Selain Hong Kong, SEBA Bank Jajaki Layanan Kripto di Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga keuangan yang berbasis di Swiss yang berfokus pada mata uang kripto, SEBA Bank dilaporkan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari regulator sekuritas Hong Kong.

Melansir Cryptopotato, Minggu (3/9/2023), perusahaan harus mematuhi persyaratan tambahan untuk persetujuan akhir sebelum memenuhi syarat untuk menyediakan layanan aset digital kepada konsumen lokal.

Berdasarkan liputan Bloomberg, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong bermaksud memberikan organisasi Swiss tersebut otorisasi untuk terlibat dalam transaksi sekuritas, seperti menyediakan produk terstruktur terkait kripto dan mengelola aset digital, setelah memenuhi persyaratan peraturan yang diperlukan.

SEBA Bank menawarkan layanan keuangan tradisional dan yang melibatkan mata uang kripto. Ini dapat bertindak sebagai kustodian, sementara klien juga dapat mempertaruhkan Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), dan Tezos (XTZ).

Chief Executive Officer SEBA Bank Asia Pasifik Amy Yu mengatakan, SEBA Bank telah melihat peningkatan permintaan derivatif dari perusahaan cryptocurrency yang ingin melakukan lindung nilai terhadap posisi mereka.

Dia menambahkan, minat terhadap produk terstruktur juga tinggi, dan mengklaim bahwa persetujuan akhir dari regulator Hong Kong akan diperoleh pada akhir 2023.

Menurut ia, SEBA Bank bertujuan untuk membantu perusahaan kripto lokal yang tidak memiliki layanan perantara, menunjukkan bahwa mereka umumnya tidak terhubung dengan penyedia pasar keuangan tradisional. 

Pada awal April, otoritas wilayah administratif khusus Tiongkok berencana menjadi tuan rumah pertemuan antara para bankir dan bisnis aset digital domestik untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara kedua sektor tersebut. Sebelumnya, anak perusahaan Bank of China, Bank of Communications, dan Shanghai Pudong Development Bank di Hong Kong mulai menawarkan layanan mereka kepada perusahaan kripto lokal.

Yu mengatakan, organisasinya akan fokus pada individu-individu dengan kekayaan bersih tinggi dan family offices. Ambisi SEBA Bank di Asia tidak berhenti di Hong Kong, dan Singapura berpotensi menjadi tujuan berikutnya.

"Kami awalnya berkonsentrasi di Hong Kong, ini adalah yurisdiksi pertama di wilayah tersebut. Tapi kami masih menjajaki Singapura," kata dia 

Sebelumnya, Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand  (DES) telah meminta Meta (META) Facebook untuk mengekang jumlah penipuan investasi kripto yang diiklankan di situs tersebut, atau berisiko diusir dari negara tersebut.

Dilansir dari CoinDesk, Sabtu (26/8/2023), iklan penipuan kripto ini telah berdampak pada lebih dari 200.000 orang, menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian. 

Menteri yang bertanggung jawab atas DES, Chaiwut Thanakmanusorn telah meminta pengadilan Thailand untuk menyiapkan perintah yang akan menutup Facebook pada akhir bulan jika platform tersebut tidak mematuhinya.

Selama tiga tahun, Facebook yang sekarang dikenal sebagai META secara bertahap melonggarkan pembatasannya pada iklan terkait cryptocurrency dan blockchain, CoinDesk telah melaporkan sebelumnya, memperluas kriteria dan menerima lisensi peraturan untuk menjalankan iklan semacam itu.

Pada Maret 2022, perusahaan tersebut digugat oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia karena diduga terlibat dalam tindakan yang salah, menyesatkan, atau menipu dengan menerbitkan iklan kripto penipuan yang ditautkan ke selebritas terkemuka Australia.

Thailand menjadi salah satu negara yang cukup ketat dalam mengatur kripto. Pada Juli 2023, Thailand mengumumkan larangan pertukaran kripto untuk menawarkan layanan pinjaman, demi meningkatkan perlindungan investor, sebagai strategi Thailand dalam mengatur kripto. 

Pengumuman ini disampaikan oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran Thailand pada 3 Juli 2023. Pengumuman itu memperjelas larangan tersebut juga berlaku untuk layanan penyimpanan yang menawarkan pengembalian kepada deposan dan pemberi pinjaman, sehingga langsung melarang pertukaran dari menawarkan layanan peminjaman dan taruhan.

Operator bursa harus memastikan pengguna mengetahui risikonya sebelum menyetujui untuk menggunakan layanan ini. Selain itu, penilaian kesesuaian investor akan menentukan seberapa banyak pengguna berhak berinvestasi di kripto.

Regulator Thailand tahun lalu melarang pembayaran kripto, tetapi membiarkan pintu terbuka bagi konsumen untuk berinvestasi kripto sebagai aset.

Sebelumnya, dua pendiri platform pencampuran kripto yang berbasis di Rusia, Tornado Cash telah didakwa oleh Kantor Kejaksaan AS (SDNY) untuk Distrik Selatan New York, menurut sebuah pernyataan pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Roman Storm dan Roman Semenov secara resmi didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melakukan pelanggaran sanksi, dan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, menurut dakwaan yang baru dibuka.

“Storm ditangkap di Washington pada Rabu tetapi Semenov masih buron,” kata SDNY, dikutip dari Yahoo Finance, Minggu (27/8/2023). 

Salah satu pendiri ketiga, Alexei Pertsev, yang tidak disebutkan dalam pengajuan, menghadapi dampak hukum di Amsterdam atas perannya dalam Tornado Cash.

Fungsi Platform Mixer CryptoMixer Crypto memungkinkan pelanggan menyembunyikan asal dana kripto mereka saat bertransaksi dengan imbalan biaya. Meskipun pencampuran ini dapat digunakan oleh pelaku yang baik, hal ini juga memungkinkan dana kripto yang berpotensi tercemar menjadi kurang dapat diidentifikasi.

Tornado Cash dibuat pada 2019 berdasarkan penelitian open source oleh tim di belakang Zcash, menurut situs webnya. Semenov, menekankan sifat platform yang terdesentralisasi.

“Meskipun secara terbuka mengklaim menawarkan layanan privasi yang secara teknis canggih, Storm dan Semenov sebenarnya tahu bahwa mereka membantu peretas dan penipu menyembunyikan hasil kejahatan mereka,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan.

Sanksi yang Diterima Tornado Cash

Pada Agustus 2022, OFAC memberikan sanksi kepada Tornado Cash atas perannya dalam memungkinkan pencucian kripto senilai lebih dari USD 7 miliar atau setara Rp 107,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.301 per dolar AS) melalui platformnya. Sejak saat itu, warga negara dan bisnis Amerika Serikat dilarang menggunakan layanannya.

Selain SDNY, dakwaan pada Rabu juga mencakup partisipasi dari Biro Investigasi Federal, Departemen Kehakiman, dan unit Investigasi Kriminal Internal Revenue Service.