Naik Kendaraan Umum di Kota Ini Boleh Bayar Pakai Yuan Digital

Liputan6.com, Jakarta Kota Jinan, ibu kota provinsi Shandong di China, baru-baru ini mengumumkan penerapan pembayaran yuan digital dalam sistem transportasi umumnya. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (11/7/2023), menurut sumber setempat, Grup Transportasi Umum Jinan, sebuah perusahaan yang mengelola sistem bus di kota, memasukkan yuan digital sebagai alat pembayaran tarif bus pada 1 Juli.

Sekarang, hampir 7 juta warga Jinan akan dapat menggunakan dompet yuan digital mereka yang disediakan oleh Bank Rakyat China (PBOC) untuk membayar biaya perjalanan bus dalam upaya mempercepat transformasi digital sistem transportasi umum kota. 

Sebelumnya, perusahaan telah melakukan program percontohan terbatas, hanya menerapkan pembayaran ini di dua jalur bus.

Selain itu, untuk mempromosikan pembayaran yuan digital, kota tersebut telah bermitra dengan cabang PBOC Jinan untuk memberikan diskon sebagai bagian dari program “Perjalanan Rendah Karbon Kota Musim Semi Digital” tahap kedua, yang akan dibuka hingga 30 September.

Promosi Yuan Digital

Para ahli telah melaporkan penggunaan yuan digital tidak meningkat karena adanya dompet digital pribadi yang diterima secara luas seperti Wechat dan Alipay, PBOC berfokus pada peningkatan kompatibilitas dan integrasi mata uang digital bank sentral China (CBDC) dengan alternatif ini.

Pada Maret, Wechat mengumumkan integrasi yuan digital dalam layanan pembayarannya, membuka jalan bagi lebih dari 1,2 miliar pengguna untuk membayar menggunakan sistemnya. Alipay, yang dimiliki oleh grup Alibaba, juga mengintegrasikan pembayaran CBDC semacam ini pada bulan Desember.

Selain itu, PBOC juga telah mengintegrasikan yuan digital sebagai bentuk pembayaran yang melibatkan lembaga negara. Di Changshu, pegawai kota menerima gaji mereka dalam mata uang digital.

Pada Juni, salah satu lembaga kliring rekanan terbesar di Asia, Shanghai Clearing House, menyertakan dukungan untuk yuan digital untuk pembayaran dan penyelesaian komoditas.

Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkapkan sedang mengerjakan platform untuk mata uang digital bank sentral (CDBC). Platform ini nantinya akan memungkinkan transaksi antar negara.

"CBDC tidak boleh terfragmentasi proposisi nasional... Untuk memiliki transaksi yang lebih efisien dan lebih adil, kami membutuhkan sistem yang menghubungkan negara: kami membutuhkan interoperabilitas," kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (20/6/2023).

"Untuk alasan ini di IMF, kami sedang mengerjakan konsep platform CBDC global," bebernya, dalam konferensi yang dihadiri oleh bank sentral Afrika di Rabat, Maroko.

Selain itu, IMF juga menargetkan kesepakatan bank sentral terkait kerangka peraturan umum untuk mata uang digital yang akan memungkinkan interoperabilitas global.

Menurut Georgiva, kegagalan untuk menyepakati platform bersama akan menciptakan kekosongan yang kemungkinan akan diisi oleh cryptocurrency.

Sebagai informasi, CBDC adalah mata uang digital yang dikendalikan oleh bank sentral, sementara cryptocurrency hampir selalu terdesentralisasi.

Georgiva mengungkapkan, ada sebanyak 114 bank sentral yang sudah berada pada tahap eksplorasi CBDC, "dengan sekitar 10 sudah melewati garis finis". "Jika negara-negara mengembangkan CDBC hanya untuk penyebaran domestik, kami kurang memanfaatkan kapasitasnya," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut Indonesia sedang memulai penggunaan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Ini dilakukan karena aset kripto membutuhkan referensi satuan hitung dari mata uang digital yang berdaulat.

Makanya bank sentral berkewajiban untuk mempercepat pengembangan mata uang digital bank sentral. Salah satunya dengan melakukan promosi CBDC kepada publik , termasuk negara kawasan ASEAN.

"Di sinilah mata uang digital bank sentral perlu dipromosikan di ASEAN," kata Perry di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Selasa (28/3).

Sebagai informasi, sejak 2022 Indonesia telah menerbitkan consultative paper tahap I atau proyek garuda mata uang digital. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait manfaat dan dampak dari rupiah digital yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa mendatang.

Sehingga Perry meyakini rupiah digital akan menjadi satu-satunya mata uang digital yang berdaulat.

"Ini (rupiah digital) akan menjadi satu-satunya mata uang digital berdaulat untuk penggunaan aset digital dan sebagai media referensi," tuturnya.

Dia menambahkan, dalam penggunaan mata uang digital Indonesia akan menggandeng lembaga internasional. Hal itu dilakukan untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital. "Kita bekerja sama terkait peraturan bagaimana mengatur serta mengawasi aset keuangan digital," pungkasnya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.