Liputan6.com, Manila - Wakil Presiden Filipina, Leni Robredo, mengumumkan pengunduran diri dari kabinet pada Minggu 4 Desember 2016 lalu.
Wakil Presiden mengungkapkanbahwa ia melepaskan jabatan sebagai Chairman of the Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC), suatu jabatan kabinet yang mengurusi perumahan dan pengembangan pedesaan.
Hal tersebut dilakukan setelah menerima pesan teks dari Sekretaris Kabinet Jun Evasco, Jr. yang menyampaikan perintah Presiden melalui Bong Go agar wanita itu "dilarang menghadiri semua rapat Kabinet terhitung sejak 5 Desember."
Advertisement
Baca Juga
Dikutip dari CNN pada Selasa (6/12/2016), Robredo menyebut pesan itu sebagai bagian terakhir dari upaya untuk mendepaknya dari melakukan tugas. Namun demikian, ia akan terus melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
Ia mengatakan akan terus mendukung prakarsa-prakarsa positif dalam pemerintahan dan menghalangi prakarsa-prakarsa yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Robredo diangkat menjadi Kepala Komisi Perumahan pada Juli lalu.
Sementara itu, dikutip dari GMA News, Martin Andanar dari Kantor Penerangan Kepresidenan mengatakan, "Dengan berat hati, saya menerima pengunduran diri Wakil Presiden Leni Robredo."
Pernyataan itu diterbitkan setelah pihak Istana Malacanang menerima surat pengunduran diri tersebut pada Senin 5 Desember 2016.
Pihak Istana sebelumnya menyebutkan adanya perbedaan tak terselesaikan antara Duterte dan Robredo yang menjadi penyebab Robredo dilarang lagi menghadiri rapat-rapat Kabinet.
Ernesto Abella, juru bicara kepresidenan, juga mempertegas penjelasan Jun Evasco, Jr., katanya, "Anggota Kabinet diangkat secara pribadi oleh Presiden, dan itu juga hak prerogatifnya untuk memberhentikan dengan alasan-alasan yang juga hanya diketahui olehnya."
Walaupun ada sejumlah ganjalan antara Presiden dan para anggota Kabinet, Abella mengatakan bahwa ganjalan-ganjalan itu harus ditangani dengan kesepakatan masing-masing karena pentingnya kesatuan dalam Kabinet.
Ia melanjutkan, "Menurut Presiden, 'Tugas kita adalah untuk menjaga martabat dan integitas rakyat Filipina. Jika Anggota Kabinet tidak bisa setuju dengan kebijakan Presiden, ia bebas untuk mengundurkan diri.'"
Pernyataan itu juga ditujukan kepada Patricia Licuana, ketua Commission on Higher Education (CHED), yang juga diperintahkan untuk tidak menghadiri rapat-rapat Kabinet. Licuanan memutuskan untuk tetap menjabat.
Licuanan ditunjuk oleh mantan Presiden Benigno Aquino III. Jabatan sebagai ketua CHED ditetapkan dipegangnya hingga 2018.