Mahathir Mohamad Diangkat Jadi Pemimpin Oposisi Malaysia?

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Sebuah rumor menggegerkan Negeri Jiran: mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad disebut-sebut akan memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan.

Sejumlah media di melaporkan, salah satu anggota koalisi Pakatan Harapan, Partai Pribumi Bersatu Malaysia menjalin kesepakatan dengan Mahathir.

Lebih lanjut lagi, sejumlah artikel bahkan menyebut, Mahatir diberikan jabatan sebagai pimpinan tertinggi koalisi. Sementara, Presiden PKR Wan Azizah Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim, diangkat jadi presiden koalisi. Benarkah?

Belakangan, Partai Keadilan Rakyat (PKR) mengklarifikasi rumor tersebut. 

Direktur Komunikasi PKR, Fahmi Fadzil menyangkal kabar yang beredar bahwa koalisi telah setuju mengangkat Mahathir sebagai pemimpin.

"Diskusi masih berjalan dan pengumuman resmi terkait struktur akan disampaikan lewat dewan presidensial Pakatan Harapan," sebut Fahmi seperti dikutip dari The Star, Kamis (15/6/2017).

Pakatan Harapan merupakan koalisi yang terdiri empat partai yaitu, PKR, Partai Pribumi, DAP, dan Partai Amanah.

Sementara itu, PKR diketahui merupakan partai yang dibentuk Anwar Ibrahim. Pria yang sedang mendekam di bui itu adalah mantan Deputi PM era Mahathir.

Mereka berdua sempat terlibat dalam perseteruan politik. Pertikaian itu berujung lengsernya Anwar dari jabatannya.

Selama beberapa tahun perseteruan dua orang tokoh politik terus berlangsung. Namun, mereka mulai menunjukkan keharmonisan usai sepakat untuk menentang PM saat ini Najib Razak.

Setelah 18 tahun tak pernah bertatap muka, keduanya bertemu kembali pada 2016 di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Kala itu, Anwar Ibramin menghadiri sidang permohonan untuk revisi UU baru tentang Dewan Keamanan Nasional Malaysia (NSC).

Di tempat itu, Mahathir terlihat berjabat tangan dengan Anwar. Kejadian "bersejarah" itu diabadikan oleh istri Anwar, Wan Azizah Ismail, dan diunggah ke media sosial miliknya.

Di dalamnya ia menulis, "Pertemuan pertama selepas 18 tahun 2 hari...sejak 3 September 1998".