Apa Itu Dissenting Opinion Hakim MK: Pengertian, Dampak, dan Sejarahnya di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, muncul fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradilan konstitusi di Indonesia. Tiga dari delapan hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda terhadap putusan mayoritas. Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan: apa sebenarnya dissenting opinion hakim MK itu?

Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang dissenting opinion hakim MK, mulai dari pengertian, dasar hukum, dampak, hingga sejarahnya di Indonesia. Mari kita telusuri lebih dalam fenomena hukum yang menarik ini.

Dissenting opinion hakim MK merujuk pada pendapat atau pandangan berbeda yang disampaikan oleh seorang atau beberapa hakim konstitusi terhadap putusan mayoritas dalam suatu perkara di Mahkamah Konstitusi. Pendapat berbeda ini mencakup perbedaan dalam hal pertimbangan hukum, penafsiran konstitusi, hingga amar putusan.

Secara lebih spesifik, dissenting opinion hakim MK dapat didefinisikan sebagai berikut:

• Pendapat tertulis dari satu atau lebih hakim konstitusi yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas dalam sidang pleno MK
• Pandangan alternatif yang didasarkan pada penafsiran konstitusi dan pertimbangan hukum yang berbeda dari mayoritas hakim
• Ekspresi ketidaksepakatan terhadap substansi putusan, bukan hanya sekedar perbedaan dalam hal pertimbangan
• Bagian yang tidak terpisahkan dari putusan MK, meski tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Penting untuk dipahami bahwa dissenting opinion berbeda dengan concurring opinion. Dalam concurring opinion, hakim setuju dengan amar putusan mayoritas namun memiliki alasan atau pertimbangan yang berbeda. Sementara dalam dissenting opinion, hakim tidak setuju dengan amar putusan mayoritas.

Praktik dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dissenting opinion hakim MK antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

   Pasal 45 ayat (10) UU MK menyatakan: "Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan."

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

   Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur: "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

   Pasal 32 ayat (6) Peraturan MK menegaskan: "Dalam hal tidak tercapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan."

Landasan hukum ini menunjukkan bahwa dissenting opinion bukan hanya diperbolehkan, tetapi bahkan diwajibkan untuk dimuat dalam putusan MK jika terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di lembaga peradilan tertinggi bidang konstitusi ini.

Untuk memahami bagaimana dissenting opinion dapat muncul, penting untuk mengetahui proses pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah tahapan-tahapan utama:

1. Sidang Pleno

   Setelah serangkaian persidangan terbuka, para hakim konstitusi mengadakan sidang pleno tertutup untuk membahas perkara dan mengambil putusan.

2. Musyawarah Hakim

   Dalam sidang pleno, setiap hakim menyampaikan pendapat hukumnya terkait perkara yang sedang diputus. Pada tahap ini, perbedaan pandangan antar hakim mulai terlihat.

3. Upaya Mencapai Mufakat

   Para hakim berusaha mencapai mufakat bulat melalui diskusi dan pertukaran argumen. Jika tercapai kesepakatan, putusan akan bersifat bulat.

4. Pengambilan Keputusan

   Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hakim yang memiliki pendapat berbeda dapat menyatakan dissenting opinion.

5. Penyusunan Putusan

   Putusan disusun dengan memuat pendapat mayoritas sebagai putusan resmi MK. Dissenting opinion dicantumkan sebagai bagian terpisah namun tidak terlepas dari putusan.

Dissenting opinion muncul ketika seorang atau beberapa hakim memiliki pandangan yang secara fundamental berbeda dengan mayoritas, baik dalam hal pertimbangan hukum maupun amar putusan. Hakim yang bersangkutan kemudian menyusun argumen tertulis yang menjelaskan dasar pemikiran dan alasan ketidaksetujuannya terhadap putusan mayoritas.

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dissenting opinion hakim MK memiliki dampak dan signifikansi penting dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia. Beberapa dampak dan nilai penting dari dissenting opinion antara lain:

1. Memperkaya Wacana Hukum

   Dissenting opinion memberikan perspektif alternatif dalam menafsirkan konstitusi dan hukum, sehingga memperkaya diskursus hukum tata negara.

2. Meningkatkan Kualitas Putusan

   Adanya dissenting opinion mendorong hakim mayoritas untuk memperkuat argumentasi putusan mereka, sehingga menghasilkan putusan yang lebih berkualitas.

3. Menjaga Independensi Hakim

   Kebebasan menyatakan dissenting opinion mencerminkan independensi hakim dalam mengemukakan pendapat berdasarkan keyakinan hukumnya.

4. Transparansi Proses Peradilan

   Pencantuman dissenting opinion dalam putusan meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan di MK.

5. Bahan Kajian Akademis

   Dissenting opinion sering menjadi bahan kajian menarik bagi akademisi hukum dan dapat mempengaruhi perkembangan ilmu hukum di masa depan.

6. Indikator Dinamika Konstitusi

   Munculnya dissenting opinion menunjukkan bahwa konstitusi adalah dokumen hidup yang terus ditafsirkan secara dinamis sesuai perkembangan zaman.

Meski tidak mengubah putusan MK yang bersifat final dan mengikat, dissenting opinion tetap memiliki nilai penting dalam memperkuat sistem peradilan konstitusi yang demokratis dan transparan.

Praktik dissenting opinion dalam sistem peradilan Indonesia memiliki sejarah yang relatif baru. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perkembangan dissenting opinion di Indonesia:

1. Era Orde Baru

   Selama masa Orde Baru, dissenting opinion tidak dikenal dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan pengadilan selalu bersifat bulat dan tidak mencantumkan perbedaan pendapat hakim.

2. Reformasi 1998

   Gerakan reformasi membawa angin segar bagi transparansi peradilan. Wacana tentang perlunya dissenting opinion mulai mengemuka di kalangan praktisi dan akademisi hukum.

3. UU Kekuasaan Kehakiman 2004

   UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk pertama kalinya mengatur secara eksplisit tentang dissenting opinion dalam putusan pengadilan.

4. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

   Sejak dibentuk pada 2003, MK telah menerapkan praktik dissenting opinion dalam putusannya, meski belum terlalu sering terjadi.

5. Perkembangan di Lingkungan Peradilan Umum

   Mahkamah Agung mulai menerapkan dissenting opinion dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali, meski tidak seintensif di MK.

6. Dissenting Opinion dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024

   Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tiga hakim MK menyatakan dissenting opinion dalam putusan sengketa hasil Pilpres. Hal ini menjadi sorotan publik dan menandai babak baru dalam sejarah peradilan konstitusi Indonesia.

Perkembangan dissenting opinion di Indonesia mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan, dari yang tertutup menjadi lebih terbuka dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum yang dianut Indonesia pasca reformasi.

Praktik dissenting opinion tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga diterapkan di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Berikut adalah perbandingan penerapan dissenting opinion di beberapa negara:

1. Amerika Serikat

   Dissenting opinion telah lama menjadi tradisi di Mahkamah Agung AS. Beberapa dissenting opinion bahkan menjadi sangat terkenal dan mempengaruhi perkembangan hukum di kemudian hari.

2. Inggris

   Sejak 2009, Mahkamah Agung Inggris menerapkan sistem dimana setiap hakim dapat menulis pendapat terpisah, termasuk dissenting opinion.

3. Jerman

   Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memperbolehkan dissenting opinion sejak 1970, meski penggunaannya tidak terlalu sering.

4. Jepang

   Dissenting opinion diperbolehkan dalam putusan Mahkamah Agung Jepang, namun jarang terjadi karena budaya konsensus yang kuat.

5. India

   Mahkamah Agung India memiliki tradisi kuat dalam hal dissenting opinion, yang sering kali menjadi bahan kajian hukum yang penting.

6. Perancis

   Sistem hukum Perancis tidak mengenal dissenting opinion. Putusan pengadilan selalu bersifat bulat dan anonim.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penerapan dissenting opinion bervariasi di berbagai negara, tergantung pada sistem hukum dan tradisi peradilan masing-masing. Indonesia, dalam hal ini, cenderung mengadopsi praktik yang lebih terbuka seperti di negara-negara common law.

Meski memiliki banyak manfaat, praktik dissenting opinion juga tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Beberapa pandangan kritis terhadap dissenting opinion antara lain:

1. Melemahkan Otoritas Putusan

   Ada kekhawatiran bahwa dissenting opinion dapat mengurangi kewibawaan putusan pengadilan, terutama MK yang bersifat final dan mengikat.

2. Politisasi Peradilan

   Kritikus berpendapat bahwa dissenting opinion bisa menjadi celah bagi politisasi proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif secara politik.

3. Kebingungan Publik

   Adanya pendapat berbeda dalam putusan berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat awam tentang makna sebenarnya dari putusan tersebut.

4. Beban Kerja Tambahan

   Penyusunan dissenting opinion membutuhkan waktu dan energi tambahan, yang bisa memperlambat proses peradilan.

5. Potensi Konflik antar Hakim

   Perbedaan pendapat yang tajam berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar hakim di lembaga peradilan.

Meski demikian, banyak ahli hukum berpendapat bahwa manfaat dari dissenting opinion jauh lebih besar dibandingkan potensi dampak negatifnya. Transparansi dan keterbukaan yang dihadirkan oleh praktik ini dianggap lebih penting dalam menjaga integritas sistem peradilan.

Dissenting opinion memiliki peran penting dalam perkembangan hukum, khususnya hukum tata negara dan konstitusi. Beberapa kontribusi dissenting opinion terhadap perkembangan hukum antara lain:

1. Inspirasi Perubahan Hukum

   Dissenting opinion yang kuat dan berdasar sering kali menjadi inspirasi bagi perubahan hukum di masa depan, baik melalui amandemen konstitusi maupun pembentukan undang-undang baru.

2. Pengembangan Doktrin Hukum

   Argumen-argumen dalam dissenting opinion seringkali menjadi bahan pengembangan doktrin hukum baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Koreksi terhadap Putusan Mayoritas

   Dalam beberapa kasus, dissenting opinion dapat menjadi 'koreksi sejarah' terhadap putusan mayoritas yang di kemudian hari terbukti kurang tepat.

4. Memperkaya Yurisprudensi

   Dissenting opinion memperkaya khazanah yurisprudensi dengan menyajikan alternatif penafsiran hukum yang bisa dirujuk di masa depan.

5. Mendorong Inovasi Hukum

   Keberanian menyatakan dissenting opinion mendorong para hakim dan praktisi hukum untuk berinovasi dalam penafsiran dan penerapan hukum.

Dengan peran-peran tersebut, dissenting opinion menjadi elemen penting dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum tata negara dan konstitusi.

Seiring dengan semakin diterimanya praktik dissenting opinion dalam sistem peradilan Indonesia, beberapa tantangan dan prospek ke depan perlu diperhatikan:

1. Penguatan Budaya Akademis

   Perlu penguatan budaya akademis di kalangan hakim agar dissenting opinion disusun dengan argumentasi yang kuat dan berbobot.

2. Edukasi Publik

   Diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang makna dan signifikansi dissenting opinion agar tidak terjadi kesalahpahaman.

3. Pengembangan Yurisprudensi

   Perlu ada mekanisme yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan dissenting opinion ke dalam perkembangan yurisprudensi.

4. Keseimbangan Transparansi dan Efisiensi

   Tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara transparansi melalui dissenting opinion dengan efisiensi proses peradilan.

5. Pengaruh Teknologi

   Perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk diseminasi dan analisis dissenting opinion secara lebih luas dan cepat.

Dengan memperhatikan tantangan-tantangan ini, diharapkan praktik dissenting opinion di Indonesia akan semakin matang dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sistem hukum dan peradilan di masa depan.

Dissenting opinion hakim MK merupakan fenomena penting dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia. Praktik ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi, independensi hakim, dan dinamika penafsiran konstitusi. Meski tidak mengubah sifat final dan mengikat putusan MK, dissenting opinion memiliki nilai signifikan dalam memperkaya wacana hukum dan mendorong perkembangan sistem peradilan yang lebih baik.

Seiring dengan semakin matangnya demokrasi dan sistem hukum Indonesia, dapat diharapkan bahwa praktik dissenting opinion akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum perlu terus mengkaji dan memahami fenomena ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.