Menlu Retno: China Tegaskan Kepulauan Natuna Milik Indonesia

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna, bahkan China sudah dengan jelas menyatakan bahwa kepulauan tersebut milik Indonesia.

"Beberapa waktu lalu ada berita soal klaim Natuna. Itu sama sekali tidak benar," ucap Retno dalam keterangannya kepada media massa di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (20/11/2015), seperti dilansir Antaranews.com.

Kepemilikan Indonesia atas Kepulauan Natuna, lanjut Menlu Retno, sudah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk Tiongkok.

Sebagai bukti terakhir, Menlu Retno mengutip pernyataan juru bicara Menlu Tiongkok, yang dengan jelas menyebutkan soal kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia.

"(Kepulauan Natuna) Ini adalah wilayah Indonesia. Titik," tegas dia.

Retno menambahkan, penentuan delimitasi, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas kontinental, ditarik dari garis-garis tersebut. Sebab, yang disengketakan antara beberapa negara adalah masalah fitur berupa pulau, atol, bebatuan, dan sebagainya.

"Dalam hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih klaim dengan negara mana pun," tukas Retno.

Tumpang Tindih Batas

Di Natuna, Indonesia mempunyai tumpang tindih batas kontinental dengan Malaysia, namun masalah tersebut sudah diselesaikan dan dicatatkan ke PBB.

Sementara soal tumpang tindih kawasan ZEE dengan Malaysia di barat dan Vietnam di utara, saat ini masih dinegosiasikan.

Indonesia dan Malaysia sudah menunjuk utusan khusus untuk mempercepat proses negosiasi. Sedangkan dengan Vietnam, negosiasi yang sudah lama berhenti telah dihidupkan kembali dan akhir 2015 akan ada pertemuan lagi.

Indonesia mengajak semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memantik ketegangan di kawasan, kata Menlu.

Senada dengan Retno, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah tersebut.

"Soal nine-dash line, kami sepakat bahwa kebebasan pelayaran, code of conduct mengemuka. Namun kita ingin mengedepankan dialog untuk mengatasi masalah itu," papar Luhut.

Luhut menambahkan, Indonesia telah merencanakan kerja sama eksplorasi di ladang potensial energi di Kepulauan Natuna, namun rencana itu ditunda karena harga gas turun. (Ans/Ali)