PPN untuk Aset Kripto Ikuti Aturan Lama

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN 12% resmi berlaku pada Rabu, 1 Januari 2025. PMK Nomor 131 Tahun 2024 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada Selasa (31/12/2024).

Aturan tersebut mengatur tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Lantas apakah transaksi aset kripto yang sudah dikenakan pajak sejak 2022 akan mengalami kenaikan PPN menjadi 12 persen? 

Asisten Menteri Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal menjelaskan kategori soal Penerapan PPN Dengan Besaran Tertentu pada PMK Tersendiri.

Dalam hal ini aset kripto termasuk dalam kategori ini karena memiliki PMK tersendiri yaitu PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Yon menuturkan untuk kategori barang yang memiliki PMK sendiri, maka mengikuti aturan yang ada pada PMK yang lama.

"Kalau sudah ikut ketentuan yang lama, maka ikut ketentuan yang lama. Ini juga berlaku untuk kripto dan lain-lain, itu ikut ketentuan yang lama,” kata Yon dalam acara Media Briefing tentang PMK 131 Tahun 2024, Kamis (2/1/2024).

Yon menambahkan, pengenaan PPN adalah bagi barang-barang yang saat ini menggunakan besaran tertentu atau menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain yang sudah ada seperti pemberian cuma-cuma, barang pertanian, kripto, barang bekas ikut aturannya sendiri. 

"Itu sudah ada aturan PMK-nya, itu mereka ikut aturannya sendiri, tidak masuk kategori PMK 131 Tahun 2024," ujar dia.

Dalam PMK 131 Tahun 2024 ada skema penghitungan untuk barang dan jasa tidak mewah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain 11 per 12 (11/12) dari harga jual.

Dengan perhitungan DPP 11/12 itu, besaran PPN terutang yang ditanggung oleh masyarakat atas barang dan jasa tidak mewah hasil perhitungannya akan sama dengan PPN 11 persen. Sehingga tidak ada perubahan atau kenaikan menjadi 12 persen.

Terkait pajak kripto diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.03/2022 yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2022.

PMK ini mengatur tentang pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto mengatur besaran pajak untuk setiap transaksi aset kripto. Pembeli atau penerima aset kripto mengenakan PPN dengan dua syarat.

Jika transaksi dilakukan di exchanger terdaftar Bappebti, pembayaran pajaknya adalah 0,11 persen dari nilai transaksi. Jika transaksi kemudian dilakukan di exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti, maka pembayaran pajaknya adalah 0,22 persen.

Sedangkan penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan PPh pajak dengan dua syarat. Jika perdagangan dilakukan pada exchanger terdaftar Bappebti, tarif pajak adalah 0,1 persen dari nilai perdagangan. Namun jika penjualan dilakukan [ada exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti, PPh 0,2 persen dari nilai perdagangan.

Selain transaksi jual beli, ada juga pajak PPN dan PPh untuk penambang dan jasa penambangan kripto (mining pool). Adapun tarif PPN adalah 1,1 persen dari nilai konversi aset kripto dan layanan penambangan yang transaksi asetnya telah dikonfirmasi. 

Sedangkan tarif PPh akhir untuk pendapatan penambangan mata uang kripto adalah 0,1 persen dari pendapatan penambang mata uang kripto tidak termasuk PPN.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Kebijakan tersebut merupakan amanah  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Supaya jelas, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyakat berada, masyarakat mampu," tegas Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa saat ini dunia masih dihadapkan dengan tantangan global yang penuh ketidakpastian dan ketegangan yang memberikan tekanan kepada perekonomian dunia.

Meski hal tersebut berimbas langsung kepada harga-harga komoditas dan memengaruhi penerimaan negara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan negara secara prudence, dengan bijak, dan dengan hati-hati serta mampu mengendalikan defisit tetap berada dalam koridor.

Lebih lanjut, Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen Pemerintah untuk selalu berpihak kepada rakyat banyak, melihat kepada kepentingan nasional, serta berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

"Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN, yaitu tarif nol persen. Antara lain, kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telor, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” ungkap Prabowo Subianto.

Seiring dengan pemberlakuan kebijakan PPN tersebut, Pemerintah juga telah menyiapkan 15 (lima belas) paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan nilai mencapai Rp38,6 triliun.

Pemberian insentif tersebut menyasar kepada rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, dan bagi dunia usaha terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan Industri Padat Karya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 dimana pengenaan PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor.

Khusus untuk barang-barang tertentu yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM selain kendaran bermotor, PPN 12% akan dikenakan bagi kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual Rp 30 miliar atau lebih.

 Kemudian, kelompok balon udara dan pesawat udara tanpa tenaga penggerak dan peluru senjata api, kecuali untuk keperluan negara. Selanjutnya kelompok pesawat udara selain yang dikenai tarif PPnBM 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga seperti helikopter, serta kelompok senjata api seperti senjata artileri, revolver, dan pistol, kecuali untuk keperluan negara.

Dan yang terakhir yakni kelompok kapal pesiar mewah yang penggunaannya bukan untuk keperluan negara atau angkutan umum seperti kapal pesiar, kapal ekskursi, dan yacht.

“Dengan ini, saya kira sudah sangat jelas bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.