Hari Pertama Jadi Presiden AS, Donald Trump Bentuk Gugus Tugas Kripto

Liputan6.com, Jakarta Amerika Serikat melalui Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengatakan pada Selasa, 21 Januari 2025, telah membentuk gugus tugas mata uang kripto untuk mengembangkan kerangka regulasi bagi aset digital.

Menurut Ketua SEC baru, Mark Uyeda, gugus tugas baru ini dimaksudkan untuk membantu SEC menjauh dari ketergantungan sebelumnya pada tindakan penegakan hukum yang telah banyak dikritik oleh perusahaan kripto dan pelaku pasar Udeya ditunjuk untuk mengepalai lembaga tersebut setelah mantan Ketua Gary Gensler mengundurkan diri.

Fokus baru tersebut kemungkinan akan mencakup upaya untuk lebih jelas menarik garis regulasi yang jelas, menyediakan jalur pendaftaran yang realistis, menyusun kerangka pengungkapan yang masuk akal, dan menggunakan sumber daya penegakan hukum dengan bijaksana.

“Koordinasi dengan lembaga federal lainnya termasuk Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), regulator negara bagian, dan mitra internasional juga akan menjadi prioritas utama bagi gugus tugas tersebut,” kata SEC, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (22/1/2025). 

Inisiatif tersebut akan dipimpin oleh Komisaris SEC Hester Peirce. Peirce, meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan hal itu, telah mendapat julukan "Ibu Kripto" dari industri atas dukungannya terhadap kripto dan penentangannya yang tajam terhadap pendekatan penegakan hukum yang dilakukan lembaga tersebut di bawah mantan Ketua Gensler.

Libatkan Berabgai Pihak

Selain itu, satgas akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk investor, akademisi, dan pemimpin industri dalam upaya untuk menumbuhkan lingkungan yang menyeimbangkan perlindungan investor, integritas pasar, dan inovasi, kata Peirce dalam pengumuman tersebut.

Sejak diangkat sebagai komisaris SEC oleh Presiden Donald Trump pada awal tahun 2018, Peirce secara rutin telah menyatakan keyakinannya kejelasan regulasi yang lebih besar diperlukan agar industri kripto dapat berkembang pesat di AS. Peirce juga menerbitkan sejumlah pendapat berbeda tentang berbagai keputusan SEC terkait kripto.

SEC masih memiliki sejumlah kasus terbuka terhadap berbagai perusahaan dan proyek kripto, seperti Coinbase (COIN) dan Ripple; (XRP) namun, sebuah laporan dari minggu lalu mengindikasikan kasus-kasus ini akan ditinjau ulang di bawah pemerintahan baru. 

Trump membuat sejumlah janji kepada industri kripto, seperti menawarkan kejelasan regulasi yang lebih baik dan membangun cadangan strategis bitcoin, selama kampanyenya untuk menjadi presiden.

Donald Trump resmi menjalani hari pertamanya sebagai Presiden AS. Langkah politik terkait kripto menjadi pusat perhatian di hari-hari pertama Trump menjabat sebagai Presiden AS. 

Sikap pro-kripto pemerintahan Trump memicu banjir pengajuan produk investasi dan token digital baru, menurut pengajuan dan dokumen regulasi Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Dalam beberapa jam setelah menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang ditujukan untuk mengurangi regulasi kripto dan mengakhiri apa yang disebut pemerintahannya sebagai "Operasi Choke Point 2.0," yang telah membatasi akses perusahaan kripto ke layanan perbankan.

Serbuan aktivitas yang mencakup perubahan kebijakan presiden, usaha kripto pribadi, dan produk investasi Wall Street menyoroti penggabungan kekuatan politik dan aset digital yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat membentuk kembali industri.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan karena merek presiden yang sedang menjabat secara langsung terkait dengan pasar kripto yang tidak stabil.

Pergeseran kebijakan tersebut bertepatan dengan peluncuran token kripto bertema Trump, dengan koin $TRUMP dan $MELANIA mengalami perubahan harga yang dramatis. 

Koin $TRUMP mencapai kapitalisasi pasar hampir USD 15 miliar tak lama setelah peluncuran, sementara token $MELANIA melampaui USD 2 miliar, menurut data perdagangan dari CoinMarketCap.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.