Sempat Putus Hubungan, Kini Korsel Lakukan Pendekatan ke Korut

Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan mengatakan ingin memperbaiki jalur komunikasi dengan Korea Utara. Secara teknis, kedua negara masih berperang mengingat konflik tahun 1950-1953 berakhir dengan sebuah gencatan senjata bukan perjanjian damai.

Selama ini, Pyongyang telah mengabaikan seruan untuk menghentikan program senjata nuklir mereka. Korut bersikeras bahwa program tersebut dibutuhkan untuk melawan musuh.

Peluncuran rudal balistik terbaru yang dilakukan Korut pada Minggu 14 Mei 2017 disebut merupakan uji coba untuk membawa sebuah hulu ledak nuklir berukuran besar.

"Sikap mendasar kami adalah jalur komunikasi antara Korsel dan Korut harus dibuka," ujar Lee Duk-haeng, juru bicara kementerian unifikasi seperti dilansir Al Jazeera, Rabu (17/5/2017).

"Kementerian unifikasi telah mempertimbangkan opsi ini secara internal, namun belum ada keputusan yang dibuat," imbuhnya.

Menurut Lee, komunikasi antara dua negara diputuskan oleh Korut tahun lalu menyusul dijatuhkannya sanksi baru atas uji coba rudal. Tidak hanya memutus komunikasi, namun Korut juga menutup zona industri bersama.

Hingga kini Korut belum memberikan respons atas permintaan Korsel tersebut.

Pernyataan Korsel dinilai mengindikasikan "sikap yang lebih lembut" dibanding yang ditunjukkan di markas besar PBB di New York di mana DK PBB mengancam akan menjatuh sanksi baru terhadap Pyongyang.

Pada Selasa lalu Amerika Serikat mengatakan, pihaknya yakin dapat mengajak China menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut. Washington juga memperingatkan, mereka turut menargetkan negara-negara yang mendukung Pyongyang.

Berbicara usai pertemuan DK PBB, utusan khusus AS untuk PBB, Nikki Haley menegaskan, Washington hanya akan berdialog dengan Korut setelah negeri pimpinan Kim Jong-un itu menghentikan program senjata nuklirnya.

Presiden Baru Korsel

Belum lama ini, Korsel baru saja memiliki presiden baru. Sosok itu adalah Moon Jae-in yang dikenal memilih pendekatan lebih moderat ke Korut.

Moon menerangkan, ia ingin melanjutkan dialog serta tekanan demi menghentikan program senjata nuklir Korut. Gayanya dinilai cukup berbeda jika dibandingkan dengan pendahulunya, Park Geun-hye, seorang politisi konservatif yang kini mendekam di penjara akibat skandal korupsi.

Presiden baru Korsel ini diketahui mengirimkan utusan ke AS untuk membahas isu Korut dengan sejumlah pejabat tinggi AS. Sosok yang diutus adalah Hong Seok-hyun, seorang pengusaha media yang juga pemilik surat kabar JonggAng Ilbo.

Hong menjelaskan bahwa Korsel hingga kini belum mendapat kabar resmi dari Washington apakah sistem pertahanan anti-rudal AS (THAAD) yang telah diaktifkan harus dibayarkan atau sebaliknya. Namun di lain sisi, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa ingin Korsel membayarnya.

Saksikan juga video berikut ini: