RUU Anti Pencucian Uang Senator AS, Elizabeth Warren Dapat Dukungan Baru

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pencucian Uang Aset Digital milik Senator AS, Elizabeth Warren mendapatkan dukungan baru dari senator AS lainnya. Pada 11 Desember 2023, Senator Elizabeth Warren mengumumkan 5 senator baru bergabung sebagai co-sponsor RUU tersebut, termasuk 3 anggota komite perbankan. 

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (13/12/2023), senator baru tersebut adalah Senator Raphael Warnock, Laphonza Butler, Chris Van Hollen, anggota Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat, dan Senator John Hickenlooper, dan Ben Ray Luján.

Mereka bergabung dengan co-sponsor RUU tersebut, seperti Senator Roger Marshall, Joe Manchin, Lindsey Graham , Gary Peters, Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Senat dan John Fetterman.

Senator Warren menekankan Departemen Keuangan memerlukan peraturan baru untuk menindak peran kripto dalam mendanai kelompok teroris, negara jahat, raja narkoba, geng ransomware, penipu dan aktivitas terlarang lainnya.

Senator Warren sangat vokal mengenai penolakannya terhadap aset digital, menyerukan tindakan keras terhadap mata uang kripto dan menyoroti peran mereka dalam mendanai program rudal Korea Utara secara ilegal. 

Dia juga baru-baru ini menyampaikan kekhawatiran bahwa cryptocurrency digunakan untuk mendanai serangan teroris Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. Dalam sidang senat pekan lalu, Senator Warren mempertanyakan CEO JP Morgan Jamie Dimon, yang mengatakan dia adalah pemerintah, dia akan menutupnya.

Warren memperkenalkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digital beberapa bulan lalu untuk mengatasi kekhawatiran mengenai dugaan penyalahgunaan mata uang digital dalam aktivitas terlarang.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, senator AS Elizabeth Warren telah mendapatkan banyak dukungan dari anggota parlemen utama dalam koalisi yang berkembang yang mendorong undang-undang untuk menindak pencucian uang dan pelanggaran sanksi dalam kripto.

Dilansir dari Yahoo Finance, Sabtu (7/10/2023), dukungan baru datang dari para petinggi Demokrat di Senat Tanah Air Komite Keamanan dan Kehakiman. 

Meskipun senator terkemuka Massachusetts ini mengumpulkan sponsor untuk versi terbaru Undang-Undang Anti-Pencucian Uang Aset Digitalnya,  jalan menuju pengesahan RUU tersebut masih belum jelas, karena Kongres yang terpecah akan memasuki tahun pemilu yang penuh perpecahan. 

Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat kemajuan dalam dua RUU kripto, tidak satupun dari keduanya yang cocok dengan RUU Warren. Pendukung kripto telah melakukan perlawanan terhadap undang-undang yang menurut Kamar Dagang Digital akan menghapus inovasi aset digital dari Amerika Serikat dengan mengorbankan keamanan pasar.

RUU yang luas, yang diperkenalkan pada Juli,  antara lain memperluas persyaratan anti pencucian uang dari Undang-Undang Kerahasiaan Bank ke penyedia dompet aset digital, penambang kripto, validator, dan peserta jaringan lainnya. 

Salah satu sponsor awal gerakan ini adalah Senator Joe Manchin, yang sering mengambil posisi tengah di antara partai-partai dalam isu-isu legislatif yang penting, dan dua anggota Partai Republik juga mendukungnya sejak awal Roger Marshall dan Lindsey Graham.

Upaya Warren juga mendapat dukungan dari kelompok yang lebih sering memicu kemarahannya: para bankir Wall Street. Para pelobi industri tersebut, termasuk Bank Policy Institute, telah memberikan dukungannya.

Meskipun RUU tersebut mungkin tidak akan berlaku efektif pada tahun ini, beberapa kekhawatiran Warren mengenai pencucian uang telah dibahas dalam undang-undang lain yaitu amandemen terhadap Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun 2024.

Sebelumnya diberitakan, senator Amerika Serikat (AS), Elizabeth Warren memperluas penyelidikannya tentang penggunaan energi penambang Bitcoin dan jejak lingkungan mereka. Warren mengirim surat ke enam penambang lagi pada Kamis waktu setempat. 

Warren menulis kepada Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings, Stronghold Digital Mining, Bitdeer, Bitfury Group, dan Bit Digital mempertanyakan soal penggunaan energi yang sangat tinggi dari mereka.

Desember lalu, senator Massachusetts, Amerika Serikat, yang menjadikan masalah lingkungan sebagai fokus kantornya, mengirim surat kepada penambang Bitcoin Greenidge, mengungkapkan keprihatinannya tentang penggunaan energi yang tinggi.

Dalam surat terbaru ini, Warren dan rekan-rekannya meminta setiap penambang untuk merinci konsumsi listrik, rencana penskalaan, perjanjian dengan perusahaan listrik dan dampak pada biaya energi bagi konsumen dan usaha kecil. Para penambang itu harus merinci semuanya hingga 10 Februari mendatang.

"Penggunaan energi yang sangat tinggi dan emisi karbon yang terkait dengan penambangan Bitcoin dapat merusak kerja keras kami untuk mengatasi krisis iklim, belum lagi dampak berbahaya penambangan kripto terhadap lingkungan lokal dan harga listrik,” kata Warren dalam surat itu, seperti dikutip dari CoinDesk, Minggu (30/1/2022).

Korespondensi menambah daftar pertanyaan oleh anggota parlemen secara global tentang konsumsi energi mekanisme proof-of-work (PoW) yang mengharuskan penambang kripto untuk memvalidasi transaksi.

Baru-baru ini, AS mengadakan sidang kongres untuk membahas konsumsi energi yang terkait dengan PoW. Sementara itu, regulator pasar Uni Eropa menyerukan larangan sistem validasi, dengan alasan intensitas energinya.

Sebelumnya, Gedung Putih sedang menyiapkan perintah eksekutif untuk rilis pada awal bulan depan yang akan menguraikan strategi pemerintah yang komprehensif tentang cryptocurrency dan meminta agen Federal untuk menentukan risiko dan peluang mereka.

Perintah dari pemerintah Amerika Serikat semacam itu kemungkinan akan memiliki implikasi signifikan terhadap bagaimana cryptocurrency ditawarkan dan diperdagangkan, hingga digunakan untuk membeli barang dan jasa, atau disimpan. 

Secara lebih luas, rekomendasi dan kesimpulan yang dikembangkan sebagai bagian dari proses ini dapat berdampak signifikan pada nilai aset ini termasuk cryptocurrency, NFT, dan pada kualitas kecepatan penyebaran blockchain teknologi untuk aplikasi lain.

Dilansir dari CoinDesk, Selasa (25/1/2022), arahan tersebut akan menempatkan Gedung Putih dalam peran sentral mengawasi upaya untuk menetapkan kebijakan dan mengatur aset digital.

Lembaga federal telah mempelajari atau memberikan panduan peraturan seputar sektor aset digital selama bertahun-tahun.

Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang (OCC), SEC dan CFTC telah mengeluarkan surat panduan, pernyataan informal, dan upaya pembuatan peraturan publik untuk mengarahkan bagaimana berbagai aspek industri kripto harus mematuhi hukum federal. Namun upaya tersebut belum terkoordinasi dalam satu dokumen atau satu instansi.

Pejabat senior administrasi Joe Biden telah bertemu beberapa kali untuk membahas arahan, yang akan disampaikan kepada presiden dalam beberapa minggu ke depan.