Menilik Regulasi Kripto Secara Global pada 2025, Lebih Ramah Mana AS atau Asia?

Liputan6.com, Jakarta - Pada 2025, industri kripto di seluruh dunia mengalami transformasi besar-besaran dalam hal regulasi dan kebijakan hukum. Salah satu perubahan yang paling signifikan terjadi di Amerika Serikat, di mana aturan kripto yang lebih ramah bisnis mulai menggantikan regulasi ketat yang lebih bersifat penegakan hukum.

Sementara itu, di Eropa, pasar kripto menghadapi tantangan besar akibat regulasi yang semakin ketat, yang menyebabkan beberapa perusahaan beralih ke wilayah yang lebih ramah terhadap inovasi blockchain.

Di Amerika Serikat, pada 2025, pergantian kepemimpinan di Securities and Exchange Commission (SEC) menjadi sorotan utama. Paul Atkins, pimpinan bersama Token Alliance, telah dinominasikan untuk menggantikan Gary Gensler yang sebelumnya memimpin SEC.

Gensler, yang dikenal dengan pendekatan penegakan hukum yang ketat, menerima kritik tajam dari banyak pihak karena tidak mengedepankan klarifikasi regulasi yang lebih jelas dan lebih mendukung industri. Sebaliknya, dengan pencalonan Atkins, banyak yang berharap akan ada perubahan signifikan dalam cara industri kripto diatur.

Atkins dan pendukungnya berencana untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan mendukung pertumbuhan kripto, dengan memberikan lebih banyak kejelasan tentang bagaimana perusahaan kripto dapat beroperasi di Amerika Serikat.

Meskipun regulasi yang lebih lengkap masih belum terlihat, ada harapan ada keseimbangan yang lebih baik antara pengawasan yang wajar dan pemberian ruang bagi industri untuk berkembang tanpa beban yang berlebihan.

Dikutip dari Cointelegraph.com, Joshua Chu dari Hong Kong Web3 Association mengungkapkan meskipun pemerintahan Biden telah berusaha menyiapkan kerangka hukum untuk kripto, proses legislatif yang terus berkembang akan memberikan pengaruh besar pada kebijakan selanjutnya.

Kedua partai politik di AS, Republik dan Demokrat, sepakat bahwa reformasi legislatif diperlukan untuk memberikan kejelasan tentang peraturan kripto.

Sementara itu di Eropa, situasi berbalik dengan peraturan yang semakin ketat. Uni Eropa telah menerapkan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA), yang bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan menyeluruh untuk pasar kripto.

Meskipun MiCA dipuji karena ambisinya, beberapa pihak menganggap regulasi ini terlalu membebani bisnis kripto, yang mengarah pada perdebatan tentang keseimbangan antara pengawasan yang memadai dan terlalu banyak regulasi. Regulasi yang ketat ini memaksa beberapa perusahaan kripto untuk meninggalkan Eropa demi mencari wilayah yang lebih ramah terhadap inovasi digital.

Hal ini menambah tantangan bagi Eropa untuk menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan kripto yang ingin beroperasi di bawah regulasi yang lebih ringan. Catherine Smirnova dan Yuriy Brisov dari Digital & Analogue Partners menyebutkan di Eropa, ketidakpastian mengenai pengaturan kripto telah menyebabkan banyak perusahaan mencari pasar yang lebih fleksibel, meskipun MiCA bertujuan untuk menciptakan standar yang konsisten di seluruh Uni Eropa.

Sementara itu, Asia terus mengintegrasikan kripto ke dalam sistem hukumnya dengan cara yang lebih fleksibel dan pragmatis. Beberapa negara Asia, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Hong Kong, telah mengadopsi kebijakan yang lebih mendukung kripto, sementara negara-negara lain berfokus pada menetapkan preseden hukum penting melalui kasus-kasus pengadilan yang dapat memberikan panduan bagi perusahaan kripto.

Joshua Chu dari Hong Kong Web3 Association mencatat di Hong Kong, otoritas mengedepankan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan mendorong pertumbuhan sektor Web3 dan blockchain. Pendekatan seperti ini semakin menarik perhatian para investor dan perusahaan yang ingin beroperasi di wilayah Asia.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, regulator valuta asing Tiongkok mengumumkan aturan baru yang bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas mata uang kripto. Aturan ini mengharuskan bank untuk memantau dan melaporkan perdagangan berisiko, termasuk yang melibatkan aset digital seperti Bitcoin.

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (3/1/2025), Administrasi Negara Valuta Asing (SAFE) menyatakan bank harus mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi berdasarkan faktor-faktor seperti identitas individu atau lembaga yang terlibat, sumber dana mereka, dan frekuensi perdagangan.

Tujuannya adalah untuk mengekang aktivitas keuangan ilegal seperti perbankan bawah tanah, perjudian lintas batas, dan transaksi kripto ilegal lainnya.

Sebagai bagian dari langkah-langkah ini, lembaga keuangan diharapkan untuk menerapkan prosedur pengendalian risiko dan membatasi layanan kepada entitas yang dianggap berisiko tinggi. Langkah regulasi ini dilakukan saat Tiongkok terus menindak mata uang kripto, yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keuangan.

Menurut Liu Zhengyao, seorang pengacara yang berbasis di Shanghai, aturan baru tersebut akan memberikan kerangka hukum untuk menghukum perdagangan mata uang kripto.

Ia menjelaskan penggunaan yuan untuk membeli aset kripto sebelum mengonversinya ke mata uang asing sekarang akan diklasifikasikan sebagai aktivitas keuangan lintas batas, sehingga semakin sulit untuk menghindari aturan valas negara tersebut.

Sikap Tegas

Pemerintah Tiongkok telah lama mempertahankan sikap tegas terhadap aset digital. Sejak 2017, Tiongkok telah melarang penawaran koin perdana (ICO), menutup bursa mata uang kripto, dan melarang lembaga keuangan terlibat dalam aktivitas kripto.

Tindakan pemerintah meningkat pada 2021 ketika penambangan Bitcoin dilarang, dan semua bisnis terkait kripto dinyatakan ilegal. Meskipun ada pembatasan ini, Tiongkok tetap menjadi pemegang Bitcoin terbesar kedua secara global, memiliki sekitar 194.000 BTC, senilai sekitar USD 18 miliar.

Aset-aset ini disita melalui tindakan penegakan hukum terkait dengan aktivitas terlarang, karena Tiongkok belum secara resmi membeli Bitcoin.

Sebelumnya, Argentina melampaui negara-negara Amerika Latin lainnya dalam hal instruksi dan pemberian edukasi terkait kripto dan blockchain.

Melansir News.bitcoin.com, Senin (26/8/2024) ETH Kipu Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada dukungan dan pengembangan ekosistem Ethereum di Amerika Latin, telah bermitra dengan Kementerian Pendidikan Kota Buenos Aires di Argentina untuk memasukkan Ethereum dan blockchain sebagai bagian dari kurikulum sekolah menengah atas.

ETH Kipu Foundation mengungkapkan pengembangan ini merupakan lompatan besar ke depan dalam mempersiapkan generasi berikutnya untuk ekonomi teknologi.

Dikatakan juga, sebagai bagian dari kemitraan ini, para siswa di Buenos Aires akan mendapat program magang profesional dalam proyek-proyek blockchain mulai 27 Agustus 2024.

Selain itu, kerja sama ini mencakup pengembangan kursus Solidity daring, bahasa yang digunakan untuk menulis aplikasi Ethereum, untuk melatih 500 siswa berusia 18 tahun ke atas.

Hal ini bertujuan untuk memberdayakan warga negara Argentina memasuki komunitas pengembang Ethereum dan mulai membuat kode aplikasi dengan kasus penggunaan yang terkait dengan bisnis sebagai bagian dari ekonomi lokal.

Lebih jauh, untuk memastikan keberhasilan inisiatif tersebut, yayasan juga telah berfokus pada pelatihan 30 guru tentang Ethereum dengan program "pelatihan hibrida". 

Namun, belum ada informasi lebih lanjut tentang kemungkinan perluasan insiatif tersebut ke kota atau provinsi lain di Argentina.

Salah satu pendiri ETH Kipu Foundation, Paula D mengungkapkan pihaknya optimistis tentang dampak program edukasi Ethereum, dengan menyatakan program ini dapat membuka jalur karier baru bagi anak muda di Argentina karena relevansi keterampilan yang akan diajarkan kepada mereka. 

"Inisiatif ini akan membuka peluang karier baru bagi kaum muda dan menempatkan Argentina di garis depan gerakan blockchain global," terangnya.

Diketahui, Buenos Aires telah menjadi daerah kantong yang ramah terhadap kripto di negara tersebut, setelah melaporkan bahwa mereka akan menjalankan node Ethereum pada 2023.