Pemerintah Nepal Bantah Berlakukan Pajak untuk Bantuan Bencana

Liputan6.com, Kathmandu - Pemerintah Nepal diduga memblokade bantuan yang sangat dibutuhkan ke daerah-daerah terpencil. Pejabat setempat juga diduga telah menghalangi aliran bantuan ke negara itu dan memberlakukan pajak impor pada pengiriman bantuan.

Namun, Suman Prasad Sharma selaku Sekretaris Kementerian Keuangan Nepal, membantah tuduhan yang dibuat oleh LSM dan pejabat internasional itu. Sharma mengatakan tuduhan itu tidak berdasar.

Padahal, menurut laporan media lokal, ratusan ton pasokan bantuan telah berhenti di perbatasan India karena tidak diizinkan memasuki Nepal.

Satu laporan mengutip seorang pejabat, adat istiadat setempat di perbatasan mengaku tidak memiliki perintah untuk mengizinkan bantuan masuk melalui jalur tanpa pembayaran pajak.

"Mereka seharusnya tidak menggunakan metodologi damai adat," kata Sharma seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (2/5/2015).

Dia menegaskan bahwa tak ada kewajiban untuk membayar bagi bantuan yang masuk kepada siapa pun.

"Tidak ada kewajiban untuk membayar pada apa pun. Biaya ini adalah benar-benar tidak bertanggung jawab dan saya membantahnya," kata Sharma.

Korban Terus Bertambah

Korban tewas dalam bencana itu kini telah mencapai 6.900, dengan lebih dari 15.000 cedera. Demikian pula dengan ratusan ribu warga yang tak lagi memiliki tempat tinggal, termasuk banyak di antara mereka yang cedera.

Namun, semakin jelas bahwa sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memusatkan upaya bantuan, polisi lokal telah menghentikan truk sarat dengan bantuan dari pihak swasta yang menuju wilayah terparah terkena bencana.

"Mereka tidak menderita sehingga mereka tidak peduli. Mereka hanya keluar untuk mendapatkan uang asing untuk diri mereka sendiri," kata Rashmita Shastra, seorang pekerja kesehatan di sebuah desa di Distrik Sindhulpalchowk, 50 mil dari Kathmandu, yang sedianya akan menerima kiriman bantuan yang akhirnya diblokade oleh otoritas setempat.

Sebuah desa di mana 7 orang meninggal dan hampir seluruhnya hancur, belum dikunjungi oleh pejabat atau politisi, meskipun salah satu badan bantuan berhasil mendistribusikan beberapa terpal dan beras pada akhir pekan lalu. (Ado)