Voorijder Adalah: Pengawal Jalan yang Kontroversial di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Voorijder telah menjadi fenomena yang lazim ditemui di jalan-jalan Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Namun, keberadaan voorijder juga menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang apa itu voorijder, sejarahnya, aturan hukumnya, serta pro dan kontra seputar penggunaan voorijder di Indonesia. Berikut simak ulasan selengkapnya.

Voorijder adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti "pengendara depan". Di Indonesia, voorijder merujuk pada pengawal jalan atau pembuka jalan yang biasanya menggunakan sepeda motor untuk membuka akses bagi kendaraan tertentu di jalan raya.

Sejarah voorijder di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kolonial Belanda. Pada masa itu, voorijder digunakan untuk mengawal kendaraan pejabat tinggi pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan, praktik ini tetap berlanjut dan bahkan semakin meluas penggunaannya.

Pada awalnya, voorijder hanya digunakan untuk mengawal kendaraan presiden, wakil presiden, dan tamu negara. Namun seiring waktu, penggunaannya meluas ke berbagai pejabat pemerintah lainnya. Bahkan saat ini, voorijder juga digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan.

Fenomena voorijder semakin marak terutama di kota-kota besar seperti Jakarta yang memiliki tingkat kemacetan tinggi. Bagi sebagian orang, voorijder dianggap sebagai solusi untuk menembus kemacetan. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kontroversi terkait keadilan dan kesetaraan di jalan raya.

Penggunaan voorijder di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam undang-undang, tepatnya dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait aturan penggunaan voorijder:

• Pasal 134 mengatur tentang pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, termasuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan untuk pertolongan kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara, dan kendaraan pejabat negara asing yang menjadi tamu negara.
• Pasal 135 ayat (1) menyatakan bahwa kendaraan yang mendapat hak utama tersebut harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
• Pasal 135 ayat (2) mewajibkan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan yang mendapat hak utama tersebut.
• Pasal 135 ayat (3) menegaskan bahwa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama tersebut.

Meski demikian, dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan voorijder oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penegakan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan voorijder.

Berdasarkan aturan yang berlaku, berikut adalah pihak-pihak yang berhak mendapatkan pengawalan voorijder:

• Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
• Ketua MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK
• Menteri dan pejabat setingkat menteri
• Kepala perwakilan negara asing dan tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan
• Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayah provinsinya
• Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam wilayah kabupaten/kotanya

Selain itu, voorijder juga dapat digunakan untuk keperluan darurat seperti:

• Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas
• Ambulans yang mengangkut orang sakit
• Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
• Iring-iringan pengantar jenazah

Meski demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui penggunaan voorijder oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori di atas. Hal ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat.

Bagi masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa pengawalan voorijder untuk keperluan tertentu, terdapat prosedur yang harus diikuti. Berikut adalah langkah-langkah pengajuan pengawalan voorijder:

1. Mengajukan surat permohonan resmi kepada Dirlantas Polda setempat
2. Menyertakan detail acara atau kegiatan yang memerlukan pengawalan
3. Menjelaskan alasan dan urgensi penggunaan voorijder
4. Menunggu persetujuan dari pihak kepolisian
5. Jika disetujui, melakukan koordinasi lebih lanjut terkait teknis pengawalan

Penting untuk dicatat bahwa pengajuan ini tidak menjamin persetujuan. Pihak kepolisian akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberikan izin penggunaan voorijder. Penggunaan voorijder untuk menghindari kemacetan semata biasanya tidak diizinkan.

Meski voorijder telah menjadi pemandangan umum di jalan-jalan Indonesia, penggunaannya tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Beberapa poin kritik terhadap penggunaan voorijder antara lain:

• Ketidakadilan: Voorijder dianggap menciptakan ketidakadilan di jalan raya, di mana sebagian pengguna jalan mendapat prioritas sementara yang lain harus mengalah.
• Penyalahgunaan wewenang: Banyak kasus di mana voorijder digunakan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak, menimbulkan pertanyaan tentang penegakan hukum.
• Keselamatan: Penggunaan voorijder sering kali melanggar aturan lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.
• Efektivitas: Beberapa pihak mempertanyakan efektivitas voorijder dalam mengatasi kemacetan, terutama jika digunakan secara massal.
• Budaya privilese: Voorijder dianggap mencerminkan budaya privilese di mana pejabat atau orang kaya dapat "membeli" hak istimewa di jalan raya.

Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa penggunaan voorijder masih menjadi isu yang kontroversial di masyarakat Indonesia. Diperlukan regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengatasi permasalahan ini.

Penggunaan voorijder memiliki dampak signifikan terhadap kondisi lalu lintas, terutama di kota-kota besar. Beberapa dampak yang dapat diamati antara lain:

• Perubahan arus lalu lintas: Ketika voorijder melintas, arus lalu lintas normal terganggu karena kendaraan lain harus memberi jalan.
• Potensi kemacetan: Ironisnya, meski bertujuan menghindari kemacetan, penggunaan voorijder justru dapat menciptakan kemacetan baru di titik-titik tertentu.
• Risiko kecelakaan: Manuver voorijder yang sering melanggar aturan lalu lintas meningkatkan risiko kecelakaan.
• Stress pengguna jalan: Kehadiran voorijder dapat menimbulkan stress dan frustrasi bagi pengguna jalan lain yang merasa terganggu.
• Perubahan perilaku berkendara: Beberapa pengendara cenderung "menempel" kendaraan yang dikawal voorijder untuk ikut mendapat akses jalan, menciptakan situasi berbahaya.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa penggunaan voorijder bukan tanpa konsekuensi terhadap kondisi lalu lintas secara keseluruhan. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak jangka panjang dari praktik ini.

Mengingat berbagai kontroversi dan dampak negatif dari penggunaan voorijder, beberapa pihak telah mengusulkan alternatif atau solusi untuk menggantikan praktik ini. Beberapa ide yang diajukan antara lain:

• Perbaikan sistem transportasi publik: Dengan transportasi publik yang efisien dan terintegrasi, kebutuhan untuk menggunakan voorijder dapat berkurang.
• Penggunaan teknologi: Sistem manajemen lalu lintas cerdas dapat membantu mengatur arus kendaraan tanpa perlu voorijder.
• Pembatasan kendaraan pribadi: Kebijakan seperti ganjil-genap atau electronic road pricing dapat mengurangi kemacetan.
• Perencanaan waktu perjalanan: Pejabat dan masyarakat umum dapat merencanakan waktu perjalanan dengan lebih baik untuk menghindari kemacetan.
• Edukasi masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika berlalu lintas dan kesetaraan di jalan raya.
• Penegakan hukum yang konsisten: Menerapkan sanksi tegas bagi penyalahgunaan voorijder dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Implementasi solusi-solusi ini tentu membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat umum. Diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi permasalahan lalu lintas tanpa bergantung pada praktik voorijder.

Praktik penggunaan voorijder atau pengawal jalan serupa juga dapat ditemui di beberapa negara lain, meski dengan variasi dan intensitas yang berbeda. Berikut adalah perbandingan penggunaan voorijder di beberapa negara:

• Amerika Serikat: Pengawalan jalan umumnya hanya diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara penting. Penggunaan oleh pejabat lain atau masyarakat umum sangat dibatasi.
• Inggris: Pengawalan jalan terutama digunakan untuk anggota keluarga kerajaan dan beberapa pejabat tinggi negara. Penggunaannya sangat terbatas dan diatur ketat.
• Jepang: Pengawalan jalan jarang digunakan kecuali untuk acara-acara khusus atau kunjungan tamu negara. Masyarakat umum umumnya tidak menggunakan jasa ini.
• India: Penggunaan voorijder cukup umum untuk pejabat pemerintah dan politisi, namun juga menuai kritik dari masyarakat karena dianggap mengganggu lalu lintas.
• Filipina: Mirip dengan Indonesia, penggunaan voorijder cukup luas dan sering kali menuai kontroversi karena penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penggunaan voorijder di Indonesia relatif lebih luas dan kurang teratur dibandingkan dengan beberapa negara lain. Hal ini mungkin mencerminkan perbedaan budaya, sistem pemerintahan, dan kondisi lalu lintas di masing-masing negara.

Para ahli dari berbagai bidang telah memberikan pandangan mereka tentang fenomena voorijder di Indonesia. Berikut adalah beberapa perspektif ahli:

• Ahli Transportasi: Banyak ahli transportasi berpendapat bahwa voorijder bukan solusi jangka panjang untuk masalah kemacetan. Mereka menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan sistem transportasi publik.
• Sosiolog: Beberapa sosiolog melihat voorijder sebagai cerminan kesenjangan sosial dan budaya privilese di masyarakat Indonesia. Mereka mengkritik praktik ini sebagai bentuk diskriminasi di ruang publik.
• Psikolog: Dari sudut pandang psikologi, penggunaan voorijder dapat menciptakan rasa superioritas pada penggunanya dan sebaliknya, rasa inferioritas pada pengguna jalan lain. Hal ini dapat berdampak negatif pada psikologi masyarakat.
• Ahli Hukum: Para ahli hukum menekankan pentingnya penegakan aturan yang konsisten terkait penggunaan voorijder. Mereka juga mengkritik lemahnya sanksi terhadap penyalahgunaan voorijder.
• Ahli Keselamatan Lalu Lintas: Banyak ahli keselamatan lalu lintas memperingatkan bahwa penggunaan voorijder dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika dilakukan dengan cara yang tidak aman.

Pandangan para ahli ini memberikan perspektif multidisiplin terhadap fenomena voorijder, menunjukkan kompleksitas isu ini dan perlunya pendekatan holistik dalam menanganinya.

Seiring maraknya penggunaan voorijder, berkembang pula berbagai mitos dan kesalahpahaman di masyarakat. Berikut adalah beberapa mitos dan fakta seputar voorijder:

Mitos: Semua pejabat berhak menggunakan voorijder

Fakta: Hanya pejabat tertentu yang secara hukum berhak menggunakan voorijder, seperti presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi negara lainnya.

Mitos: Voorijder dapat digunakan oleh siapa saja yang mampu membayar

Fakta: Secara resmi, penggunaan voorijder harus melalui prosedur dan izin dari pihak kepolisian. Membayar untuk mendapatkan jasa voorijder tanpa izin resmi adalah ilegal.

Mitos: Voorijder selalu efektif mengatasi kemacetan

Fakta: Meski dapat membantu menembus kemacetan, voorijder juga dapat menciptakan kemacetan baru di titik-titik tertentu.

Mitos: Pengguna voorijder kebal hukum lalu lintas

Fakta: Meski mendapat prioritas, pengguna voorijder tetap harus mematuhi aturan lalu lintas dasar dan dapat dikenai sanksi jika melanggar.

Mitos: Voorijder hanya digunakan di Indonesia

Fakta: Praktik serupa voorijder juga dapat ditemui di beberapa negara lain, meski dengan intensitas dan aturan yang berbeda.

Memahami mitos dan fakta ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan voorijder di masyarakat.

Voorijder telah menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika lalu lintas di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Meski dimaksudkan sebagai solusi untuk memperlancar perjalanan pejabat negara dan situasi darurat, dalam praktiknya voorijder sering kali menimbulkan kontroversi dan permasalahan baru.

Penggunaan voorijder mencerminkan kompleksitas permasalahan transportasi dan lalu lintas di Indonesia. Di satu sisi, voorijder dianggap sebagai solusi praktis untuk mengatasi kemacetan. Namun di sisi lain, praktik ini juga menuai kritik karena dianggap menciptakan ketidakadilan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.

Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di Indonesia. Hal ini meliputi perbaikan infrastruktur, pengembangan sistem transportasi publik yang efisien, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten. Penggunaan voorijder mungkin masih diperlukan dalam situasi tertentu, namun regulasi dan pengawasannya perlu diperketat untuk menghindari penyalahgunaan.

Pada akhirnya, menciptakan sistem lalu lintas yang adil, aman, dan efisien adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang lebih baik tanpa harus bergantung pada praktik-praktik kontroversial seperti voorijder.