Madrid Menunggu Jawaban Catalonia, 'Merdeka atau Tidak?'

Liputan6.com, Madrid - Hingga hari ini, pemerintah Spanyol dilaporkan masih menunggu kepastian dari Catalonia. Madrid menunggu jawaban, apakah region dengan Ibu Kota Barcelona itu tetap ingin memisahkan diri dari Negeri Matador atau tidak.

Beberapa hari sebelumnya, pemimpin Catalonia Carles Puigdemont menunda mengumumkan deklarasi kemerdekaan region tersebut dan meminta untuk bernegosiasi dengan Madrid.

Akan tetapi, pemerintah Spanyol tak berminat untuk melakukan negosiasi. Madrid kemudian memberikan tenggat waktu hingga 19 Oktober pukul 10.00 waktu setempat, mendesak Catalonia untuk segera memberikan jawaban, 'apakah tetap ingin memisahkan diri atau tidak?'.

"Tak sulit rasanya memberikan jawaban definitif atas pertanyaan itu, 'Apakah Catalonia tetap ingin merdeka?'. Jika mereka tetap ingin, maka pemerintah (Spanyol) memiliki kewajiban untuk 'melakukan tindakan'. Jika tidak jadi, maka kita bisa bernegosiasi," jelas Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Rabu lalu, seperti dikutip dari BBC, Kamis (19/10/2017).

'Tindakan' seperti yang dimaksud PM Rajoy adalah implementasi Pasal 155 Konstitusi Spanyol.

Pasal itu memungkinkan pemerintah pusat untuk mengintervensi dan menerapkan 'langkah-langkah yang dianggap perlu' guna memastikan konstitusi negara tetap dihormati di kawasan.

Melalui pasal itu, Spanyol akan mengambil langkah tegas dengan memandang Catalonia beserta para figur politiknya -- seperti Carles Puigdemont-- sebagai kelompok separatis. Yang nantinya mungkin akan menyebabkan berbagai macam peristiwa persekusi politik, embargo ekonomi, dan gejolak konflik lain.

"Saya ingin Puigdemont bertindak rasional, mendahulukan warga dibanding kepentingan tertentu," tambah PM Rajoy.

Deputi PM Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria turut mengumumkan imbauan serupa, sehari sebelum tenggat waktu yang diberikan Spanyol kepada Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont habis.

Akan tetapi, implementasi Pasal 155 tak semudah membalikkan telapak tangan, karena membutuhkan suara bulat dari Parlemen Spanyol sebelum mekanisme tersebut dapat benar-benar diaplikasikan.

"Jika hanya satu partai di parlemen yang mendukung, maka sulit untuk menerapkan pasal 155. Parlemen membutuhkan suara konsensus," jelas Rafael Hernando, anggota parlemen perwakilan partai Partido Popular (PP), seperti dikutip dari Independent.

Hingga kini, Pemerintah Catalonia nampaknya bersikeras tidak akan memenuhi keinginan Madrid. Jelang batas waktu, Puigdemont belum muncul di hadapan publik untuk memberikan keterangan terkait tuntutan Madrid tersebut.

Menurut BBC, tekanan dari sejumlah besar faksi separatis Catalonia menjadi penyebab Puigdemont belum memberikan keterangan kepada Madrid. Faksi-faksi itu mendesaknya untuk tetap mendeklarasikan kemerdekaan.

Hingga berita ini rilis, Madrid masih menunggu jawaban. Sementara pemerintah Catalonia belum muncul untuk memberikan keterangan.

Seperti dikutip dari BBC, PM Rajoy diprediksi akan sangat berhati-hati sebelum ia mengimplementasi Pasal 155, mengingat potensi buruk yang mungkin akan terjadi.

Akan tetapi, politikus oposisi PM Rajoy menilai, Madrid bertendensi memiliki tekad untuk 'membungkam gejolak di Catalonia dengan cara yang represif'.

Beberapa hari sebelumnya, dua pemimpin kelompok gerakan separatis Catalonia telah ditangkap oleh otoritas Spanyol. Menurut otoritas, Jordi Sanchez dan Jordi Cuixart ditahan untuk kepentingan penyelidikan atas dugaan kasus menghasut massa untuk kepentingan politis.

Mereka merupakan figur krusial yang mendorong terjadinya referendum kemerdekaan 1 Oktober, yang dicap ilegal oleh Madrid.