Bom di Aleppo Tewaskan 14 Orang yang Masih Satu Keluarga

Liputan6.com, Aleppo - Serangan udara kembali dilakukan di Aleppo timur, di wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak. Akibatnya sungguh tragis, 14 orang yang masih satu keluarga tewas.

Empat anak dan dua perempuan termasuk mereka yang kehilangan nyawa. Demikian menurut satuan pertahanan sipil White Helmets.

Keluarga malang tersebut tewas di area Al Marja. Pelaku pemboman diduga pesawat tempur Rusia.

White Helmets mengatakan, 25 orang lainnya tewas pada serangan udara yang dilancarkan Minggu 16 Oktober 2015 di wilayah permukiman di Distrik al-Qaterji.

Petugas penyelamat mengerahkan alat berat crane untuk mengevakuasi seorang bocah 12 tahun dari lantai teratas apartemen setelah bangunan tersebut runtuh. Sebelumnya, seorang bayi dikeluarkan dari puing-puing dalam kondisi tak bernyawa -- wajahnya ditutupi lumpur yang mengeras.

Sementara, seorang warga Aleppo mengatakan, kota mereka dibombardir dalam kurun waktu 24 jam. Rudal jelajah anti-bunker (bunker-buster) menghantam dan membuat tanah bergetar hebat.

"Mereka menggunakan senjata jenis baru. Bunker-buster yang sama namun lebih kuat. Bumi bergetar dalam waktu yang lebih lama. Kami harus bangun lima sampai enam kali. Itu kali pertamanya hal itu terjadi," kata guru di Aleppo yang tak mau disebut namanya itu, sepertin dikutip dari BBC, Senin (17/10/2016).

Sejak gencatan senjata berakhir bulan lalu, pasukan pemerintah Suriah yang didukung Rusia membombardir Aleppo.

Organisasi kemanusiaan mengatakan, gencatan senjata selama 72 jam mendesak untuk dilakukan, untuk memungkinkan pengiriman perbekalan di wilayah Aleppo yang dikuasai pemberontak dan diblokade pemerintah. Bagian kota itu dihuni sekitar 275 ribu orang.

AS dan Inggris mengancam akan memberlakukan sanksi baru, merespons serangan udara di Aleppo.

Usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson di London pada Minggu kemarin, Menlu Amerika Serikat, John Kerry menyebut, 'kejahatan terhadap kemanusiaan' terjadi setiap harinya di Aleppo.

Sementara Menlu Johnson mengatakan, saksi tambahan harus dijatuhkan pada rezim Suriah dan 'para pendukungnya'.