Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan: Panduan Lengkap

Pengertian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan dua lembaga jaminan sosial yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Meskipun keduanya memiliki nama yang mirip, terdapat perbedaan signifikan dalam fungsi dan cakupan layanannya.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh penduduk Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan yang komprehensif, mulai dari pelayanan preventif hingga kuratif.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada perlindungan sosial bagi pekerja Indonesia. Lembaga ini mengelola beberapa program jaminan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

Kedua lembaga ini lahir dari transformasi badan usaha milik negara yang sebelumnya mengelola asuransi sosial. BPJS Kesehatan merupakan hasil transformasi dari PT Askes (Persero), sementara BPJS Ketenagakerjaan berasal dari PT Jamsostek (Persero).

Fungsi dan tugas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki perbedaan yang cukup mencolok, meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat Indonesia.

Fungsi dan Tugas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Tugas-tugas spesifik dari BPJS Kesehatan meliputi:

• Menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia
• Mengelola dana jaminan kesehatan untuk kepentingan peserta
• Memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk program jaminan kesehatan
• Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan kesehatan kepada peserta dan masyarakat
• Meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta jaminan kesehatan

Fungsi dan Tugas BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada perlindungan sosial bagi pekerja Indonesia. Fungsi dan tugas utamanya meliputi:

• Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian
• Mengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kepentingan peserta
• Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
• Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta dan masyarakat

Perbedaan fungsi ini mencerminkan fokus masing-masing lembaga. BPJS Kesehatan lebih menekankan pada aspek kesehatan secara umum, sementara BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada perlindungan sosial yang terkait dengan pekerjaan dan risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja.

Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sangat berbeda, mencerminkan fokus dan tujuan masing-masing lembaga. Berikut adalah rincian manfaat dari kedua program jaminan sosial tersebut:

Manfaat BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menyediakan berbagai manfaat yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, meliputi:

• Pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum di puskesmas atau klinik
• Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan oleh dokter spesialis di rumah sakit
• Pelayanan gawat darurat
• Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis
• Pelayanan alat kesehatan implant
• Pelayanan rawat inap kelas standar di rumah sakit
• Pelayanan ambulans untuk kasus rujukan dengan kondisi tertentu
• Pemeriksaan penunjang diagnostik seperti laboratorium dan radiologi
• Pelayanan kedokteran forensik
• Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menawarkan beberapa program jaminan sosial yang masing-masing memiliki manfaat spesifik:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):
   • Perawatan medis dan rehabilitasi akibat kecelakaan kerja
   • Santunan sementara tidak mampu bekerja
   • Santunan cacat tetap sebagian atau total
   • Santunan kematian akibat kecelakaan kerja
   • Biaya pengangkutan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja
2. Jaminan Hari Tua (JHT):
   • Pembayaran sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia
   • Pembayaran sebagian sebelum mencapai usia pensiun dengan ketentuan tertentu
3. Jaminan Pensiun (JP):
   • Pembayaran bulanan kepada peserta saat memasuki usia pensiun
   • Pensiun cacat
   • Pensiun janda/duda
   • Pensiun anak
   • Pensiun orang tua
4. Jaminan Kematian (JKM):
   • Santunan kematian
   • Biaya pemakaman
   • Santunan berkala

Perbedaan manfaat ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan lebih berfokus pada perlindungan kesehatan secara umum, sementara BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan yang lebih komprehensif terkait risiko dalam pekerjaan dan jaminan di masa depan bagi pekerja.

Salah satu perbedaan signifikan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terletak pada cakupan peserta program. Masing-masing lembaga memiliki kriteria peserta yang berbeda, mencerminkan fokus dan tujuan program jaminan sosial yang diselenggarakan.

Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan memiliki cakupan peserta yang lebih luas, meliputi seluruh penduduk Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi beberapa kategori:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI):
   • Fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah
2. Pekerja Penerima Upah (PPU):
   • Pegawai Negeri Sipil (PNS)
   • Anggota TNI/Polri
   • Pejabat negara
   • Pegawai pemerintah non-PNS
   • Pegawai swasta
3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU):
   • Pekerja mandiri
   • Pekerja sektor informal
4. Bukan Pekerja:
   • Investor
   • Pemberi kerja
   • Penerima pensiun
   • Veteran
   • Perintis kemerdekaan

Peserta BPJS Kesehatan mencakup seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak dan lansia. Bahkan bayi yang baru lahir pun wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki cakupan peserta yang lebih spesifik, yaitu pekerja dan tenaga kerja Indonesia. Peserta BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi beberapa kategori:

1. Pekerja Penerima Upah (PU):
   • Pegawai swasta
   • Pegawai BUMN dan BUMD
   • Pegawai Negeri Sipil (untuk program tertentu)
2. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU):
   • Pekerja mandiri
   • Pekerja sektor informal
3. Pekerja Jasa Konstruksi
4. Pekerja Migran Indonesia

Perbedaan utama dalam hal kepesertaan adalah bahwa BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, sementara BPJS Ketenagakerjaan lebih berfokus pada pekerja dan tenaga kerja. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa program BPJS Ketenagakerjaan juga terbuka bagi pekerja mandiri dan sektor informal yang ingin mendapatkan perlindungan sosial terkait ketenagakerjaan.

Sistem iuran dan pembayaran untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan ini mencerminkan jenis program yang dikelola dan kategori peserta masing-masing lembaga.

Iuran BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan kategori peserta dan kelas perawatan yang dipilih:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI):
   • Iuran dibayar sepenuhnya oleh pemerintah
2. Pekerja Penerima Upah (PPU):
   • 5% dari gaji atau upah per bulan
   • 4% dibayar oleh pemberi kerja, 1% dibayar oleh peserta
3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja:
   • Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
   • Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
   • Kelas III: Rp35.000 per orang per bulan

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Iuran BPJS Ketenagakerjaan bervariasi tergantung pada program yang diikuti:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):
   • 0,24% - 1,74% dari upah sebulan, dibayar oleh pemberi kerja
2. Jaminan Kematian (JKM):
   • 0,3% dari upah sebulan, dibayar oleh pemberi kerja
3. Jaminan Hari Tua (JHT):
   • 5,7% dari upah sebulan
   • 3,7% dibayar oleh pemberi kerja, 2% dibayar oleh pekerja
4. Jaminan Pensiun (JP):
   • 3% dari upah sebulan
   • 2% dibayar oleh pemberi kerja, 1% dibayar oleh pekerja

Untuk pekerja bukan penerima upah (BPU), besaran iuran disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan, dengan batas minimal dan maksimal yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan biasanya dilakukan oleh pemberi kerja untuk pekerja penerima upah, sementara pekerja mandiri atau BPU membayar sendiri iurannya.

Perbedaan sistem iuran ini mencerminkan perbedaan cakupan dan jenis program yang dikelola oleh masing-masing lembaga. BPJS Kesehatan memiliki sistem iuran yang lebih seragam karena berfokus pada satu jenis program (jaminan kesehatan), sementara BPJS Ketenagakerjaan memiliki sistem iuran yang lebih kompleks karena mengelola beberapa program jaminan sosial yang berbeda.

Nomor kepesertaan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem BPJS, baik untuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun keduanya menggunakan sistem nomor kepesertaan, terdapat perbedaan dalam format dan penggunaannya.

Nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan

Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Terdiri dari 13 digit angka
• Bersifat unik untuk setiap peserta
• Berlaku seumur hidup dan tidak berubah
• Digunakan untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

Contoh format nomor kepesertaan BPJS Kesehatan: 0001234567890

Nomor ini biasanya tercetak pada kartu BPJS Kesehatan atau dapat diakses melalui aplikasi Mobile JKN.

Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang berbeda:

• Terdiri dari 11 digit angka
• Bersifat unik untuk setiap peserta
• Berlaku selama peserta masih aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan
• Digunakan untuk mengakses layanan dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan

Contoh format nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan: 12345678901

Nomor ini tercetak pada kartu BPJS Ketenagakerjaan atau dapat diakses melalui aplikasi BPJSTKU.

Perbedaan dan Implikasi

Perbedaan utama antara nomor kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terletak pada jumlah digit dan penggunaannya:

1. Jumlah Digit:
   • BPJS Kesehatan: 13 digit
   • BPJS Ketenagakerjaan: 11 digit
2. Penggunaan:
   • BPJS Kesehatan: Digunakan untuk mengakses layanan kesehatan
   • BPJS Ketenagakerjaan: Digunakan untuk mengakses manfaat program ketenagakerjaan
3. Masa Berlaku:
   • BPJS Kesehatan: Berlaku seumur hidup
   • BPJS Ketenagakerjaan: Berlaku selama masih aktif sebagai peserta

Perbedaan ini mencerminkan sifat dan cakupan program yang berbeda antara kedua lembaga. BPJS Kesehatan, yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, memberikan nomor kepesertaan yang berlaku seumur hidup. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan, yang lebih berfokus pada pekerja aktif, memberikan nomor kepesertaan yang terkait dengan status kepesertaan dalam program-program ketenagakerjaan.

Penting bagi peserta untuk memahami dan menyimpan dengan baik kedua nomor kepesertaan ini, karena keduanya diperlukan untuk mengakses layanan dan manfaat yang berbeda dari masing-masing program BPJS.

Untuk memudahkan akses dan pengelolaan layanan bagi pesertanya, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan telah mengembangkan aplikasi mobile yang dapat diunduh dan digunakan oleh peserta. Meskipun keduanya menyediakan aplikasi, terdapat perbedaan dalam fitur dan fungsinya.

Aplikasi BPJS Kesehatan: Mobile JKN

BPJS Kesehatan mengembangkan aplikasi Mobile JKN yang memiliki berbagai fitur untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Beberapa fitur utama Mobile JKN meliputi:

• Pendaftaran peserta baru
• Cek status kepesertaan dan iuran
• Perubahan data peserta
• Pendaftaran antrean online di fasilitas kesehatan
• Informasi fasilitas kesehatan terdekat
• Pengajuan keluhan dan pengaduan
• Informasi tagihan dan pembayaran iuran
• Kartu peserta digital
• Riwayat pelayanan kesehatan

Mobile JKN dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store untuk perangkat Android dan App Store untuk perangkat iOS.

Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan: BPJSTKU

BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan aplikasi BPJSTKU yang fokus pada layanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Fitur-fitur utama aplikasi BPJSTKU meliputi:

• Cek saldo dan riwayat iuran
• Informasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan
• Simulasi perhitungan manfaat program
• Pengajuan klaim secara online
• Informasi kantor cabang terdekat
• Notifikasi pembayaran iuran
• Kartu peserta digital
• Pengaduan dan bantuan

Aplikasi BPJSTKU juga dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store dan App Store.

Perbedaan dan Implikasi

Perbedaan utama antara aplikasi Mobile JKN dan BPJSTKU terletak pada fokus layanan dan fitur yang disediakan:

1. Fokus Layanan:
   • Mobile JKN: Berfokus pada akses layanan kesehatan
   • BPJSTKU: Berfokus pada manajemen program jaminan sosial ketenagakerjaan
2. Fitur Utama:
   • Mobile JKN: Menekankan pada pendaftaran antrean, informasi fasilitas kesehatan, dan riwayat pelayanan kesehatan
   • BPJSTKU: Menekankan pada informasi saldo, simulasi manfaat, dan pengajuan klaim
3. Penggunaan:
   • Mobile JKN: Digunakan oleh seluruh peserta BPJS Kesehatan
   • BPJSTKU: Digunakan terutama oleh pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

Kedua aplikasi ini mencerminkan perbedaan fokus dan layanan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mobile JKN dirancang untuk memudahkan akses terhadap layanan kesehatan, sementara BPJSTKU lebih berfokus pada pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penting bagi peserta untuk memahami dan menggunakan kedua aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Peserta BPJS Kesehatan sebaiknya menggunakan Mobile JKN untuk mengakses layanan kesehatan, sementara pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memanfaatkan BPJSTKU untuk mengelola program jaminan sosial mereka.

Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai saluran layanan pelanggan untuk membantu peserta dalam mendapatkan informasi, mengajukan pertanyaan, atau menyampaikan keluhan. Meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan layanan terbaik, terdapat perbedaan dalam metode dan saluran yang disediakan.

Layanan Pelanggan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menyediakan beberapa saluran layanan pelanggan, antara lain:

• Call Center: 1500 400 (24 jam)
• Aplikasi Mobile JKN
• Website: www.bpjs-kesehatan.go.id
• Email: halo.jkn@bpjs-kesehatan.go.id
• Media Sosial:
  • Facebook: BPJS Kesehatan
  • Twitter: @BPJSKesehatanRI
  • Instagram: @bpjskesehatan_ri
• Kantor Cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia
• BPJS Kesehatan Care Center di rumah sakit dan fasilitas kesehatan tertentu

Layanan Pelanggan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan berbagai saluran layanan pelanggan, meliputi:

• Call Center: 175 (24 jam)
• Aplikasi BPJSTKU
• Website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Email: care@bpjsketenagakerjaan.go.id
• Media Sosial:
  • Facebook: BPJS Ketenagakerjaan
  • Twitter: @BPJSTKinfo
  • Instagram: @bpjs.ketenagakerjaan
• Kantor Cabang BPJS Ke tenagakerjaan di seluruh Indonesia
• Layanan Perisai (Pelayanan Informasi dan Pengaduan) di kantor cabang

Perbedaan dan Implikasi

Meskipun kedua lembaga menyediakan berbagai saluran layanan pelanggan, terdapat beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan:

1. Nomor Call Center:
   • BPJS Kesehatan: 1500 400
   • BPJS Ketenagakerjaan: 175
2. Fokus Layanan:
   • BPJS Kesehatan: Lebih banyak menangani pertanyaan terkait layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan klaim pengobatan
   • BPJS Ketenagakerjaan: Lebih berfokus pada pertanyaan seputar program jaminan sosial ketenagakerjaan, klaim manfaat, dan iuran
3. Layanan Khusus:
   • BPJS Kesehatan: Memiliki BPJS Kesehatan Care Center di beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan
   • BPJS Ketenagakerjaan: Menyediakan layanan Perisai di kantor cabang untuk informasi dan pengaduan

Perbedaan dalam layanan pelanggan ini mencerminkan fokus dan cakupan program yang berbeda antara kedua lembaga. BPJS Kesehatan lebih banyak menangani pertanyaan dan keluhan terkait layanan kesehatan, sementara BPJS Ketenagakerjaan lebih berfokus pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peserta perlu memahami perbedaan ini agar dapat menghubungi saluran layanan pelanggan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, untuk pertanyaan tentang klaim pengobatan atau fasilitas kesehatan, peserta sebaiknya menghubungi layanan pelanggan BPJS Kesehatan. Sementara itu, untuk pertanyaan tentang saldo Jaminan Hari Tua atau klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, peserta dapat menghubungi layanan pelanggan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain perbedaan-perbedaan yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa aspek lain yang membedakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa perbedaan tambahan yang perlu diperhatikan:

Dasar Hukum

Meskipun kedua lembaga sama-sama dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terdapat perbedaan dalam peraturan pelaksanaannya:

• BPJS Kesehatan: Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan: Diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah, seperti PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Transformasi Badan Usaha

Kedua lembaga merupakan hasil transformasi dari badan usaha yang berbeda:

• BPJS Kesehatan: Berasal dari transformasi PT Askes (Persero)
• BPJS Ketenagakerjaan: Merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero)

Waktu Mulai Beroperasi

Meskipun keduanya dibentuk berdasarkan UU yang sama, waktu mulai beroperasinya berbeda:

• BPJS Kesehatan: Mulai beroperasi pada 1 Januari 2014
• BPJS Ketenagakerjaan: Mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2015

Cakupan Geografis

Kedua lembaga memiliki cakupan geografis yang sedikit berbeda:

• BPJS Kesehatan: Melayani seluruh penduduk Indonesia di dalam negeri
• BPJS Ketenagakerjaan: Selain melayani pekerja di dalam negeri, juga mencakup Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan programnya, kedua lembaga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbeda:

• BPJS Kesehatan: Bekerjasama dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan apotek
• BPJS Ketenagakerjaan: Bekerjasama dengan perusahaan, asosiasi pekerja, dan lembaga keuangan untuk pengelolaan dana dan pembayaran manfaat

Mekanisme Klaim

Proses klaim untuk kedua lembaga juga memiliki perbedaan:

• BPJS Kesehatan: Klaim dilakukan langsung oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan, peserta umumnya tidak perlu melakukan klaim sendiri
• BPJS Ketenagakerjaan: Untuk beberapa program seperti JHT dan JKK, peserta atau ahli waris perlu mengajukan klaim secara aktif ke BPJS Ketenagakerjaan

Sistem Rujukan

Dalam pelayanannya, kedua lembaga memiliki sistem yang berbeda:

• BPJS Kesehatan: Menerapkan sistem rujukan berjenjang, di mana peserta harus mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum ke rumah sakit
• BPJS Ketenagakerjaan: Tidak menerapkan sistem rujukan, peserta dapat langsung mengakses layanan sesuai dengan program yang diikuti

Pengelolaan Dana

Cara pengelolaan dana antara kedua lembaga juga berbeda:

• BPJS Kesehatan: Dana dikelola untuk pembiayaan pelayanan kesehatan peserta
• BPJS Ketenagakerjaan: Sebagian dana (seperti JHT) diinvestasikan untuk memberikan imbal hasil kepada peserta

Fleksibilitas Program

Tingkat fleksibilitas program antara kedua lembaga juga berbeda:

• BPJS Kesehatan: Program relatif seragam untuk semua peserta, dengan perbedaan utama hanya pada kelas perawatan
• BPJS Ketenagakerjaan: Memiliki beberapa program yang dapat dipilih oleh peserta, terutama untuk pekerja bukan penerima upah

Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dan keunikan masing-masing lembaga dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial. Memahami perbedaan-perbedaan ini dapat membantu masyarakat untuk lebih optimal dalam memanfaatkan layanan dan program yang disediakan oleh kedua lembaga tersebut.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, beserta jawabannya:

1. Apakah saya perlu mendaftar di kedua BPJS?

Jawaban: Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sementara itu, kewajiban menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tergantung pada status pekerjaan Anda. Jika Anda adalah pekerja formal, kemungkinan besar Anda akan didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, jika Anda pekerja mandiri atau informal, Anda dapat memilih untuk mendaftar secara sukarela ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan tambahan.

2. Bisakah saya menggunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk berobat?

Jawaban: BPJS Ketenagakerjaan tidak digunakan untuk layanan kesehatan umum seperti berobat. Untuk layanan kesehatan, Anda harus menggunakan BPJS Kesehatan. Namun, jika Anda mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, Anda dapat menggunakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi.

3. Apakah iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibayar terpisah?

Jawaban: Ya, iuran untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibayar secara terpisah. Untuk pekerja formal, biasanya pemberi kerja yang akan memotong dan membayarkan iuran kedua BPJS ini. Untuk pekerja mandiri atau informal, Anda perlu membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (jika Anda memilih untuk menjadi peserta) secara terpisah.

4. Apakah manfaat BPJS Ketenagakerjaan bisa diwariskan?

Jawaban: Beberapa manfaat BPJS Ketenagakerjaan dapat diwariskan, tergantung pada programnya. Misalnya, Jaminan Kematian (JKM) dan sisa saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diterima oleh ahli waris jika peserta meninggal dunia. Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) juga memiliki manfaat pensiun janda/duda dan anak yang dapat diterima oleh ahli waris yang memenuhi syarat.

5. Apakah saya bisa menggunakan BPJS Kesehatan di luar negeri?

Jawaban: Secara umum, BPJS Kesehatan hanya berlaku untuk layanan kesehatan di dalam negeri Indonesia. Namun, dalam kondisi tertentu seperti evakuasi medis darurat dari luar negeri ke Indonesia, BPJS Kesehatan dapat memberikan penggantian biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bagaimana jika saya berhenti bekerja? Apakah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saya otomatis berhenti?

Jawaban: Jika Anda berhenti bekerja, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda tidak otomatis berhenti. Untuk program Jaminan Hari Tua (JHT), saldo Anda tetap ada dan dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk program lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), kepesertaan Anda akan berhenti jika tidak ada pembayaran iuran. Namun, Anda dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri jika menginginkannya.

7. Apakah ada perbedaan layanan BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3?

Jawaban: Perbedaan utama antara kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan terletak pada fasilitas rawat inap di rumah sakit. Kelas 1 mendapatkan kamar rawat inap dengan kapasitas 2-3 orang per kamar, kelas 2 dengan kapasitas 3-5 orang per kamar, dan kelas 3 dengan kapasitas 4-6 orang per kamar. Selain itu, besaran iuran juga berbeda untuk setiap kelas. Namun, untuk layanan medis lainnya seperti pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis, tidak ada perbedaan antar kelas.

8. Apakah BPJS Ketenagakerjaan berlaku untuk pekerja asing di Indonesia?

Jawaban: Ya, pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berhak atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk program Jaminan Hari Tua (JHT), pekerja asing dapat memilih untuk menjadi peserta atau tidak.

9. Bagaimana cara mengubah data kepesertaan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan?

Jawaban: Untuk mengubah data kepesertaan BPJS Kesehatan, Anda dapat menggunakan aplikasi Mobile JKN, mengunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, atau menghubungi call center BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, Anda dapat menggunakan aplikasi BPJSTKU, mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, atau menghubungi call center BPJS Ketenagakerjaan.

10. Apakah saya bisa menggunakan BPJS Kesehatan untuk perawatan gigi?

Jawaban: Ya, BPJS Kesehatan mencakup beberapa layanan kesehatan gigi dasar, seperti pemeriksaan gigi, pencabutan gigi, penambalan gigi, dan pembersihan karang gigi. Namun, untuk perawatan gigi yang lebih kompleks seperti pemasangan kawat gigi (ortodonti) atau implan gigi, umumnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Meskipun BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sama-sama merupakan badan penyelenggara jaminan sosial, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal fungsi, cakupan, dan manfaat yang diberikan. BPJS Kesehatan berfokus pada penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, sementara BPJS Ketenagakerjaan lebih berfokus pada perlindungan sosial bagi pekerja.

Perbedaan utama antara kedua lembaga ini meliputi:

1. Fungsi dan tugas: BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
2. Peserta: BPJS Kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia, sementara BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada pekerja.
3. Manfaat: BPJS Kesehatan memberikan manfaat pelayanan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat finansial terkait risiko ketenagakerjaan.
4. Iuran: Sistem iuran kedua lembaga berbeda, dengan BPJS Kesehatan menggunakan sistem kelas perawatan, sementara BPJS Ketenagakerjaan memiliki iuran yang berbeda untuk setiap program.
5. Aplikasi dan layanan pelanggan: Kedua lembaga memiliki aplikasi dan saluran layanan pelanggan yang berbeda.

Memahami perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, setiap individu dapat memaksimalkan manfaat dari kedua program jaminan sosial ini sesuai dengan kebutuhan dan statusnya. BPJS Kesehatan memberikan ketenangan dalam hal akses layanan kesehatan, sementara BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko terkait pekerjaan dan jaminan di masa depan.

Penting untuk diingat bahwa kedua program ini saling melengkapi dan tidak menggantikan satu sama lain. Idealnya, setiap warga negara Indonesia memiliki perlindungan dari kedua program ini untuk mendapatkan jaminan sosial yang komprehensif. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan terlindungi dari berbagai risiko kesehatan dan ketenagakerjaan.

Sebagai penutup, penting bagi setiap individu untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang kedua program ini, mengingat adanya perubahan kebijakan dan peraturan dari waktu ke waktu. Dengan pemahaman yang baik dan pemanfaatan yang optimal, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.