'Presiden' Donald Trump Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Urusan Bisnis

Liputan6.com, Washington, DC - Donald Trump mengumumkan, kelak bisnisnya akan diambil alih oleh anak-anaknya. Ia menegaskan pula, "tak akan ada kesepakatan baru" yang dilakukan perusahaannya selama masa kepresidenannya.

Melalui media sosial Twitter, Trump mencuit ia akan "mengadakan konferensi pers dalam waktu dekat" setelah sebelumnya ia sempat menunda pengumuman tentang bagaimana ia akan menangani kepentingan bisnisnya.

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) itu juga mengatakan meski tidak diamanatkan oleh hukum, namun ia akan meninggalkan kegiatannya di dunia bisnis sebelum pelantikannya pada 20 Januari mendatang.

"Dua anak saya, Don dan Eric, ditambah eksekutif, akan mengelolanya. Tidak ada kesepakatan baru yang akan dicapai selama aku berada di Gedung Putih," cuit Trump.

Tidak disebutkannya nama sang putri, Ivanka terkait urusan bisnis memicu spekulasi bahwa anak perempuan tertuanya itu akan mendapat jabatan dalam pemerintahannya.

Risiko Pemakzulan

Jika Trump mempertahankan posisinya di dunia bisnis maka ancaman krisis konstitusional membayangi pemerintahannya.

Sikap Trump yang bersikeras bahwa tak ada hukum yang memaksa presiden bebas dari kepentingan bisnis, tidak hanya mengabaikan konvensi yang telah berlangsung selama puluhan tahun bahkan berabad-abad. Hal itu juga dinilai sebagai pengingkaran eksplisit konstitusi itu sendiri.

Dokumen pendirian pemerintah federal AS secara khusus melarang presiden menerima hadiah atau pembayaran apa pun dari pemerintah asing.

Banyak pihak berpendapat sulit untuk melihat bagaimana transaksi bisnis sederhana sekali pun antara Trump Organisation dan perusahaan asing tidak akan menempatkan Trump pada posisi melanggar klausul tersebut. Para kritikus dan musuh politik Trump telah menyoroti hal ini sejak musim kampanye, namun fokusnya meningkat seiring dengan kemenangannya dalam pilpres.

Trump dijadwalkan akan berbicara di muka publik untuk mengungkapkan langkahnya demi mendamaikan kepentingan bisnisnya dengan kewajibannya sebagai presiden. Juru bicara tim transisi, Sean Spicer mengatakan, konferensi pers ditunda untuk memastikan "protokol sesuai dengan prosedur".

"Pengumuman akan dilakukan pada Januari demi memastikan tim hukum memiliki cukup waktu untuk memastikan protokol yang tepat jadi dia (Trump) bisa fokus kepada urusan negara dan mencapai agenda ambisius dengan bantuan kabinet kelas dunia yang dibangunnya," kata Spicer dalam sebuah pernyataan tertulis.

Sementara itu, sejumlah pihak meragukan pernyataan Trump. Bahkan konflik kepentingan bukan tidak mungkin terjadi.

"Tidak masuk akal untuk mengatakan 'tak akan ada kesepakatan baru'," ujar penasihat etika Gedung Putih di era pemerintahan George W Bush, Richard W Painter seperti dilansir BBC, Rabu (14/12/2016).

"Apakah dia akan terus meminjam uang dari bank asing seperti Bank of China? Itu adalah kesepakatan. Atau mengumpulkan uang sewa dari perusahaan milik pemerintah asing? Itu adalah kesepakatan. Masihkah dia mempekerjakan orang atau memiliki tamu di hotel-hotelnya?," tambahnya.

Sebagai pengusaha, Trump tergolong salah satu yang disegani di dunia. Bisnis propertinya tersebar baik di level domestik mau pun internasional di antaranya hotel dan lapangan golf, perumahan mewah, kepemilikan atau investasi di hotel, kantor, dan apartemen.

Pada bulan lalu, Trump sempat mencuit janji untuk meninggalkan dunia bisnis secara total. Ia mengatakan hal tersebut secara visual penting agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Namun penundaan konferensi pers terbaru dinilai sebagian pihak karena Trump fokus membangun kabinetnya. Belum lama ini saja, ia telah mengumumkan Presiden Goldman Sachs, Gary Cohn sebagai penasihat ekonomi utamanya.

Cohn akan menjabat sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih. Posisi ini akan membuatnya menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam setiap keputusan ekonomi Gedung Putih.

Petinggi Goldman Sachs tersebut merupakan orang ketiga dari dunia perbankan yang ditunjuk Trump untuk bergabung dengan kabinetnya. Sebelumnya ada sosok Steven Mnuchin yang dipilihnya untuk mengisi pos menteri keuangan dan Steve Bannon sebagai kepala strategis dan penasihat utama Trump.

Di lain sisi muncul desakan agar Trump memutuskan kepemilikannya atas Trump Organisation dan menempatkan asetnya tersebut di tangan pihak independen.

"Dia (Trump) mengambil langkah kecil ke arah yang benar. Namun dia perlu membuat langkah besar. Dengan menggantungkan kepentingan dan membiarkan anak-anaknya mengelola bisnisnya, ini hanya soal waktu sebelum akhirnya kita memiliki skandal besar pertama," ujar Norm Eisen, penasihat etika di pemerintahan Barack Obama.