Veronica Tan: Layanan Kesehatan Indonesia Harus Setara Termasuk bagi Penyandang Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan mengatakan bahwa layanan kesehatan di indonesia harus setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

“Pemerintah harus memastikan adanya standar layanan kesehatan yang berkualitas, setara, dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” kata Veronica dalam Diskusi Pakar tentang Formulasi Strategi Ideologi Kesehatan Indonesia di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Hal ini disampaikan Veronica lantaran kesehatan adalah salah satu aspek fundamental (dasar) dari kesejahteraan manusia.

Diperkuat pula dengan Pancasila yang memiliki prinsip universal relevan dalam mewujudkan kebijakan kesehatan yang adil dan merata.

“Sila ke-5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujar Veronica mengutip keterangan pers di laman Kemen PPPA.

“Hal ini termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat miskin yang harus mendapat prioritas dalam kebijakan kesehatan,” tambahnya.

Dalam refleksi kebijakan kesehatan saat ini, Veronica menyoroti bahwa kesehatan masuk dalam tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, khususnya dalam program Kesehatan untuk Semua.

Selain itu, kesetaraan gender menjadi bagian dari landasan transformasi ketahanan sosial dan budaya, yang diintegrasikan dalam seluruh arah pembangunan nasional.

Komitmen ini juga diperkuat melalui Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, terutama dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, dan kesehatan.

“Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, kesenjangan kualitas layanan kesehatan antar daerah masih menjadi tantangan. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga medis,” katanya.

Lebih lanjut, Veronica menyampaikan, pemerintah daerah memegang peran kunci dalam memastikan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan yang merata.

“Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada daerah tertinggal, serta program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan guna menjamin standar pelayanan yang setara di seluruh wilayah.”

Di sisi lain, kesehatan mental masih menjadi isu yang sering terabaikan. Banyak masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental. Pemerintah perlu memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat komunitas, dengan membangun pusat konseling dan penyuluhan yang dapat menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Data dari UNFPA menunjukkan bahwa masalah kesehatan reproduksi juga menjadi penyebab utama kesehatan yang buruk dan kematian bagi perempuan usia subur. Khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berperspektif gender, Wamen PPPA menilai bahwa pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi kesehatan.

Perempuan memiliki peran besar dalam pengelolaan dan produksi pangan, sehingga kebijakan ketahanan pangan harus melibatkan mereka secara aktif.

“Selain itu, penting untuk melakukan analisis kebijakan kesehatan guna mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan gender dalam layanan kesehatan, khususnya dalam isu kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta kekerasan berbasis gender,” pungkasnya.