Duterte: Kami Tak Mampu Bendung Tiongkok di Laut China Selatan

Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Kali ini terkait dengan agresifnya Tiongkok dalam pembangunan di Laut China Selatan.

"Apa yang harus saya lakukan? Kobarkan perang dengan China?," kata Duterte pada sebuah konferensi media yang digelar Minggu 19 Maret 2017.

"Ya, saya bisa saja kobarkan perang. Tapi kita akan kehilangan militer dan polisi dan negara kita akan hancur," lanjut Duterte.

Beijing dikabarkan membangun sebuah stasiun yang kabarnya memantau lingkungan di kawasan yang tengah bersengketa antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan.

Bagaimanapun, Duterte memperingatkan ia akan mengingatkan kembali kasus kemenangan Filipina pada 12 Juli tahun lalu di pengadilan arbitrase yang membatalkan klaim Tiongkok di Laut China Selatan.

"China lebih baik berpikir ulang dengan hasil keputusan pengadilan (arbitrase) jika ingin mengutak-atik sumber daya alam di Laut China Selatan," kata Duterte seperti dikutip dari Japan Times, Senin (20/3/2017).

"Namun, kami tak bisa membendung kekuatan Tiongkok di Laut China Selatan. Jika Amerika tak bisa, apalagi kami," lanjut Duterte.

Pernyataan Duterte ini sedikit bertentangan dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina yang tengah memverifikasi laporan bahwa China tengah membangun konstruksi di Scarborough Shoal (wilayah yang menjadi sengketa China dan Filipina di Laut China Selatan).

Di masa kepemimpinan sebelum Duterte, Filipina kerap kali protes atau mengajukan keberatan terhadap agresifnya China di wilayah sengketa ini. Namun, sejauh ini di bawah Duterte, negara itu belum sekalipun mengajukan keberatan

Sementara itu, pejabat tinggi di Sansha City -- kawasan yang mengatur pemerintahan Tiongkok di Laut China Selatan semenjak 2012-- mengatakan kepada Hainan Daily Newspaper bahwa mereka tengah membangun 'stasiun monitor lingkungan hidup'.

Jika konstruksi itu selesai, itu adalah bangunan permanen China di tengah-tengah pulau buatan yang menjadi sengketa.

Tindakan itu juga dinilai menisbikan keputasan pengadilan arbitrase di Den Haag yang menyatakan Beijing tak bisa mengklaim kawasan itu.

Kapal pemerintah China mengambil alih kontrol Scarborough pada 2012, setelah tensi memanas akibat berhadapan dengan kapal Filipina. Semenjak saat itu, China melarang Filipina untuk memancing di kawasan kaya sumber daya itu.

Filipina lantas membawa masalah ini ke pengadilan internasional, namun Beijing bergeming.

Duterte sempat bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing tahun lalu. Namun, ia tak pernah menyinggung sedikit pun terkait keputusan pengadilan arbitrase itu.

Konon, semenjak pertemuan itu, nelayan Filipina kembali diperbolehkan mencari ikan di Scarborough dan penjaga pantai Filipina juga diperkenankan untuk patroli.