Liputan6.com, Kairo - Mantan sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB, Boutros Boutros-Ghali meninggal dunia. Perwakilan Dewan Keamanan PBB mengatakan ia menghembuskan napas terakhirnya di usia 93 tahun.
"Dia meninggal di sebuah rumah sakit di Kairo pada hari Selasa 17 Februari 2016 (waktu setempat)," kata kantor berita negara Mesir yang menuliskan Boutros Boutros-Ghali mengalami panggul patah, seperti dikutip dari BBC, Rabu (17/2/2016).
Baca Juga
Baca Juga
Dewan Keamanan dengan 15 anggota itu kemudian mengadakan hening cipta selama 1 menit setelah pengumuman kematian Boutros-Ghali, yang diberitahukan pada awal sesi pertemuan krisis kemanusiaan di Yaman.
Advertisement
Sejauh ini belum ada rincian lebih lanjut tentang kematiannya.
Media Mesir juga melaporkan bahwa Boutros-Ghali sempat dihubungi oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi Kamis 11 Februari lalu dalam perawatan di rumah sakit.
Orang Arab Pertama sebagai Sekjen PBB
Boutros Boutros-Ghali adalah orang Arab pertama yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB, ia juga menjadi satu-satunya yang menduduki posisi tersebut. Tugasnya selama 5 tahun mulai 1992 saat Perang Teluk berkecamuk, kerap menuai kontroversi.
Ketika genosida Rwanda pada tahun 1994, dia dikritik karena gagal mencegah pembantaian massal. Pihak oposisi untuk kampanye pengeboman NATO di Bosnia pun marah pada Washington, dan berkontribusi atas pengusiran Boutros-Ghali.
Kala itu, AS meminta hak veto saat Boutros-Ghali berada pada masa jabatan kedua, sehingga ia dianggap sebagai staf yang berkhianat.
Boutros-Ghali lahir pada 14 November 1922 dari keluarga Kristen Koptik di Kairo. Ia mengemban pendidikan di Universitas Kairo dan di Paris -- di mana telah membentuk kerja sama seumur hidup dengan Prancis.
Dia mengambil studi hubungan internasional di Universitas Columbia di New York dan menjadi menteri luar negeri Mesir pada tahun 1977 -- di bawah pimpinan Presiden Anwar al-Sadat.
Setelah meninggalkan PBB, Boutros-Ghali menjadi Sekretaris Jenderal La Francophonie -- pengelompokan negara berbahasa Perancis -- periode 1998-2002.
Pada tahun 2004, dia diangkat sebagai presiden Dewan HAM baru Mesir -- bagian yang diciptakan oleh pemimpin Mesir Hosni Mubarak di tengah tekanan AS pada negara-negara Arab untuk reformasi demokratis.