Argentina Gandeng El Salvador Bangun Regulasi Aset Digital Termasuk Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Argentina di bawah Presiden Javier Milei berkomitmen untuk memperjelas aturan terkait penggunaan dan peredaran mata uang kripto. Sebagai langkah strategis, Komisi Sekuritas Nasional Argentina (CNV) menjalin kemitraan dengan Komisi Nasional Aset Digital El Salvador (CNAD).

Kerja sama ini antara kedua otoritas keuangan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan pengawasan terhadap penyedia layanan aset virtual.

Dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (13/12/2024), kerja sama ini dirancang untuk memperkuat integritas dan efisiensi lembaga yang mengawasi aset digital. Tujuannya adalah menciptakan regulasi yang efektif serta mencegah praktik penipuan dan aktivitas ilegal lainnya.

Presiden CNV, Roberto Silva, menyoroti pentingnya kemitraan ini dengan mengapresiasi pengalaman El Salvador di bidang aset digital.

"El Salvador telah menjadi pelopor, tidak hanya dalam adopsi bitcoin tetapi juga dalam regulasi aset digital dan layanan terkait. Kami ingin belajar dari pengalaman mereka untuk memperkuat pengawasan di Argentina." kata dia. 

Kerja sama ini merupakan hasil dari pertemuan antara pejabat kedua negara pada Maret dan Mei lalu. El Salvador dikenal memiliki regulasi kripto yang komprehensif, termasuk menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan mengatur berbagai aktivitas seperti tokenisasi aset.

Di Argentina, CNV baru-baru ini meluncurkan registrasi resmi bagi penyedia layanan aset digital. Sejak diperkenalkan pada 2022, program ini mulai berjalan pada Juni 2023, dengan 35 perusahaan terdaftar, termasuk empat bursa internasional.

Presiden Milei juga mendorong integrasi aset digital ke dalam pasar keuangan tradisional. Salah satu langkah terbarunya adalah izin CNV untuk perdagangan dana kripto yang diperdagangkan di bursa (ETF) di pasar saham Argentina.

Langkah ini mencerminkan visi Argentina untuk menjadikan aset digital sebagai bagian penting dari ekosistem keuangan nasional.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah El Salvador, negara pertama di dunia yang mendeklarasikan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah untuk membatasi paparan pemerintah terhadap mata uang kripto.

Direktur komunikasi IMF, Julie Kozack mengatakan pihaknya rekomendasikan agar El Salvador mempersempit cakupan hukum bitcoin, memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan ekosistem bitcoin, serta membatasi paparan sektor publik terhadap bitcoin.

"Menangani risiko yang timbul dari bitcoin merupakan elemen kunci dari diskusi ini. Ini menggarisbawahi penolakan berkelanjutan organisasi multilateral tersebut terhadap risiko keuangan yang terkait dengan bitcoin,” kata Kozack dilansir dari Yahoo Finance, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, IMF telah mengkritik program bitcoin El Salvador, khususnya kurangnya transparansi dan potensinya untuk membahayakan stabilitas keuangan dan ekonomi negara tersebut, yang diproyeksikan dapat mengalami pertumbuhan 3 persen tahun ini. 

Negara Amerika Tengah tersebut secara konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 2,5 persen, menurut Bank Dunia.

El Salvador saat ini mencari pinjaman lain dari IMF, dan hingga awal Oktober, berutang kepada organisasi multilateral tersebut sebesar 107,7 juta dalam bentuk hak penarikan khusus. Dengan mengambil pinjaman baru, Kozack mengatakan Salvador berharap dapat menstabilkan gambaran ekonomi makronya dan bersedia menjalani reformasi ekonomi. 

Organisasi tersebut mengatakan negosiasi sedang berlangsung untuk meningkatkan cadangan likuiditas bank, meningkatkan keuangan publik, memastikan transparansi dan tata kelola yang baik, serta mengurangi risiko dari bitcoin.