Kemensos Sampaikan Capaian Indonesia dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Selama 2021

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Harry Hikmat melaporkan capaian pemerintah dalam memberikan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Capaian dan praktik baik yang dilakukan Indonesia pada 2021 yaitu terbentuknya mekanisme pengaduan terhadap implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Mekanisme pengaduan dapat dilakukan melalui Komisi Nasional Disabilitas (KND) dengan 7 Komisioner yang telah dilantik oleh Presiden pada 1 Desember 2021 di Istana Negara.

Di bidang inklusi keuangan, pada 2021 terjadi peningkatan 3 persen kepesertaan penyandang disabilitas dalam hal kepemilikan buku tabungan.

“Di bidang kesehatan, kemajuan ditandai dengan data capaian vaksinasi bagi disabilitas per September 2021 yang mencapai 207.696 orang di seluruh Indonesia,” kata Harry mengutip keterangan pers Kemensos RI Jumat (8/4/2022).

Sedangkan di bidang pelindungan sosial yang inklusif dan adaptif, kemajuan ditandai dengan berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) disabilitas. Selain itu, bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) juga berjalan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas sepanjang 2021.

Ada peningkatan persentase penyandang disabilitas penerima PKH dari 16,35 persen menjadi 17,85 persen (meningkat 1,5 persen). Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga meningkat dari 22,73 persen menjadi 27,23 persen.

Kementerian Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial (Rehsos) selama 2021 juga telah menyalurkan 6.581 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia senilai Rp 60.468.110.000,-.

Harry menambahkan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial bekerja sama dengan penyelenggara vaksinasi di daerah memberikan vaksin kepada 1.615 penerima manfaat.

Para penerima manfaat merupakan penyandang disabilitas yang berada di Sentra Phalamarta Sukabumi, Sentra Wyata Guna Bandung dan Sentra Margolaras Pati.

Sementara itu, data Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2021 menunjukkan capaian sasaran penyandang disabilitas sebesar 78,5 persen dari aksi HAM yang telah dilakukan.

Beberapa aspek yang telah dicapai yaitu optimalisasi regulasi, aksesibilitas pada fasilitas publik di antaranya pendidikan, tempat ibadah, transportasi, kesehatan, sistem peradilan serta membuat dan melaksanakan peta jalan kesehatan inklusif.

Kemudian terkait layanan bantuan hukum, capaian yang dilaporkan adalah terkait:

-Pemenuhan kuota penyandang disabilitas pada sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.

-Pemberian bantuan sosial guna kemandirian dan aksesibilitas.

- Hak atas administrasi kependudukan.

Lebih lanjut Harry menjelaskan, Kemensos melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Tahun 2021 memberikan layanan dengan target 142.018 penerima manfaat.

Target ini terdiri dari anak yatim, piatu, yatim piatu, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan napza serta tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Dari sisi aksesibilitas layanan transportasi, Kemensos mencatat sebanyak 86 bandara, 4 terminal angkutan darat, 2 stasiun kereta api dan 2 pelabuhan telah akses bagi penyandang disabilitas pada tahun 2021.

Dalam hal pendidikan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2021 terdapat 25.369 peserta didik penyandang disabilitas.

“Jumlah penyandang disabilitas usia sekolah yang memperoleh pendidikan diperkirakan sebanyak 14 persen.”

Sedangkan, data tenaga penyandang disabilitas tahun 2020 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas yang sudah dipekerjakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2020 yakni 178 (pekerja disabilitas) dan telah memenuhi kuota 2 persen.

Harry juga mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan tingkat Menteri Anggota United Nation The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) dalam rangka Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas 2013-2022.

“Disabilitas merupakan isu lintas sektor yang mencakup multi dimensi seperti transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, seni/budaya, politik, hukum dan keadilan.”

Menurutnya, Kementerian Sosial sebagai focal point penanganan isu disabilitas, memastikan bahwa kebutuhan tersebut dapat terakomodasi sehingga penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya tanpa hambatan.

Harry berharap, berbagai pihak bisa memperkuat sinergi antar lembaga dan komunitas penyandang disabilitas dan bekerja sama mempersiapkan agenda besar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.