Menlu Berbagai Negara Akan Bahas Rudal Korea Utara di DK PBB

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri Jepang akan menjadi pemimpin sidang Dewan Keamanan PBB pada 15 Desember mendatang untuk membahas program rudal dan persenjataan nuklir Korea Utara. Kabar itu disampaikan oleh Duta Besar Jepang untuk PBB, Koro Bessho, pada 1 Desember lalu.

Bessho menambahkan, Menlu Jepang Taro Kano akan memimpin sejumlah menteri luar negeri dari penjuru dunia yang akan hadir dalam sidang 15 Desember mendatang. Demikian seperti dikutip VOA News, Senin (3/12/2017).

"Mereka jelas merupakan ancaman yang sangat kuat terhadap keamanan dan keselamatan Jepang," kata Duta Besar Bessho menyinggung Korea Utara Jumat lalu.

Tak jelas apakah Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson akan ikut hadir dalam sidang DK PBB mendatang. Mengingat pekan ini, Tillerson tengah dirundung isu seputar pemecatannya oleh Presiden AS Donald Trump.

Jika Tillerson tak hadir, maka Dubes AS untuk PBB Nikki Haley kemungkinan besar akan mewakili sidang DK PBB soal Korea Utara itu, mengingat kedudukan Haley yang setara dengan menteri dalam kabinet Trump.

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan enam negara lain pada Jumat, 1 November 2017, mengusulkan sidang Dewan Keamanan PBB mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara.

Sidang yang diperkirakan akan dilakukan tanggal 11 Desember 2017 mendatang itu menandai keempat kalinya sejak 2014, ketika Dewan Keamanan mulai bersidang membahas kondisi HAM yang buruk di Korea Utara. Demikian seperti dilansir VOA News.

Italia, Jepang, Senegal, Swedia, Ukraina, dan Uruguay, bergabung dengan ketiga negara anggota tetap Dewan Keamanan mengusulkan sidang itu.

China, sekutu Korea Utara, telah berusaha menghalangi diskusi mengenai hak asasi di Korea Utara, dengan dalih bahwa forum untuk itu adalah Dewan HAM di Jenewa.

Tetapi China telah tiga kali kalah dalam pemungutan suara mengenai prosedur itu, sehingga sidang tetap akan berlangsung.

Majelis Umum PBB bulan ini diduga juga akan menyetujui resolusi mengecam Korea Utara karena pelanggaran hak asasi manusia dan karena melakukan uji coba misil dan nuklir selagi rakyatnya mengalami bencana kelaparan.