Lintas Kementerian Kaji Kebijakan 'Kontroversial' Trump Atas RI

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan Indonesia dalam daftar negara curang yang menyebabkan AS mengalami defisit.

Terkait dengan peristiwa itu, pemangku kepentingan di RI menegaskan akan mengkaji tujuan kebijakan Trump tersebut. Hal ini disampaikan oleh Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri, Adam Tugio. 

"Lintas kementerian lakukan kajian antisipasi kebijakan protektif Trump," ucap Adam dalam press briefing Kemlu, Jumat (7/4/2017).

Walau siap melakukan kajian, Adam mengingatkan, Indonesia dan AS merupakan mitra strategis. Hubungan ekonomi kedua negara sangat luas dan mencakup banyak sektor.

"Kita harus lihat betapa komprehensif hubungan bilateral Amerika dan Indonesia, kami melihat banyak peluang yang akan membawa keuntungan bersama," ungkap Adam.

"Harus digarisbawahi hubungan harus memberikan keuntungan bersama dan harus dilakukan sesuai aturan main global dan aspek lain," tambah dia.

Sebelumnya, pejabat tinggi AS mengatakan bahwa Trump akan mengeluarkan dua perintah eksekutif untuk mencari akar masalah penyebab defisit neraca perdagangan AS.

Pernyataan kontroversial Trump menurut Wakil Dubes AS Brian Mcfeeters tidak akan berdampak buruk bagi perdagangan AS dan Indonesia.

"Tidak akan berefek negatif," sebut Mcfeeters di Jakarta Internatioanl Expo Kemayoran Jakarta, Selasa 5 April lalu.

Dia menegaskan, Presiden Trump tidak bermaksud menuduh Indonesia curang. Perintah eksekutif ditujukan untuk meningkatkan perdagangan yang dapat memberi keuntungan bagi kedua negara.

"Seharusnya ini memberikan efek positif untuk membuka penglihatan kita mengenai apa saja yang menjadi halangan perdagangan kedua negara," sebut dia.