Taylor Swift Setujui Kesepakatan USD 100 Juta dengan FTX Sebelum Bangkrut

Liputan6.com, Jakarta - Taylor Swift diketahui menandatangani perjanjian dengan FTX, pertukaran mata uang kripto yang bangkrut. Namun, eksekutif FTX dilaporkan meyakinkan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan kesepakatan senilai USD 100 juta dengan Swift.

Adam Moskowitz, salah satu pengacara yang memimpin gugatan class action senilai USD 5 juta terhadap 16 pendukung FTX dari kalangan selebritas, mengungkapkan dalam siniar Scoop Block pada April Taylor Swift mencari penasihat hukum ketika didekati oleh mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF).

Menurut dia, saat itu Taylor Swift berusaha memastikan apakah FTX merupakan entitas yang aman. Melansir CNN, Sabtu (8/7/2023), Bankman-Fried telah dituduh mendalangi salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah AS, yang diduga merugikan investor miliaran dolar Amerika Serikat dan menggunakan dana pelanggan secara tidak benar dari pertukaran mata uang kriptonya, FTX.

Bulan lalu, Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas semua 13 dakwaan yang dikenakan kepadanya oleh jaksa federal, termasuk penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Tetapi seseorang yang akrab dengan diskusi Swift mengatakan pihak artis telah menyetujui kesepakatan sponsor tur senilai USD 100 juta, tetapi kesepakatan itu tidak pernah diselesaikan karena keraguan pihak FTX.

Moskowitz tidak menanggapi permintaan komentar CNN, tetapi mengatakan kepada New York Times dia tidak memiliki informasi orang dalam tentang pembicaraan itu. Pada Desember lalu, Financial Times melaporkan kesepakatan itu akan memasukkan NFT ke dalam pengaturan tiket tur Swift, tetapi gagal setelah beberapa karyawan FTX mendorong pendiri dan CEO perusahaan, Sam Bankman-Fried, untuk menghentikan kesepakatan sponsor karena harganya yang mahal.

Selebritas lain, termasuk Tom Brady, Gisele Bundchen, Steph Curry, dan Naomi Osaka, menandatangani kesepakatan dengan FTX, yang menyatakan bangkrut pada musim gugur lalu. Brady dan Bundchen juga memegang saham di FTX yang kemungkinan besar akan musnah seluruhnya.

Selebritas yang mendukung FTX dan proyek cryptocurrency lainnya dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Jimmy Fallon, Madonna, dan Kim Kardashian, telah berada di bawah pengawasan hukum dan telah dituduh memberikan kredibilitas pada produk crypto berisiko yang mereka promosikan.

Kim Kardashian didakwa oleh Securities and Exchange Commission tahun lalu dan setuju untuk membayar denda USD 1,3 juta karena menggembar-gemborkan aset kripto yang disebut Ethereum Max, dan gagal mengungkapkan bahwa dia dibayar USD 250.000 untuk promosi tersebut.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan terbaru mengatakan aturan anti pencucian uang (AML) bukanlah solusi mujarab untuk berurusan dengan penipu pajak dan penjahat yang mencoba menutupi jejak mereka dengan kripto.

Dilansir dari Decrypt, Jumat (7/7/2023), laporan ini ditulis oleh anggota Departemen Urusan Fiskal IMF, Katherine Baer, Ruud de Mooij, Shafik Hebous, dan Michael Keen. Ini termasuk pengungkapan pandangan yang diungkapkan oleh penulisnya tidak mencerminkan pandangan IMF.

Dari perspektif perpajakan, perhatian utama laporan ini adalah aset digital menyediakan cara baru dan ampuh bagi penjahat dan orang kaya untuk melakukan transaksi tanpa terdeteksi. 

IMF mengakui puluhan miliar dolar dalam potensi pendapatan pajak dipertaruhkan, tanpa konsensus di seluruh dunia tentang bagaimana masalah ini harus didekati. 

Saran Aturan Pajak Kripto

Para penulis laporan mengatakan dengan jelas mereka tidak bermaksud untuk "memberikan saran kebijakan", tetapi juga menulis pemerintah dapat melihat peraturan dan undang-undang yang ada di AS sebagai panduan untuk menghentikan kejahatan keuangan dan aktivitas ilegal.

Dalam hal aturan AML, panduan referensi makalah yang dirilis oleh Financial Action Task Force pada 2015 dimaksudkan sebagai standar global untuk memerangi pencucian uang tetapi mengakui tidak semua yurisdiksi sepenuhnya mematuhinya.

Laporan tersebut mencatat institusi terpusat seperti bursa berada dalam posisi unik untuk membantu pihak berwenang mendapatkan informasi tentang kepemilikan aset digital, seringkali berfungsi sebagai titik sentuh di mana uang tunai ditukar dengan kripto, dan mampu melacak aktivitas di luar itu.

IMF memperkirakan pajak keuntungan modal 20 persen global pada 2021 mungkin telah mengumpulkan sekitar USD 300 miliar atau setara Rp 4.553 triliun (asumsi kurs Rp 15.177 per dolar AS) dari transaksi terkait kripto. 

Namun, penulis mengatakan prosedur Know Your Customer (KYC) yang membantu mereka tetap mematuhi peraturan anti-pencucian uang tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan gambaran bagi otoritas pajak.

Sebelumnya, pertukaran kripto Bitfinex mengumumkan mereka telah memulihkan USD 312.219 atau setara Rp 4,7 miliar (asumsi kurs Rp 15.177 per dolar AS) dalam bentuk tunai dan USD 1.951 atau setara Rp 29,61 juta Bitcoin Cash yang dicuri selama peretasan 2016.

Dalam siaran pers, bursa Bitfinex mengatakan menerima aset dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Bitfinex yang berbasis di British Virgin Islands bekerja sama dengan penegak hukum untuk memulihkan aset dari peretasan bertahun-tahun yang lalu dan mengembalikannya ke pelanggan.

Pemulihan hari ini hanyalah sebagian kecil dari total kerugian. Klien Bitfinex kehilangan banyak Bitcoin dan aset lainnya karena peretas mengambil sekitar 120.900 BTC dalam peretasan saat ini bernilai USD 3,6 miliar atau setara Rp 54,6 triliun.

Pada saat itu, koin yang dicuri dihargai USD 72 juta atau sekitar Rp 1 triliun. Departemen Kehakiman mengatakan tahun lalu mereka telah menyita sebagian besar aset yang dicuri dan menangkap dua orang atas tuduhan konspirasi untuk mencuci mata uang kripto yang dicuri.

“Kami sangat senang dapat mencapai tonggak sukses lainnya dalam pemulihan aset yang dicuri dari Bitfinex pada tahun 2016,” kata CTO Bitfinex, Paolo Ardoino, dikutip dari Decrypt, Jumat (7/7/2023).

Ardoino berharap dapat memulihkan Bitcoin yang dicuri sebanyak mungkin dan mendistribusikannya kembali kepada pemegang token yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas peretasan pada 2016.