Australia Tak Bisa Pastikan Kapan Dubesnya Kembali ke Jakarta

Liputan6.com, Canberra - Imbas eksekusi mati terpidana asal Australia duo Bali Nine -- Andrew Chan dan Myuran Sukamaran -- berbuah penarikan Duta Besar Paul Grigson dari Indonesia. Hingga kini belum dapat dipastikan kapan perwakilan dari negeri Negeri Kanguru itu akan kembali bertugas di Tanah Air.

"Saat ini adalah waktu yang sangat sulit bagi hubungan Australia-Indonesia. Saya tak bisa memastikan kapan Duta Besar Paul Grigson akan kembali ke Jakarta," kata Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop seperti dikutip dari ABC.Net, Selasa (5/5/2015).

Sejauh ini, Menlu Bishop telah memulai pembicaraan dengan Dubes Paul Grigson yang ditarik dari Indonesia setelah eksekusi mati duo Bali Nine itu.

"Selama tiga bulan terakhir, fokus hubungan kami pada eksekusi, dan berharap bahwa Presiden Joko Widodo akan berubah pikiran dalam kaitannya dengan eksekusi dua warga Australia dan tentu saja warga negara lainnya," kata Bishop di Perth.

"Kami sekarang akan membahas konsekuensi jangka pendek, menengah dan panjang serta bagaimana kami akan mengelola hubungan ini ke depannya. Dampak dari penarikan Duta Besar Australia tak boleh dianggap remeh," terang Bishop.

Menlu berambut pendek ini juga tak bisa menyebut kapan Dubes Paul Grigson akan terbang kembali ke Jakarta, seraya mengatakan bahwa hal itu akan bergantung pada 'isu apa yang muncul di Indonesia'.

"Kami menyadari bahwa hubungan kami dengan Indonesia adalah salah satu yang terpenting, dan kami perlu membicarakan ke depannya dengan Duta Besar. Kami melalui waktu yang sangat sulit," tutur Bishop.

Bishop menguraikan, persahabatan antara kedua negara terkait hubungan perdagangan serta kerja sama penegakan hukum.

Sejauh ini, Menlu Bishop belum memberikan detil apapun mengenai opsi potensial yang sedang dipertimbangkan Australia dalam menanggapi eksekusi. Ketika ditanya apakah pemotongan bantuan luar negeri dibahas dalam diskusi bersama Dubes Grigson, ia mengaku belum bisa membeberkan.

"Diskusi mengenai anggaran bantuan adalah urusan ERC (Komite Kajian Pengeluaran) dan Kabinet, dan diskusi itu sedang berlangsung," jawab Bishop. (Tnt/Yus)