduk kota Siberia lainnya, Tomsk, akan diadili karena perampokan skala besar berupa pencurian cryptocurrency senilai hampir USD 5 juta dolar dari penambang lokal.

Kemudian pada Juli 2021, pria bertopeng dan bersenjata merampok fasilitas penambangan crypto besar di dekat Moskow.

Rusia masih mempertimbangkan pendekatan regulasi terhadap cryptocurrency terdesentralisasi seperti bitcoin, dengan pembatasan keuangan yang diberlakukan atas invasi Ukraina memberikan dorongan pada upaya untuk mengadopsi aturan mengenai aktivitas dan transaksi terkait.

RUU tentang penambangan mata uang digital, yang juga membahas pertukaran crypto dan pembayaran lintas batas, saat ini sedang ditinjau di parlemen Rusia. Kripto sebelumnya telah diakui sebagai properti di negara tersebut.