Peralihan Pemerintahan Filipina Tak Ganggu Penyelamatan Sandera

Liputan6.com, Jakarta - Filipina pada 30 Juni mendatang akan menggelar peralihan pemerintahan. Tampuk kekuasaan Presiden Benigno Aquino akan diserahkan kepada Rodrigo Duterte. Kendati demikian, pertemuan menteri kedua negara terkait dengan kasus penculikan anak buah kapal (ABK) WNI tetap berlangsung. 

Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Filipina pada 26 Juni 2016.

Kunjungan tersebut, menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan guna mengamankan pelayaran kapal kedua negara yang melewati perairan di Pulau Sulu. 

"Kerja sama yang disepakati untuk ditingkatkan adalah, penyelamatan sandera saat ini dan mencegah terjadinya penyaderaan kembali di masa yang akan datang," tutur Menlu Retno Marsudi dalam pernyataan pers pada Selasa (28/6/2016), di kantor Menlu di Jakarta

Komunikasi dengan pemerintah baru Filipina akan terus dijalankan, yang akan mulai mengambil alih pemerintahan pada 30 Juni 2016.

Menurut Menlu Retno, pergantian pemerintahan baru Filipina, diyakini tidak akan menjadi penghambat penanganan sandera.

"Saya berencana melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina yang baru secepat mungkin setelah tanggal 30 Juni 2016," 

Kementerian Luar Negeri RI juga telah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak di Mindanao. Hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan langkah yang akan diambil terkait dengan penyelamatan sandera ABK WNI.

"Kementrian Luar Negeri telah menerjunkan diplomatnya ke Davao. Pertama, untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dan kedua, untuk membahas upaya penyelamatan," jelas Menlu Retno.

**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.