Obama dan Hillary Jadi Objek Penyelidikan Komite Partai Republik

Liputan6.com, Washington, DC - Anggota Kongres Partai Republik Amerika Serikat mengumumkan penyelidikan atas perjanjian uranium yang dicapai di bawah pemerintahan Barack Obama dan skandal email yang menyeret Hillary Clinton.

Seperti dikutip dari BBC pada Rabu (25/10/2017), sebuah komite akan menyelidiki proses persetujuan akuisisi tahun 2010 yang memberikan Rusia kontrol atas 20 persen uranium AS.

Sementara itu, dua panel lainnya akan memeriksa keputusan FBI untuk tidak mendakwa Hillary atas penggunaan server email pribadi saat bertugas sebagai Menteri Luar Negeri AS.

Adapun, sejumlah orang dekat Presiden Donald Trump saat ini tengah diselidiki terkait dugaan kolusi dengan Kremlin untuk memengaruhi Pemilu Presiden AS tahun 2016.

Pengumuman atas penyelidikan yang dilakukan kubu Republik ini disampaikan oleh Ketua Komite Kehakiman Bob Goodlatte dan Ketua Komite Pengawas Trey Gowdy pada Selasa waktu setempat. Mereka menerangkan ada "pertanyaan luar biasa" terkait dengan penyelidikan FBI terhadap Hillary yang merupakan mantan capres asal Demokrat.

Pada hari yang sama pula, Ketua Komite Intelijen Republik Devin Nunes mengumumkan penyelidikan panelnya tentang penjualan sebuah perusahaan pertambangan Kanada yang memiliki tambang di Amerika Barat.

Uranium One -- yang menguasai seperlima persediaan uranium AS -- tujuh tahun lalu diakuisisi oleh BUMN Rusia, Rosatom. Dan Kementerian Luar Negeri AS di bawah pimpinan Hillary dikabarkan membantu terwujudnya kesepakatan tersebut.

The Hill pekan lalu melaporkan bahwa pada saat penjualan tersebut terjadi, FBI tengah menyelidiki dugaan bahwa Moskow berusaha mendapatkan pengaruh di industri nuklir AS melalui penyuapan dan pemerasan.

The Hill dan New York Times memuat laporan bahwa otoritas nuklir Rusia dan pimpinan Uranium One menyumbangkan jutaan dolar bagi yayasan amal milik keluarga Clinton.

"Salah satu hal yang kita khawatirkan adalah apakah FBI melakukan penyelidikan atau tidak, demikian pula dengan Kementerian Kehakiman. Mereka menyelidiki atau tidak, jika iya kenapa Kongres tidak membuka hal ini," tanya Nunes.

Pekan lalu, kicauan Trump di Twitter menyita perhatian. "Kesepakatan uranium dengan Rusia, lewat bantuan Hillary dan sepengetahuan pemerintahan Obama adalah berita besar yang tidak ingin diungkap Media Palsu!".

Media palsu adalah julukan yang diberikan Trump kepada sejumlah media yang ia anggap kerap memuat kabar bohong tentang dirinya dan pemerintahannya.

Pihak Demokrat menilai, penyelidikan atas dua isu tersebut merupakan "pengalihan besar-besaran". Pasalnya, keduanya adalah "keluhan" yang sejak awal digaungkan Trump.

"Investigasi baru ini merupakan pengalihan besar untuk menyita perhatian publik dari kurangnya pengawasan pihak Republik terhadap pemerintahan Trump dan ancaman keamanan nasional yang dipicu Rusia," tutur anggota Kongres asal Demokrat, Elijah Cummings dan John Conyers.

Pada Senin lalu, ketika muncul dalam wawancara dengan jaringan C-SPAN, Hillary menyebut tudingan terkait Uranium One adalah omong kosong.