Brazil Terbitkan Undang-Undang Pajak Kripto Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Brazil, Luis Inácio Lula da Silva telah menandatangani undang-undang yang memperkenalkan pajak atas aset kripto yang disimpan di luar negeri oleh warga negara Brazil.

Melansir Cointelegraph, Sabtu (16/12/2023), Lula menandatangani undang-undang tersebut pada 12 Desember, yang kemudian diterbitkan keesokan harinya di Diário Oficial da União, atau Buku Harian Resmi Persatuan.  Undang-undang ini akan mulai berlaku mulai 1 Januari 2024.

Pajak baru tidak hanya berlaku untuk kripto tetapi juga untuk keuntungan dan dividen yang diperoleh pembayar pajak Brazil dari dana investasi, platform, real estate, atau perwalian di luar negeri.  Pemerintah Brazil bermaksud mengumpulkan pajak baru sekitar 20 miliar real (USD 4 miliar) pada 2024.

Mereka yang mulai membayar pajak pada tahun 2023 ditawari keuntungan awal, mereka akan membayar retribusi sebesar 8% atas semua pendapatan yang diperoleh hingga 2023 secara mencicil, dengan cicilan pertama dimulai pada Desember.  Mulai 2024, tarif pajak akan ditetapkan sebesar 15%.  Pendapatan luar negeri hingga 6.000 reais Brasil (USD 1.200) akan dibebaskan dari pajak.

João Carlos Almada selaku pengontrol di penerbit stablecoin Brasil, Transfero menjelaskan bahwa perpajakan atas pendapatan aset digital bukanlah hal baru di negara tersebut.  Namun, dia mengatakan ada beberapa aspek hukum yang perlu diklarifikasi. 

"Beberapa poin dalam teks perlu diperbaiki, misalnya, kompensasi kerugian pada periode tersebut, sesuatu yang mirip dengan peraturan perpajakan untuk aset saham. Saya percaya bahwa dengan berkembangnya peraturan di negara ini, kita akan melakukan diskusi baru mengenai topik ini, dengan tujuan  untuk memberikan transparansi yang lebih besar kepada pasar, sehingga menghasilkan lebih banyak kredibilitas,” kata dia. 

Brazil bukan satu-satunya negara yang mengincar kepemilikan kripto di luar negeri milik warganya.  Pada November, Badan Administrasi Pajak Spanyol juga mengingatkan warganya tentang kewajiban mereka untuk menyatakan kripto disimpan di luar negeri.  Namun, permintaan tersebut hanya berlaku bagi individu yang memiliki neraca aset digital yang melebihi setara dengan 50.000 euro (sekitar USD 55.000).

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Binance, yang pernah menjadi kekuatan dominan di ruang pertukaran kripto, telah mengalami penurunan pangsa pasar secara signifikan selama setahun terakhir.

Keterlibatan perusahaan dalam berbagai penyelidikan peraturan, ditambah dengan kepergian CEO dan pendirinya, Changpeng Zhao (CZ), telah mengakibatkan penurunan dominasi pasar secara signifikan.

Menurut CCData, pangsa pasar Binance turun menjadi 30,1% pada Desember, penurunan yang signifikan dari 55% yang dimilikinya pada awal tahun. 

Volume spot bulanan di bursa juga turun dari USD 474 miliar atau setara Rp 7.280 triliun (asumsi kurs Rp 15.360 per dolar AS) menjadi USD 114 miliar atau setara Rp 1.751 triliun antara Januari dan September, turun lebih dari 70%.

Partisipasi Binance dalam berbagai investigasi regulasi menghasilkan serangkaian penyelesaian, termasuk perjanjian senilai USD 4,3 miliar atau setara Rp 66 triliun dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) pada November.

Kesepakatan serupa telah dicapai dengan Departemen Kehakiman dan Keuangan Amerika Serikat. Tantangan peraturan juga menyebabkan beberapa eksekutif tingkat tinggi meninggalkan organisasi, sehingga menambah tahun penuh gejolak perusahaan.

Meskipun kehilangan pangsa pasar, volume perdagangan bulanan Binance mulai pulih sejak September. Lintasan pertukaran pada akhir tahun ini dipengaruhi oleh perjanjian penyelesaian dan pergantian kepemimpinan. Meskipun pangsa pasar perdagangan spotnya jauh lebih rendah, Binance tetap menjadi bursa kripto terbesar.

Menurut CCData, OKX meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 8% pada Desember dari sekitar 4% pada awal tahun, mengamankan posisi kedua di belakang Binance. Ketika perdagangan spot dan berjangka digabungkan, pangsa pasar OKX naik menjadi 21%, sementara Binance turun menjadi 42%.

Sebelumnya diberitakan, Binance telah menarik permohonannya untuk lisensi manajemen aset di Abu Dhabi. Aplikasi tersebut akan memungkinkan unit Manajemen Investasi BV Binance untuk mengoperasikan dana investasi di Uni Emirat Arab (UEA).

Pernyataan akun resmi Binance Labs X mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan pertukaran Binance. Dengan izin tersebut, kami bertujuan untuk mengelola dana yang diperoleh dari LP. 

"Namun, kami memutuskan untuk fokus pada inkubasi para pendiri dan startup tahap awal. Oleh karena itu, tingkat pemanfaatan dana tersebut rendah. Jadi, kami memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut ke piringan hitam dan membatalkan lisensi karena kami tidak membutuhkannya,” kata Binance Labs X, dikutip dari Coinmarketcap, Rabu (13/12/2023).

Meskipun menarik tawarannya untuk mendapatkan lisensi, UEA terus menjadi wilayah penting bagi Binance. Perusahaan ini memiliki persetujuan peraturan aktif di Dubai dan Abu Dhabi, tempat tinggal pendiri keluarga tersebut, Changpeng Zhao.

Namun, seorang juru bicara mengatakan perusahaan tersebut memutuskan izin Abu Dhabi perlu direvisi untuk memenuhi perubahan kebutuhan internasional Binance.

CEO yang baru diangkat Richard Teng mengonfirmasi bahwa kantor pusat regional Binance berada di Dubai. Dia menambahkan rincian tentang basis global perusahaan akan dibagikan nanti.

Sejak 2022, Binance telah mencabut permohonan lisensi di Jerman, Siprus, dan Belanda. Regulator di Belgia, Inggris, Australia, dan Filipina telah memaksa Binance untuk menghentikan operasinya atau memblokir akses ke pengguna baru.

Baru-baru ini, Teng menegaskan kembali komitmen Binance untuk berkolaborasi dengan otoritas di seluruh dunia untuk menyediakan produk dan layanan aset digital yang sesuai.

Sebelumnya diberitakan, stablecoin telah mendapatkan daya tarik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena potensinya dalam mengurangi volatilitas yang sering dikaitkan dengan mata uang kripto seperti Bitcoin.

Dilansir dari Coinmarketcap, Kamis (7/12/2023), ada kekhawatiran mengenai stabilitas dan keamanan Stablecoin telah mendorong badan pengawas di seluruh dunia untuk mempertimbangkan kembali pendirian mereka mengenai penerbitan dan pengelolaannya. 

Proposal baru Bank Sentral Inggris (BoE) mencerminkan sentimen hati-hati yang diungkapkan oleh Federal Reserve awal tahun ini ketika memperingatkan terhadap model bisnis stablecoin tertentu. 

Model yang dimaksud melibatkan stablecoin yang didukung oleh sekumpulan aset, termasuk mata uang tradisional dan sekuritas. Sedangkan pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang digital. Hal ini juga menimbulkan kompleksitas dan potensi risiko yang dianggap mengkhawatirkan oleh regulator.

Inti masalahnya terletak pada sifat stablecoin yang didukung aset ini, di mana penerbitnya memiliki cadangan aset untuk menjamin nilai stablecoin tersebut.

Proposal Bank Sentral Inggris berupaya untuk memperketat pengawasan peraturan terhadap penerbit stablecoin dengan mewajibkan persyaratan cadangan dan praktik manajemen risiko yang lebih ketat. 

Peraturan yang diusulkan akan menuntut peningkatan transparansi dari penerbit stablecoin mengenai komposisi cadangan aset mereka. BoE berpatokan terhadap mata uang tradisional tetap aman. 

Selain itu, BoE bertujuan untuk menerapkan stress test dan audit rutin untuk menilai ketahanan penerbit stablecoin terhadap fluktuasi pasar. Sementara beberapa pihak berpendapat peraturan yang diusulkan ini merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan.