Selain Penyandang Disabilitas dan Lansia, Prabowo Sebut Masih Ada Kelompok Rentan Lainnya

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa selain penyandang disabilitas dan lansia, petani dan nelayan pun termasuk kelompok rentan.

Hal ini ia sampaikan saat menanggapi jawaban Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo soal “Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik.”

“Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan, setelah saya keliling, di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sulit mendapat pupuk,” kata Prabowo kepada Ganjar dalam Debat Capres Pertama, Selasa malam, 12 Desember 2023.

“Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak (Ganjar) luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi, sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira Bapak bisa menjawab masalah itu, terima kasih,” ucapnya.

Ganjar kemudian merespons tanggapan Prabowo soal pupuk.

“Untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Sumatera Utara, NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin,” respons Ganjar.

“Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Pak data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran.”

Ganjar pun bercerita dirinya sempat menelepon Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menambah pupuk karena tidak akan cukup. Ganjar mencoba menyampaikan bahwa kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi juga di seluruh Indonesia.

“Maka, inilah yang mesti kita kerjakan nanti,” ucap Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar mendapatkan pertanyaan dari amplop “C” sebagai berikut:

“Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan, sementara undang-undang pelayanan publik menghendaki persamaan perlakuan dan memerhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas,” kata pembawa acara saat membacakan pertanyaan.

“Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu dua menit dimulai dari sekarang.”

Tanpa menunggu lama, Ganjar langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki pengalaman 10 tahun dalam menangani hal ini.

“Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka (kelompok rentan) berpartisipasi sejak awal. Menghadirkan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua.”

Pelibatan seluruh kelompok rentan diperlukan agar semua pengambil keputusan sadar dan peduli soal apa yang dirasakan kelompok rentan, lanjutnya.

“Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itu lah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan,” ucapnya.

Contohnya, dalam membangun sebuah fasilitas maka pengambil keputusan perlu paham siapa saja yang akan menggunakan. Dengan begitu, tidak akan ada lagi protes soal aksesibilitas bangunan.

Capres yang mengenakan kemeja putih dengan tulisan “Sat Set” itu kemudian memaparkan hal kedua. Yakni dari sisi aparatur, harus ada kontrol publik.

Contohnya menyediakan suatu “ruang” untuk menampung komplain publik.

“Pemerintahan enggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan. Inilah yang akan kita angkat jadi government super apps. Sehingga, ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi lah yang harus mengambil alih itu sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik.”

“Sehingga, kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” tutup Ganjar ketika waktu menjawab masih tersisa.

Jawaban Ganjar ditanggapi pula oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dia diberi waktu satu menit untuk memberi tanggapan.

“Prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan, satu penyandang disabilitas, dua perempuan terutama ibu hamil, ketiga anak-anak dan lansia,” kata Anies.

“Kemudian pelayanannya, buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru, semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya, pasti berulang.”

Dia pun memberi contoh upaya dalam membangun layanan publik untuk kelompok rentan.

“Kami buat di Jakarta namanya JAKI, sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran, berapa jam harus beres.”

Semua ukuran pelayanan dibuat transparan, lalu publik yang melapor tahu persis dia lapor kapan dan harus selesai kapan, lanjutnya. Dengan begitu, standarisasi akan bisa terjadi.

“Menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul, rupanya kita sama pada soal itu,” respons Ganjar setuju.