Pembiayaan untuk Blockchain Dapat Sentuh Rp 1.232 Triliun pada 2032

Liputan6.com, Jakarta - Menurut laporan Allied Market Research, pelaku pasar keuangan blockchain kini menjajaki kolaborasi dan akuisisi sebagai strategi inti. Ini berpotensi memberikan pembiayaan untuk blockchain hingga USD 79 miliar atau setara Rp 1.232 triliun (asumsi kurs Rp 15.696 per dolar AS) pada 2032

Tantangan-tantangan yang dihadapi industri keuangan tradisional akibat pandemi COVID-19, ditambah dengan potensi biaya operasional yang lebih rendah, meningkatkan peluang adopsi ekosistem digital secara global.

“Teknologi Blockchain mempunyai potensi untuk merevolusi pasar keuangan blockchain dengan secara signifikan meningkatkan proses penyelesaian dan mempercepat transaksi pembayaran,” kata Allied Market Research dalam laporannya, dikutip dari Coinmarketcap, Sabtu (11/11/2023).

Keuntungan utama industri keuangan blockchain mencakup penggunaan daya komputasi yang signifikan, yang menjadikan blockchain ideal untuk memelihara buku besar terdistribusi yang terkait dengan transaksi keuangan. Faktor-faktor ini akan meningkatkan perkembangan pasar keuangan blockchain.

Pembayaran dan perdagangan lintas batas adalah dua sub-segmen keuangan blockchain terbesar dan terpopuler. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan dari individu, dunia usaha, pedagang, industri, dan kelompok pembangunan internasional.

Para ahli memperkirakan tren ini akan terus berlanjut karena pengguna terus mencari alternatif yang lebih murah untuk memindahkan tabungan mereka ke seluruh dunia. Amerika Utara mendominasi pasar keuangan blockchain pada 2022 dan diperkirakan akan terus memimpin adopsi keuangan blockchain.

“Karena infrastruktur dan fitur keuangannya yang mapan, Amerika Utara merupakan negara ideal untuk menerapkan teknologi blockchain di sektor perbankan. Semua ini merupakan faktor utama yang diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan pendapatan industri keuangan blockchain regional di tahun-tahun mendatang," ujar Allied Market Research.

Analis di Allied Market Research memproyeksikan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 60,5 persen.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Buenos Aires mengumumkan penerapan proyek kartu penduduk berbasis blockchain digital yang disebut Quarkid untuk warganya. Ini memungkinkan penggunanya untuk menggunakan kepemilikan penuh atas data mereka, hanya memberikan akses kepada pihak ketiga yang tepercaya dan berizin.

Quarkid akan menggunakan Zksync Era, protokol Ethereum L2 (Layer 2) zero-knowledge (ZK), sebagai basisnya, memungkinkan penggunaan bukti matematis semacam ini untuk tujuan privasi dan kerahasiaan. 

Quarkid diciptakan bersama oleh Extrimian, sebuah perusahaan layanan blockchain yang berfokus secara institusional di Argentina, yang bertujuan untuk memperluas layanan ini ke seluruh negeri.

Mengenai pentingnya langkah ini, CEO Extrimian Guillermo Villanueva menyatakan, ini merupakan langkah penting menuju masa depan layanan pemerintah yang lebih aman dan efisien di Amerika Latin.

"Quarkid menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan warganya sekaligus membawa praktik identitas digital dan standar keamanan ke Amerika Latin.” kata Villanueva, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (12/10/2023).

Tahap pertama peluncuran Quarkid akan dimulai pada Oktober, dengan pemerintah Buenos Aires mengizinkan warganya untuk mengklaim dokumen dasar, termasuk akta kelahiran dan pernikahan. 

Namun, pada akhir tahun ini, pada November, warga Buenos Aires akan dapat mengklaim dokumen seperti bukti pendapatan dan verifikasi akademis menggunakan dompet Quarkid mereka. Pada akhir tahun ini, pemerintah akan merancang peta jalan untuk memperluas layanannya kepada lebih dari 2,5 juta warga.

Sekretaris Inovasi Buenos Aires, Diego Fernandez, salah satu pendukung di balik gagasan identitas digital, menjelaskan dengan inovasi ini, kota ini akan menetapkan standar bagaimana negara-negara lain di kawasan ini harus menggunakan teknologi blockchain untuk kepentingan rakyat.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Inggris, Andrew Griffith menegaskan kembali komitmen pemerintah Inggris untuk menjadikan Inggris sebagai pusat kripto global. Ini ditandai dengan Pemerintah Inggris menerbitkan makalah konsultasinya mengenai kerangka peraturan masa depan untuk aset kripto pada Februari.

Saat ini Inggris tengah menunggu tanggapan HM Treasury terhadap konsultasi dan permintaan bukti mengenai rezim regulasi jasa keuangan di masa depan untuk aset kripto. 

“Saya sangat senang untuk mempresentasikan proposal akhir untuk regulasi aset kripto di Inggris atas nama dari pemerintah. Ambisi pemerintah untuk menjadikan Inggris sebagai pusat global bagi teknologi aset kripto tetap teguh,” kata Griffith, dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (8/11/2023). 

Griffith menambahkan, untuk mewujudkan ambisi ini harus menjadikan Inggris sebagai tempat di mana perusahaan-perusahaan aset kripto memiliki kejelasan yang diperlukan untuk berinvestasi dan berinovasi. 

Selain itu perlu adanya perlindungan pelanggan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi ini dengan percaya diri. Dengan kerangka peraturan masa depan yang kini mulai terbentuk dan Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar telah disahkan, Inggris adalah pilihan yang tepat untuk memulai dan meningkatkan bisnis aset kripto.

Pejabat tinggi pemerintah menyatakan Inggris adalah pusat keuangan terbesar secara global di luar AS. Mengingat industri teknologi di negara tersebut bernilai lebih dari USD 1 triliun atau setara Rp 15.852 triliun (asumsi kurs Rp 15.651 per dolar AS).

Pemerintah Inggris pertama kali mengumumkan rencana komprehensifnya untuk menjadi pusat kripto global pada April tahun lalu.